PDI-P Sindir Nasdem Tak Sejalan Usai Dukung Anies Baswedan, Pengamat: Hak Nasdem Ajukan Capres

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto yang menilai Partai Nasdem tidak lagi sejalan dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai tidak berdasar.

Pernyataan itu dilontarkan tak lama setelah Nasdem menetapkan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024. Nasdem pun disebut berhak mengajukan kandidat capres sebagai wujud menjalankan fungsi politik.

"Tudingan dari Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto terhadap Nasdem tidak lagi sejalan dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo karena telah mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden sangat tidak mendasar," kata Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro melalui pesan WhatsApp, Selasa (11/10/2022).

Bawono mengatakan, penilaian apakah Nasdem masih sejalan atau berseberangan dengan pemerintahan Jokowi tidak bisa hanya berdasarkan sikap mereka yang mengusung Anies sebagai Capres 2024.

"Penilaian apakah Partai Nasdem masih sejalan atau tidak sejalan lagi dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak bisa didasarkan atas hal tersebut, melainkan didasarkan pada komitmen dalam menjalankan program-program pemerintahan oleh menteri-menteri dari Partai Nasdem di kabinet," ucap Bawono.

Menurut dia, Nasdem mempunyai hak untuk mendukung siapapun kandidat yang dinilai layak untuk diusung dalam pemilihan presiden 2024.

Selain itu, kata Bawono, dengan mendukung Anies sebagai bakal Capres 2024 maka Nasdem juga menjalankan fungsi dari sebuah partai politik, yakni rekrutmen untuk kepentingan kepemimpinan nasional.

"Karena itu merupakan bagian dari hak Partai Nasdem sebagai partai politik untuk mengajukan calon kepada publik," ucap Bawono.

Di sela-sela peringatan HUT TNI di kantor DPP PDI-P di Jakarta, pada Minggu (9/10/2022) kemarin Hasto menunjuk lukisan yang menggambarkan banyak orang sedang merobek bendera warna biru dari bendera Belanda. Dia pun menyinggung warna biru yang dirobek dalam lukisan itu.

Lebih jauh, Hasto menyebut 'biru' itu kini juga terlepas dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Para pejuang kita kan ada bendera Belanda, birunya dilepas. Dan ternyata birunya juga terlepas kan dari pemerintahan Pak Jokowi sekarang, karena punya calon presiden sendiri," kata Hasto.

Namun, Hasto enggan menyebut secara gamblang siapa 'biru' yang dimaksud. Dia hanya mengatakan bahwa terkadang apa yang terjadi di masa lalu bisa terjadi di masa depan.

"Itu arahnya perspektif historis, menginspirasi masa kini dan akan merancang masa depan," imbuhnya.

Nasdem langsung menanggapi pernyataan Hasto. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengaku heran dengan pernyataan Hasto yang dinilai sebagai sindiran.

Willy menilai membandingkannya dengan Partai Gerindra yang juga sudah mendeklarasikan capres 2024, yaitu sang Ketua Umum Prabowo Subianto.

"Gerindra juga sudah deklarasi capres. Yang lain pada deklarasi koalisi. Semua tidak ada masalah, tetapi giliran Nasdem, semua jadi salah, semua jadi menyerang dari segala penjuru," kata Willy saat dihubungi Kompas.com, Senin (10/10/2022).

Willy berpandangan, atas hal tersebut, seolah dosa besar bagi sebuah partai mencalonkan seseorang menjadi presiden. Dia pun tak habis pikir mengapa hanya Nasdem yang menjadi "bulan-bulanan" setelah mendeklarasikan Anies.

"Toh, ini disebut tahun politik," ucap dia.

Oleh karena itu, Willy meminta Hasto, termasuk PDI-P bersikap dewasa terkait pencalonan Anies.

"Kalau kita mengaku sama-sama dewasa maka sikapilah semuanya secara dewasa pula. Samakan saja deklarasi kemarin dengan deklarasi yang lain," kata Willy.

Kendati demikian, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu mengatakan, Nasdem tak mempersoalkan dengan dinamika politik yang terjadi saat ini.

Sebaliknya, Nasdem mengaku bersyukur karena dipandang berbeda dan lebih diperhatikan dibandingkan partai lain terkait pengusungan capres.

"Tapi kami kan bukan pihak yang suka aji mumpung. Semua kami putuskan dan pikirkan dengan memperhatikan segala aspeknya, termasuk soal etika yang disinggung oleh Mas Hasto," tutur Willy.

Terkait etika politik yang disinggung Hasto, Willy mengaku sepakat dengan pernyataan itu.

Dia mengungkapkan kembali pernyataan Hasto bahwa sebagai partai pendukung pemerintah harus memastikan kesuksesan dan keberhasilan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sampai akhir masa jabatan.

"Dan itu juga menjadi komitmen Nasdem. Kami tidak pernah neko-neko dalam pemerintahan. Kami selalu selangkah seirama dengan pemerintah. Apa yang digariskan oleh Presiden, dijalankan oleh Nasdem, baik itu lewat menteri-menteri maupun partai sendiri, hingga detik ini," kata Anggota Komisi XI DPR itu.

Willy menegaskan, Nasdem akan turut memastikan bahwa kepemimpinan Presiden Jokowi bakal "selamat" hingga akhir masa jabatan.

(Penulis : Nicholas Ryan Aditya, Adhyasta Dirgantara | Editor : Icha Rastika, Diamanty Meiliana)