Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Klaim Kerap Dapat Tawaran Gabung Pemerintahan Jokowi, PKS: Siapa yang Jadi Oposisi?

Kompas.com - 24/10/2022, 06:02 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid merespons kabar adanya elite PKS yang bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta.

Kholid tidak menjawab secara terang mengenai kabar tersebut. Tetapi, Kholid mengakui bahwa PKS membuka komunikasi dengan Jokowi.

"Saya pikir itu perlu diperjelas siapa yang bertemu, kapan, dan sebagainya. Kalau kami dengar memang ada komunikasi ya dan sebenarnya ini harus saya sampaikan," ujar Kholid di Hotel Amaris, Jakarta Pusat, Minggu (23/10/2022).

Kholid menjelaskan, PKS kerap diajak berkomunikasi untuk bergabung dengan pemerintahan Jokowi, baik saat periode pertama maupun kedua.

Baca juga: PKS Yakin Koalisi Nasdem-Demokrat Tak Kandas di Tengah Jalan

Hanya saja, atas nama demokrasi, PKS menolak tawaran tersebut.

Diketahui, saat ini hanya ada dua partai yang berada di luar pemerintahan Jokowi, yakni PKS dan Partai Demokrat.

"Coba bayangkan kalau PKS gabung (ke dalam pemerintahan Jokowi), siapa yang akan jadi kekuatan oposisi?" kata Kholid.

Kholid menekankan bahwa tawaran-tawaran seperti itu kepada PKS memang nyata.

Baca juga: Nasdem Usul Cawapres Anies dari Luas Koalisi, PKS: Tidak Adil Buat Parpol yang Punya Kader Bagus

Ia menyebut pihak Istana yang menyampaikan tawaran kepada PKS agar masuk ke dalam kabinet.

Walau begitu, kata Kholid, PKS tegas menjadi oposisi sampai masa jabatan Jokowi habis di tahun 2024.

"Kami tetap komitmen tetap menjadi oposisi hingga tahun 2024," ujar Kholid.

Kemudian, Kholid mengatakan, tawaran-tawaran untuk bergabung ke pemerintah adalah hal yang biasa.

Baca juga: Cak Imin Harap PKS Gabung Koalisi PKB-Gerindra

Ia menyebut, jika sebuah partai memutuskan memposisikan diri di luar pemerintah, bukan berarti mereka tidak berkomunikasi sama sekali dengan pemerintah yang tengah berkuasa.

"Jangan sampai ada anggapan bahwa ketika oposisi itu kita tidak membangun komunikasi, itu salah. Kita ini sebagai bangsa itu tidak boleh menutup komunikasi," katanya.

"PKS walaupun kita beroposisi dengan Presiden Jokowi periode pertama dan kedua, kita masih membangun komunikasi. Kan begitu, ini sebagai bangsa. Dan karena itu kami sangat senang sekali Pak Anies Baswedan juga bertemu dengan Pak Jokowi. Itu adab akhlak yang baik," ujar Kholid lagi.

Baca juga: Jawaban PKS Atas Ajakan Koalisi Cak Imin: Kami Lagi Taaruf dengan Nasdem-Demokrat

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ahli Sebut Keawetan dan Usia Tol MBZ Berkurang karena Spesifikasi Material Diubah

Ahli Sebut Keawetan dan Usia Tol MBZ Berkurang karena Spesifikasi Material Diubah

Nasional
PKB Siapkan Ida Fauziyah Jadi Kandidat Cagub Jakarta, Bukan Anies

PKB Siapkan Ida Fauziyah Jadi Kandidat Cagub Jakarta, Bukan Anies

Nasional
PKB Akui Pertimbangkan Airin Jadi Bacagub di Pilkada Banten 2024

PKB Akui Pertimbangkan Airin Jadi Bacagub di Pilkada Banten 2024

Nasional
Bantah Dapat Jatah 4 Menteri dari Prabowo, PAN: Jangan Tanggung-tanggung, 6 Lebih Masuk Akal

Bantah Dapat Jatah 4 Menteri dari Prabowo, PAN: Jangan Tanggung-tanggung, 6 Lebih Masuk Akal

Nasional
Kisah Runiti Tegar Berhaji meski Suami Meninggal di Embarkasi

Kisah Runiti Tegar Berhaji meski Suami Meninggal di Embarkasi

Nasional
Jokowi Mengaku Tak Bahas Rencana Pertemuan dengan Megawati Saat Bertemu Puan di Bali

Jokowi Mengaku Tak Bahas Rencana Pertemuan dengan Megawati Saat Bertemu Puan di Bali

Nasional
Soal Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Menkes Sebut WHO Sudah Ingatkan Risikonya

Soal Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Menkes Sebut WHO Sudah Ingatkan Risikonya

Nasional
Kemendikbud Akan Turun Periksa Kenaikan UKT, Komisi X DPR: Semoga Bisa Jawab Kegelisahan Mahasiswa

Kemendikbud Akan Turun Periksa Kenaikan UKT, Komisi X DPR: Semoga Bisa Jawab Kegelisahan Mahasiswa

Nasional
TII Serahkan Petisi Pansel KPK, Presiden Jokowi Didesak Pilih Sosok Berintegritas

TII Serahkan Petisi Pansel KPK, Presiden Jokowi Didesak Pilih Sosok Berintegritas

Nasional
Dilaporkan Nurul Ghufron ke Polisi, Ketua Dewas KPK: Ini Tidak Mengenakkan

Dilaporkan Nurul Ghufron ke Polisi, Ketua Dewas KPK: Ini Tidak Mengenakkan

Nasional
Tak Takut Dilaporkan ke Bareskrim, Dewas KPK: Orang Sudah Tua, Mau Diapain Lagi Sih?

Tak Takut Dilaporkan ke Bareskrim, Dewas KPK: Orang Sudah Tua, Mau Diapain Lagi Sih?

Nasional
Kemendikbud Kini Sebut Pendidikan Tinggi Penting, Janji Buka Akses Luas untuk Publik

Kemendikbud Kini Sebut Pendidikan Tinggi Penting, Janji Buka Akses Luas untuk Publik

Nasional
26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Pajang Nisan Peristiwa dan Nama Korban Pelanggaran HAM

26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Pajang Nisan Peristiwa dan Nama Korban Pelanggaran HAM

Nasional
Permohonan Dinilai Kabur, MK Tak Dapat Terima Gugatan Gerindra Terkait Dapil Jabar 9

Permohonan Dinilai Kabur, MK Tak Dapat Terima Gugatan Gerindra Terkait Dapil Jabar 9

Nasional
Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com