Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Giliran Nasdem, Semua Jadi Salah, Jadi Menyerang dari Segala Penjuru"

Kompas.com - 11/10/2022, 06:40 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Nasdem dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) terlibat saling sindir. Penyebabnya, lantaran Nasdem yang telah mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).

Sindiran berawal ketika Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengomentasi keputusan Nasdem itu. 

Awalnya, Hasto tak secara tegas menyindir Nasdem saat perayaan HUT TNI di Kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (9/10/2022). Ia hanya menggunakan kata "biru" untuk menyindir parpol yang berada di barisan pemerintah, tapi disebutnya sudah lepas karena telah memiliki capres sendiri.

Baca juga: Soal Koalisi, Demokrat Masih Terus Pedekate dengan Nasdem dan PKS

Pengandaian itu diberikan Hasto saat menjelaskan tentang lukisan pejuang kemerdekaan yang tengah merobek kain biru bendera Belanda dalam peristiwa 10 November 1945 di Hotel Yamato, Surabaya.

"Jangan sampai kemudian mencalonkan seseorang yang punya kebijakan yang berbeda. Ketika misalnya ada kebijakan yang berbeda dari calon yang diusung oleh partai politik pengusung Pak Jokowi maka ini akan kontradiktif," ujar dia.

Baca juga: Nasdem Klaim Perkembangan Koalisi dengan Demokrat-PKS Semakin Menggembirakan

Diketahui, dalam beberapa kesempatan, Anies memang memiliki pandangan berbeda dengan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Saat berada di Yogyakarta, Hasto menjelaskan, salah satu perbedaan itu adalah terkait prioritas kegiatan dalam penanganan ekonomi pasca-pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina.

"Jangan sampai kemudian mencalonkan seseorang yang punya kebijakan yang berbeda. Ketika misalnya ada kebijakan yang berbeda dari calon yang diusung oleh partai politik pengusung Pak Jokowi maka ini akan kontradiktif," ujar dia.

Baca juga: Waketum Nasdem: Kalau Anies jadi Presiden, Parpol Lain Diajak Ikut Urus Negara

Ia menilai Anies merupakan figur yang kerap berseberangan dengan Istana.

Padahal, Jokowi ingin pembangunan yang berkesinambungan. Namun, keinginan itu berbeda dengan Anies.

Ia mengeklaim Anies tak ingin ibu kota berpindah dari Jakarta, sedangkan Jokowi tengah memulai pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.

Hasto pun beranggapan Partai Nasdem harus pasang badan untuk Anies, sama seperti PDI-P yang maju paling depan untuk Jokowi.

Baca juga: Sejumlah Relawan Minta Jokowi Ganti Menteri yang Merupakan Kader Nasdem

"Karena ketika dulu kami mencalonkan Pak Jokowi, ketika ada apa-apa dengan Pak Jokowi kami berdiri di depan,” tegasnya.

“Dulu ketika Pak Jokowi jadi gubernur, kami calonkan sebagai presiden yang pertama kali kan PDI-P, ketika ada apa-apa dengan Pak Jokowi kami yang di depan. Itu hukum demokrasi," imbuh dia.

Pengorbanan Surya Paloh Besar

Di sisi lain, Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) Nasdem Effendi Choirie meminta agar Hasto tidak menyebarkan narasi palsu soal adanya pergantian jabatan atau reshuffle kader Nasdem di pemerintahan.

Halaman:


Terkini Lainnya

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com