Polemik Ketua Komnas HAM Baru, Begini Alurnya Menurut UU dan Tata Tertib

Mekanisme pemilihan pimpinan Komnas HAM kemudian dirinci melalui Peraturan Komnas HAM Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib.

Pemilihan pimpinan Komnas HAM dilakukan setelah para komisioner yang terpilih dilantik dan menerima Surat Keputusan Pengangkatan.

Dalam Ayat (1) Pasal 22 Peraturan Komnas HAM Nomor 2 Tahun 2019 disebutkan, Pimpinan Komnas HAM terdiri dari ketua dan dua orang wakil ketua yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip kolektif kolegial yang melekat pada kepemimpinan Komnas HAM.

Lantas pada Ayat (2) menyatakan, ketua dan 2 wakil ketua dipilih oleh anggota Komnas HAM dalam sidang paripurna.

Baca juga: Gelar Rapat Paripurna, DPR Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

Menurut Ayat (3), ketua dan wakil ketua Komnas HAM terpilih mempunyai masa jabatan selama 2 tahun 6 bulan, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

Sedangkan sidang paripurna dengan agenda pemilihan Ketua dan Wakil Ketua dapat merupakan sidang paripurna terbuka, menurut Ayat (4) Pasal 22 Peraturan Komnas HAM 2/2019.

Dalam Ayat (5) Pasal 22 Peraturan Komnas HAM 2/2019 disebutkan, mekanisme pemilihan ketua dan wakil ketua dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat dan jika hal itu tidak tercapai dilakukan pemungutan suara secara tertutup.

Jika terjadi pemungutan suara, maka setiap anggota Komnas HAM memiliki satu suara, seperti tercantum dalam Ayat (6) Pasal 22 Peraturan Komnas HAM 2/2019.

Baca juga: Tragedi Kanjuruhan, Komnas HAM: Aremania Turun ke Lapangan untuk Semangati Pemain

Mengacu kepada UU 39/1999 dan tata tertib Komnas HAM itu, maka penunjukkan Atnike Sigiro sebagai Ketua Komnas HAM periode 2022-2027 dalam rapat pleno Komisi III pada Senin lalu melanggar aturan. Sebab Komisi III DPR tidak diberi wewenang untuk memilih ketua Komnas HAM di dalam undang-undang.

(Penulis : Vitorio Mantalean | Editor : Novianti Setuningsih)