Salin Artikel

Polemik Ketua Komnas HAM Baru, Begini Alurnya Menurut UU dan Tata Tertib

JAKARTA, KOMPAS.com - Penunjukkan Atnike Nova Sigiro untuk menjadi Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) periode 2022-2027 oleh anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rapat pleno pada Senin (3/10/2022) lalu dinilai bermasalah.

Penyebabnya adalah mekanisme pemilihan ketua Komnas HAM seharusnya dilakukan secara kolektif kolegial antaranggota melalui musyawarah melalui Rapat Paripurna, dan bukan ditunjuk oleh Komisi III DPR.

Atnike merupakan salah satu dari 9 orang yang lolos dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk menjadi komisioner Komnas HAM di DPR.

Mereka yang terpilih menjadi komisioner Komnas HAM periode 2022-2027 adalah Abdul Haris Semendawai, Anis Hidayah, Hari Kurniawan, Prabianto Mukti Wibowo, Pramono Ubaid Tanthowi, Putu Elvina, Saurlin P Siagian, serta Uli Parulian Sihombing.

Beberapa komisioner lama yang kembali mencalonkan diri, seperti Wakil Ketua Komnas HAM Amirruddin Al Rahab dan Komisioner Bidang Pendidikan dan Penyuluhan Beka Ulung Hapsara, tidak lolos uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI.

Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Gerindra Habiburokhman sempat menyampaikan tentang pemilihan Ketua Komnas HAM yang tak lepas dari campur tangan parlemen.

“Ya kan orang-orang yang dipilih lalu bersepakat walaupun teman-teman (Komisi III DPR) juga meminta (kesediaan) kepada orang yang dipilih. Ya disepakati Ibu Atnike menjadi Ketua Komnas HAM,” katanya saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (3/10/2022).

Adalah Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik yang mempersoalkan mekanisme penunjukkan Atnike Sigiro sebagai ketua yang baru oleh Komisi III DPR.

Oleh karenanya, Taufan Damanik meminta dilakukan pemilihan ulang Ketua Komisi Komnas Ham periode 2022-2027.

"Jadi, pemilihan mesti diulang. Nanti setelah kesembilannya mendapatkan SK Presiden, Insya Allah tanggal 13 November, di mana masa tugas kami berakhir. Maka dalam Sidang Paripurna pertama, agenda mereka adalah memilih Ketua dan Wakil Ketua (2 orang)," kata Taufan kepada Kompas.com pada Rabu (5/10/2022).

"Dari dulu, sejak Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 (tentang HAM) berlaku, pemilihan ketua ya begitu. Tidak pernah ada intervensi pihak mana pun," ujarnya menambahkan.

Alur pemilihan ketua Komnas HAM

Landasan hukum pemilihan Ketua Komnas HAM tercantum dalam Pasal 83 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Dalam Pasal 83 Ayat (2) UU 39/1999 disebutkan, Komnas HAM dipimpin oleh seorang ketua dan 2 orang wakil ketua.

Lantas pada Pasal 83 Ayat (3) disebutkan, Ketua dan Wakil Ketua Komnas HAM dipilih oleh dan dari anggota.

Mekanisme pemilihan pimpinan Komnas HAM kemudian dirinci melalui Peraturan Komnas HAM Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib.

Pemilihan pimpinan Komnas HAM dilakukan setelah para komisioner yang terpilih dilantik dan menerima Surat Keputusan Pengangkatan.

Dalam Ayat (1) Pasal 22 Peraturan Komnas HAM Nomor 2 Tahun 2019 disebutkan, Pimpinan Komnas HAM terdiri dari ketua dan dua orang wakil ketua yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip kolektif kolegial yang melekat pada kepemimpinan Komnas HAM.

Lantas pada Ayat (2) menyatakan, ketua dan 2 wakil ketua dipilih oleh anggota Komnas HAM dalam sidang paripurna.

Menurut Ayat (3), ketua dan wakil ketua Komnas HAM terpilih mempunyai masa jabatan selama 2 tahun 6 bulan, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

Sedangkan sidang paripurna dengan agenda pemilihan Ketua dan Wakil Ketua dapat merupakan sidang paripurna terbuka, menurut Ayat (4) Pasal 22 Peraturan Komnas HAM 2/2019.

Dalam Ayat (5) Pasal 22 Peraturan Komnas HAM 2/2019 disebutkan, mekanisme pemilihan ketua dan wakil ketua dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat dan jika hal itu tidak tercapai dilakukan pemungutan suara secara tertutup.

