Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 19/10/2022, 15:31 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat nampaknya terganjal pemilihan calon wakil presiden (cawapres).

Kabar itu pertama kali disampaikan Juru Bicara PKS M Kholid pada Kompas.com, 22 September 2022.

Kala itu, Kholid menyampaikan pekerjaan rumah ketiga partai politik (parpol) adalah pencarian figur cawapres.

Sementara itu, soal kandidat capres ketiganya hampir pasti setuju dengan Anies Baswedan, yang akhirnya telah dideklarasikan oleh Partai Nasdem pada 3 Oktober 2022.

Baca juga: Nasdem: Masih Ada Waktu Bentuk Koalisi dan Cari Cawapres Anies

Terbaru, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Nasdem Ahmad Ali menginginkan figur cawapres tidak berasal dari internal partai koalisi.

Alasannya, menghindari tumpang tindih keuntungan antar parpol koalisi.

"Kalau kemudian, tiga partai, calon wapres satu. Umpamanya partai A, partai B bagaimana? Enggak dapat apa-apa kan?" ujarnya.

Demokrat ajukan AHY

Berulang kali Partai Demokrat nampak ingin memasangkan Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendampingi Anies Baswedan.

Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra berulang kali menyampaikan Anies-AHY adalah pasangan serasi.

Sebab, keduanya dianggap merepresentasikan perubahan dan perbaikan, semangat yang diusung Partai Demokrat untuk menghadapi Pemilu 2024.

Baca juga: Anies Bertemu SBY, JK hingga Paloh, Waketum Nasdem: Pasti Bicara Politik

Dalam lawatan Anies ke Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta, pada 7 Oktober 2022, AHY menegaskan bahwa kader dan mesin Partai Demokrat siap mendukung pemenangan Anies.

“Mas AHY tadi (mengatakan) di bawah adalah para kader, dan pengurus Partai Demokrat dari akar rumput yang mendengar Mas Anies datang, dan ingin menyambut bersama,” kata Herzaky.

“Nah, sekarang bertemu pimpinan. Ini adalah petarung-petarungnya AHY dan sekarang menjadi petarungnya Anies,” ujarnya lagi.

Herzaky lantas menyarankan Anies untuk memilih cawapres yang memiliki kekuatan dalam pembentukan dan stabilitas koalisi.

"Tentu cawapresnya harus bisa membantu pembentukan koalisi dan mewujudkan stabilitas dalam koalisi. Kalau tidak punya power dalam pembentukan dan stabilitas koalisi, beratlah," katanya kepada Kompas.com, Selasa (18/10/2022).

Baca juga: Nasdem Ingin Cawapres Anies dari Luar Koalisi, PKS Usulkan Ahmad Heryawan

PKS dorong Ahmad Heryawan

Kholid mengesampingkan usulan Partai Nasdem untuk mengajukan cawapres dari internal koalisi.

Hal itu merupakan pilihan alternatif, sementara opsi pertama PKS adalah mendorong mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

"PKS usulkan Ahmad Heryawan. Namun, kami juga membuka alternatif pilihan lain," katanya.

Namun, Kholid menegaskan PKS tidak kaku dalam komunikasi politik penjajakan koalisi.

Menurutnya, komunikasi yang inklusif harus dikedepankan. Maka pilihan mengusulkan cawapres non parpol bakal tetap dibahas di internal PKS.

"Usulan yang baik sebagai alternatif. Tentu nanti akan dibahas di tim kecil," ujarnya.

Baca juga: Surya Paloh Singgung Ada Pihak Desak Jokowi Keluarkan Nasdem, Waketum: Ada lah Orang-orang Nyinyir

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Panglima Yudo: TNI Masih Berupaya Bebaskan Pilot Susi Air Tanpa Timbulkan Korban Jiwa

Panglima Yudo: TNI Masih Berupaya Bebaskan Pilot Susi Air Tanpa Timbulkan Korban Jiwa

Nasional
Jadi Tersangka, Keponakan Wamenkumham Ajukan Praperadilan

Jadi Tersangka, Keponakan Wamenkumham Ajukan Praperadilan

Nasional
PDI-P Bakal Hormati Apa Pun Putusan MK soal Sistem Pemilu

PDI-P Bakal Hormati Apa Pun Putusan MK soal Sistem Pemilu

Nasional
Polri Pastikan Promotor Konser Coldplay Tak Terlibat Kasus Penipuan Jastip Tiket

Polri Pastikan Promotor Konser Coldplay Tak Terlibat Kasus Penipuan Jastip Tiket

Nasional
Ada Denda 200 SAR, Jemaah Haji Dilarang Merokok di Kawasan Pemondokan dan Masjid Nabawi

Ada Denda 200 SAR, Jemaah Haji Dilarang Merokok di Kawasan Pemondokan dan Masjid Nabawi

Nasional
Soal Pernyataan Informasi Putusan MK, Denny Indrayana Bantah Bocorkan Rahasia Negara

Soal Pernyataan Informasi Putusan MK, Denny Indrayana Bantah Bocorkan Rahasia Negara

Nasional
KPU Tetapkan 5 Surat Suara dengan Warna Berbeda, Abu-abu untuk Pilpres

KPU Tetapkan 5 Surat Suara dengan Warna Berbeda, Abu-abu untuk Pilpres

Nasional
Dua Tahun Hiatus, Kantin Kontainer Dompet Dhuafa Kembali Bantu Mahasiswa Kurang Mampu di UIN Salatiga

Dua Tahun Hiatus, Kantin Kontainer Dompet Dhuafa Kembali Bantu Mahasiswa Kurang Mampu di UIN Salatiga

Nasional
KPU: Uang Elektronik dan Jasa Akan Masuk Kategori Dana Kampanye

KPU: Uang Elektronik dan Jasa Akan Masuk Kategori Dana Kampanye

Nasional
Hari Ini, Polri Gelar Sidang Etik Teddy Minahasa

Hari Ini, Polri Gelar Sidang Etik Teddy Minahasa

Nasional
Petugas 'Door to Door' Ingatkan Jemaah Haji Lansia Tak Paksakan Diri Salat di Masjid Nabawi

Petugas "Door to Door" Ingatkan Jemaah Haji Lansia Tak Paksakan Diri Salat di Masjid Nabawi

Nasional
KPK Duga Eks Komisaris PT Wika Beton Sering Temui Sekretaris MA di Kantor

KPK Duga Eks Komisaris PT Wika Beton Sering Temui Sekretaris MA di Kantor

Nasional
KPU: Verifikasi Administrasi Bacaleg DPR RI Sudah 32 Persen

KPU: Verifikasi Administrasi Bacaleg DPR RI Sudah 32 Persen

Nasional
Jemaah Haji Wafat Jadi 4 Orang, Sakit 84 Orang hingga 30 Mei

Jemaah Haji Wafat Jadi 4 Orang, Sakit 84 Orang hingga 30 Mei

Nasional
Gaduh soal Bocornya Putusan MK Terkait Sistem Pemilu yang Berujung Kemungkinan Penyelidikan Polisi

Gaduh soal Bocornya Putusan MK Terkait Sistem Pemilu yang Berujung Kemungkinan Penyelidikan Polisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com