Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Sindir Nasdem Tak Sejalan Usai Dukung Anies Baswedan, Pengamat: Hak Nasdem Ajukan Capres

Kompas.com - 11/10/2022, 14:17 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto yang menilai Partai Nasdem tidak lagi sejalan dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai tidak berdasar.

Pernyataan itu dilontarkan tak lama setelah Nasdem menetapkan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024. Nasdem pun disebut berhak mengajukan kandidat capres sebagai wujud menjalankan fungsi politik.

"Tudingan dari Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto terhadap Nasdem tidak lagi sejalan dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo karena telah mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden sangat tidak mendasar," kata Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro melalui pesan WhatsApp, Selasa (11/10/2022).

Baca juga: Giliran Nasdem, Semua Jadi Salah, Jadi Menyerang dari Segala Penjuru

Bawono mengatakan, penilaian apakah Nasdem masih sejalan atau berseberangan dengan pemerintahan Jokowi tidak bisa hanya berdasarkan sikap mereka yang mengusung Anies sebagai Capres 2024.

"Penilaian apakah Partai Nasdem masih sejalan atau tidak sejalan lagi dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak bisa didasarkan atas hal tersebut, melainkan didasarkan pada komitmen dalam menjalankan program-program pemerintahan oleh menteri-menteri dari Partai Nasdem di kabinet," ucap Bawono.

Menurut dia, Nasdem mempunyai hak untuk mendukung siapapun kandidat yang dinilai layak untuk diusung dalam pemilihan presiden 2024.

Selain itu, kata Bawono, dengan mendukung Anies sebagai bakal Capres 2024 maka Nasdem juga menjalankan fungsi dari sebuah partai politik, yakni rekrutmen untuk kepentingan kepemimpinan nasional.

Baca juga: Nasdem Klaim Perkembangan Koalisi dengan Demokrat-PKS Semakin Menggembirakan

"Karena itu merupakan bagian dari hak Partai Nasdem sebagai partai politik untuk mengajukan calon kepada publik," ucap Bawono.

Di sela-sela peringatan HUT TNI di kantor DPP PDI-P di Jakarta, pada Minggu (9/10/2022) kemarin Hasto menunjuk lukisan yang menggambarkan banyak orang sedang merobek bendera warna biru dari bendera Belanda. Dia pun menyinggung warna biru yang dirobek dalam lukisan itu.

"Ya, biru itu dulu warna Belanda. Kalau sekarang kan ada warna biru lainnya juga ya. Anies kan banyak warna biru," tuturnya.

Lebih jauh, Hasto menyebut 'biru' itu kini juga terlepas dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: Waketum Nasdem: Kalau Anies jadi Presiden, Parpol Lain Diajak Ikut Urus Negara

"Para pejuang kita kan ada bendera Belanda, birunya dilepas. Dan ternyata birunya juga terlepas kan dari pemerintahan Pak Jokowi sekarang, karena punya calon presiden sendiri," kata Hasto.

Namun, Hasto enggan menyebut secara gamblang siapa 'biru' yang dimaksud. Dia hanya mengatakan bahwa terkadang apa yang terjadi di masa lalu bisa terjadi di masa depan.

"Itu arahnya perspektif historis, menginspirasi masa kini dan akan merancang masa depan," imbuhnya.

Nasdem langsung menanggapi pernyataan Hasto. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengaku heran dengan pernyataan Hasto yang dinilai sebagai sindiran.

Baca juga: Heran Disindir PDI-P soal Etika Politik Setelah Usung Anies Capres, Nasdem: Gerindra Juga Sudah Deklarasi

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com