Jika terjadi pemungutan suara, maka setiap anggota Komnas HAM memiliki satu suara, seperti tercantum dalam Ayat (6) Pasal 22 Peraturan Komnas HAM 2/2019.

Mengacu kepada UU 39/1999 dan tata tertib Komnas HAM itu, maka penunjukkan Atnike Sigiro sebagai Ketua Komnas HAM periode 2022-2027 dalam rapat pleno Komisi III pada Senin lalu melanggar aturan. Sebab Komisi III DPR tidak diberi wewenang untuk memilih ketua Komnas HAM di dalam undang-undang.

(Penulis : Vitorio Mantalean | Editor : Novianti Setuningsih)

https://nasional.kompas.com/read/2022/10/06/14281771/polemik-ketua-komnas-ham-baru-begini-alurnya-menurut-uu-dan-tata-tertib

Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Legislator PAN Tak Setuju Jabatan Gubernur Dihapus: Referensi Cak Imin dari Mana?

Legislator PAN Tak Setuju Jabatan Gubernur Dihapus: Referensi Cak Imin dari Mana?

Nasional
KY Siap Fasilisi “Safe House” untuk Hakim Kasus Ferdy Sambo jika Diminta

KY Siap Fasilisi “Safe House” untuk Hakim Kasus Ferdy Sambo jika Diminta

Nasional
Jokowi: Kita Harus Bersyukur Pandemi Covid-19 Bisa Dikendalikan Tanpa 'Lockdown'

Jokowi: Kita Harus Bersyukur Pandemi Covid-19 Bisa Dikendalikan Tanpa "Lockdown"

Nasional
Dianggap Antitesa Jokowi, Jalan Anies Baswedan Menuju Pilpres 2024 Diprediksi Tak Mulus

Dianggap Antitesa Jokowi, Jalan Anies Baswedan Menuju Pilpres 2024 Diprediksi Tak Mulus

Nasional
PKB Sebut Batas Waktu Tentukan Capres-Cawapres Maret 2023, Gerindra: Yang Tentukan Prabowo-Gus Muhaimin

PKB Sebut Batas Waktu Tentukan Capres-Cawapres Maret 2023, Gerindra: Yang Tentukan Prabowo-Gus Muhaimin

Nasional
Kapolri Minta Kasus Pelemparan Bus Persis Solo Diusut Tuntas

Kapolri Minta Kasus Pelemparan Bus Persis Solo Diusut Tuntas

Nasional
Mengulik Makna Rabu Pon Jokowi, Hari Keputusan-keputusan Besar di Pemerintahan

Mengulik Makna Rabu Pon Jokowi, Hari Keputusan-keputusan Besar di Pemerintahan

Nasional
Pimpinan DPR: Yang Disampaikan Komisi VII Harus Jadi Evaluasi di BRIN

Pimpinan DPR: Yang Disampaikan Komisi VII Harus Jadi Evaluasi di BRIN

Nasional
Jokowi Sebut Ekspor Tembaga Mentah Akan Dihentikan Tahun Ini

Jokowi Sebut Ekspor Tembaga Mentah Akan Dihentikan Tahun Ini

Nasional
Kembali Ditanya soal Kepastian 'Reshuffle' Rabu Ini, Jokowi: Yang Jelas Hari Ini Rabu Pon

Kembali Ditanya soal Kepastian "Reshuffle" Rabu Ini, Jokowi: Yang Jelas Hari Ini Rabu Pon

Nasional
Sambangi Golkar, Surya Paloh: Saya Pikir Hal yang Baik

Sambangi Golkar, Surya Paloh: Saya Pikir Hal yang Baik

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Kepala Otorita IKN Bisa Bawa Pulang Rp 172 Juta Per Bulan

Jokowi Teken Perpres, Kepala Otorita IKN Bisa Bawa Pulang Rp 172 Juta Per Bulan

Nasional
Kejagung: Satu Tersangka Korupsi BTS 4G BAKTI Kembalikan Uang Rp 1 Miliar ke Penyidik

Kejagung: Satu Tersangka Korupsi BTS 4G BAKTI Kembalikan Uang Rp 1 Miliar ke Penyidik

Nasional
Jokowi: Ngurusin Pandemi Kita Hampir Enggak Pernah Tidur

Jokowi: Ngurusin Pandemi Kita Hampir Enggak Pernah Tidur

Nasional
2 Terdakwa Korupsi TWP AD Divonis 16 Tahun Penjara dan Denda Rp 750 Juta

2 Terdakwa Korupsi TWP AD Divonis 16 Tahun Penjara dan Denda Rp 750 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.