Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal "Reshuffle", Nasdem Minta Pihak Tertentu Tak Pengaruhi Presiden

Kompas.com - 20/10/2022, 15:08 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Johnny G Plate meminta kepada pihak-pihak di luar istana agar jangan mempengaruhi Presiden Joko Widodo soal perombakan (reshuffle) kabinet.

Sebagaimana diketahui, isu permintaan untuk mencopot menteri-menteri dari Nasdem mengemuka usai partai tersebut mengumumkan Anies Baswedan sebagai capres.

"Itu hak prerorgratif presiden. Bapak presiden yang punya kewenangan, jangan berusaha mempengaruhi di luar konteks (presiden), negara ini masih banyak tantangan," ujar Johnny di Bina Graha, Jakarta, Kamis (20/10/2022).

Baca juga: [HOAKS] Tiga Menteri dari Partai Nasdem Dicopot

Sementara itu, Partai Nasdem menegaskan, tidak terbersit di pikiran untuk meninggalkan atau mengundurkan diri dari kabinet pemerintahan Presiden Jokowi.

Hal tersebut disampaikan merespons adanya sumber di lingkungan Istana yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi menunggu Nasdem menarik menterinya sebelum melakukan reshuffle kabinet.

"Sehingga, artinya pertanyaannya bahwa ada sumber istana, sumber dari mana. Jika Nasdem mengundurkan diri, itu kami pasti tidak akan melakukan itu. Karena yang mengangkat menteri Nasdem itu adalah Pak Jokowi," kata Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Nasdem Ahmad Ali saat dihubungi Kompas.com, pada Jumat (14/10/2022).

Baca juga: Singgung Ucapan Surya Paloh, Hasto: PDI-P Tak Pernah Provokasi Presiden Keluarkan Nasdem

Nasdem, kata Ahmad Ali, menilai bahwa pihak yang berhak menarik menteri atau mencopot dari kabinet justru adalah presiden sendiri.

Kemudian, menurut Ali, menteri yang dicopot atau terkena reshuffle itu adalah mereka yang dianggap tidak cakap dalam melaksanakan tugas membantu kerja presiden.

"Jadi, saya pikir kita tidak boleh sensi menyikapi persoalan-persoalan yang ada. Karena bernegara itu kan beradministrasi," ujar Ali.

"Jadi, kemudian kalau ada isu-isu katanya sumber istana minta Nasdem mundur, dengan alasan apa? Kami enggak punya kapasitas, kami ini adalah bagian daripada pemerintahan," katanya lagi.

Baca juga: Ganjar Nyatakan Siap Jadi Capres, Nasdem Tunggu Keputusan PDI-P

Nasdem, kata Ali, bangga kepada kader-kadernya yang ditunjuk presiden dan melaksanakan kerja sebaik mungkin membantu pemerintahan.

Ia juga menegaskan, masuknya kader ke kabinet bukanlah permintaan Nasdem.

Oleh karena itu, Ali menilai partainya tidak memiliki alasan untuk mengundurkan diri dari koalisi saat ini atau kabinet pemerintahan.

Apalagi, Ali mengungkapkan, pemerintahan Jokowi masih tersisa dua tahun hingga 2024.

Ia lantas mengingatkan kembali bahwa Nasdem memiliki komitmen berkoalisi karena mendukung Jokowi.

Baca juga: Tarik Ulur Nasdem-Demokrat-PKS soal Cawapres Pendamping Anies

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com