Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Besok MKD Bakal Panggil Sekjen DPR, Cari Tahu Anggota Dewan yang Titipkan Pamdal

Kompas.com - 03/10/2022, 20:25 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI bakal kembali memanggil Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar, Selasa (4/10/2022) besok.

“Sekjen menyampaikan informasi bahwa sebagian besar pamdal (pengamanan dalam DPR) itu titipan anggota DPR,” tutur Wakil Ketua MKD Habiburokhman ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (3/10/2022).

“Tentu kan jadi pertanyaan siapa saja anggota DPR yang menitipkan pamdal?” sambungnya.

Baca juga: MKD Bakal Panggil Sekjen DPR, Gali soal Anggota DPR yang Nitip Pamdal

Ia mengatakan MKD bakal menelusuri kebenaran informasi tersebut. Jika benar, maka pihaknya bakal mendalami apakah proses tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kalau menitipkan orang enggak memenuhi kualifikasi kemudian tidak memenuhi aturan, (tapi) dipaksakan oleh anggota DPR, nah ini kita mau tanya,” ujarnya.

Habiburokhman menegaskan, MKD bakal menindak tegas jika ada penyalahgunaan prosedur pada proses rekrutmen pamdal.

Baca juga: Sulit Temui Sekjen DPR untuk Bahas Larangan Masuk Ketua IPW, MKD: Lebih Sibuk dari Menteri...

“Kalau melakukan tindakan tersebut, memaksakan, tentu itu melanggar kode etik, akan kami hukum anggota DPR yang seperti itu,” sebutnya.

Ia lantas meminta Indra membawa daftar anggota pamdal yang dititipkan oleh anggota DPR tertentu.

“Siapa saja anggota DPR yang membawa, yang menitip pamdal untuk bertugas di sini, dan kami akan panggil semua,” imbuhnya.

Sebelumnya Indra memenuhi panggilan MKD pada Rabu (28/9/2022) pekan lalu.

Baca juga: Undang Sekjen DPR, MKD Singgung soal Citra DPR yang Kerap Dinilai Angker

Ia dimintai klarifikasi karena tak pamdal tak mengizinkan Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso memasuki Kompleks Parlemen Senayan, melalui pintu depan pada Senin (26/9/2022).

Padahal Sugeng hadir memenuhi undangan dari MKD.

Indra lantas mengungkapkan banyak masalah di internal Pamdal DPR. Seperti banyak anggota yang tak dididik secara militer, tak bekerja profesional, dan banyak yang direkrut karena titipan anggota dewan.

Baca juga: LHKPN Adang Daradjatun yang Jadi Ketua MKD DPR, Punya Harta Rp 20 Miliar

"Untuk melatih kesamaptaannya, melatih kedisiplinannya, itupun enggak bisa banyak. Karena gesturnya memang gestur sipil yang ke sini job seeker bukan memang berniat passion sebagai aparat pengamanan," paparnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Nasional
Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Nasional
KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

Nasional
Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

Nasional
PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

Nasional
Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

Nasional
Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

Nasional
Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

Nasional
Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

Nasional
DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

Nasional
Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Nasional
DKPP Gelar Sidang Perdana Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Rabu Besok

DKPP Gelar Sidang Perdana Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Rabu Besok

Nasional
4 Wilayah di Bali Jadi Kabupaten Lengkap, Menteri ATR/BPN AHY: Semoga dapat Perkuat Semangat Investasi

4 Wilayah di Bali Jadi Kabupaten Lengkap, Menteri ATR/BPN AHY: Semoga dapat Perkuat Semangat Investasi

Nasional
Kemenkes Ungkap Belum Semua Rumah Sakit Siap Terapkan KRIS

Kemenkes Ungkap Belum Semua Rumah Sakit Siap Terapkan KRIS

Nasional
Ahli Sebut Tol MBZ Masih Sesuai Standar, tapi Bikin Pengendara Tak Nyaman

Ahli Sebut Tol MBZ Masih Sesuai Standar, tapi Bikin Pengendara Tak Nyaman

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com