Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal "Reshuffle", Nasdem Minta Pihak Tertentu Tak Pengaruhi Presiden

Kompas.com - 20/10/2022, 15:08 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Johnny G Plate meminta kepada pihak-pihak di luar istana agar jangan mempengaruhi Presiden Joko Widodo soal perombakan (reshuffle) kabinet.

Sebagaimana diketahui, isu permintaan untuk mencopot menteri-menteri dari Nasdem mengemuka usai partai tersebut mengumumkan Anies Baswedan sebagai capres.

"Itu hak prerorgratif presiden. Bapak presiden yang punya kewenangan, jangan berusaha mempengaruhi di luar konteks (presiden), negara ini masih banyak tantangan," ujar Johnny di Bina Graha, Jakarta, Kamis (20/10/2022).

Baca juga: [HOAKS] Tiga Menteri dari Partai Nasdem Dicopot

Sementara itu, Partai Nasdem menegaskan, tidak terbersit di pikiran untuk meninggalkan atau mengundurkan diri dari kabinet pemerintahan Presiden Jokowi.

Hal tersebut disampaikan merespons adanya sumber di lingkungan Istana yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi menunggu Nasdem menarik menterinya sebelum melakukan reshuffle kabinet.

"Sehingga, artinya pertanyaannya bahwa ada sumber istana, sumber dari mana. Jika Nasdem mengundurkan diri, itu kami pasti tidak akan melakukan itu. Karena yang mengangkat menteri Nasdem itu adalah Pak Jokowi," kata Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Nasdem Ahmad Ali saat dihubungi Kompas.com, pada Jumat (14/10/2022).

Baca juga: Singgung Ucapan Surya Paloh, Hasto: PDI-P Tak Pernah Provokasi Presiden Keluarkan Nasdem

Nasdem, kata Ahmad Ali, menilai bahwa pihak yang berhak menarik menteri atau mencopot dari kabinet justru adalah presiden sendiri.

Kemudian, menurut Ali, menteri yang dicopot atau terkena reshuffle itu adalah mereka yang dianggap tidak cakap dalam melaksanakan tugas membantu kerja presiden.

"Jadi, saya pikir kita tidak boleh sensi menyikapi persoalan-persoalan yang ada. Karena bernegara itu kan beradministrasi," ujar Ali.

"Jadi, kemudian kalau ada isu-isu katanya sumber istana minta Nasdem mundur, dengan alasan apa? Kami enggak punya kapasitas, kami ini adalah bagian daripada pemerintahan," katanya lagi.

Baca juga: Ganjar Nyatakan Siap Jadi Capres, Nasdem Tunggu Keputusan PDI-P

Nasdem, kata Ali, bangga kepada kader-kadernya yang ditunjuk presiden dan melaksanakan kerja sebaik mungkin membantu pemerintahan.

Ia juga menegaskan, masuknya kader ke kabinet bukanlah permintaan Nasdem.

Oleh karena itu, Ali menilai partainya tidak memiliki alasan untuk mengundurkan diri dari koalisi saat ini atau kabinet pemerintahan.

Apalagi, Ali mengungkapkan, pemerintahan Jokowi masih tersisa dua tahun hingga 2024.

Ia lantas mengingatkan kembali bahwa Nasdem memiliki komitmen berkoalisi karena mendukung Jokowi.

Baca juga: Tarik Ulur Nasdem-Demokrat-PKS soal Cawapres Pendamping Anies

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

Nasional
PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

Nasional
PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

Nasional
KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

Nasional
MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com