Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Diusung Jadi Capres, Bagaimana Nasib Rencana Koalisi Nasdem-Demokrat-PKS?

Kompas.com - 04/10/2022, 14:10 WIB
Fitria Chusna Farisa

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi diumumkan sebagai calon presiden Partai Nasdem.

Dalam rapat kerja nasional (Rakernas) Nasdem medio Juni lalu, sedianya ada tiga nama bakal capres yakni Anies, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

Tak sampai 4 bulan, Nasdem menetapkan nama Anies sebagai capres mereka. Menurut Nasdem, Anies merupakan sosok terbaik.

"Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya adalah why not the best? (mengapa tidak yang terbaik?)," kata Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Senin (3/10/2022).

Baca juga: Paloh Harap PKS-Demokrat Bersatu dengan Nasdem Usung Anies Jadi Capres

Nasdem tentu tak mungkin bisa mengantar Anies sendir ke panggung pilpres. Partai besutan Surya Paloh tersebut butuh berkoalisi setidaknya dengan dua partai politik untuk memenuhi ambang batas pencalonan presiden alias presidential threshold.

Sejak beberapa bulan lalu, Nasdem terlihat mesra dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ketiga partai mengakui menjalin komunikasi intens dalam rangka penjajakan untuk Pemilu 2024.

Namun, hingga kini ketiganya tak kunjung mengumumkan koalisi.

Pascadeklarasi Anies sebagai capres, bagaimana nasib rencana koalisi Nasdem-Demokrat-PKS?

Baca juga: Nasdem Resmi Usung Anies Baswedan, PKS Belum Tentukan Sikap

Anies capres

Pinangan Nasdem langsung diterima oleh Anies. Eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu mengaku merasa terhormat atas kepercayaan yang diberikan Nasdem ke dirinya.

Dengan tugas baru ini, Anies mengatakan bakal fokus pada pencapresan alih-alih Pilkada DKI 2024.

"Kami siap calon presiden. Dengan mohon rida Allah dan seluruh kerendahan hati, kami terima demi bangsa Indonesia," katanya, Senin (3/10/2022).

Kendati mengusungnya sebagai capres, Nasdem tak mewajibkan Anies bergabung ke partai. Anies juga dibebaskan memilih calon wakil presidennya sendiri kelak.

"Bagaimana kita mau pilih Wakil Presiden yang tiba-tiba enggak cocok. Belum apa-apa sudah cari penyakit," ucap Paloh.

Soal rencana koalisi, Paloh berharap Demokrat dan PKS bersedia berkoalisi dengan partainya untuk kemudian mengusung Anies.

"Soal PKS dan Demokrat, dari apa yang saya pahami sebagai praktisi politisi, insya Allah semua menyatukan pikiran, semangat, tekad, bersama dengan Nasdem," kata dia.

Baca juga: Sebut AHY Cocok dengan Anies, Demokrat: Bagaikan Dua Pendekar

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com