Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 25/09/2022, 16:56 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan pihaknya kini menunggu siapa sosok calon presiden (capres) yang akan diusung oleh PDI-P untuk Pilpres 2024 mendatang.

Jazilul menyebut semua partai politik lain juga menanti sikap PDI-P terkait capres.

"Bukan hanya PKB, partai-partai yang lain juga menunggu seperti apa sikap PDI-P. Capresnya siapa lah kira-kira. Kami juga menunggu," ujar Jazilul saat ditemui di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (25/9/2022).

Baca juga: Puan Bicara Sinyal Koalisi PDI-P dengan PKB

Jazilul menjelaskan, partai lain sedang menunggu PDI-P menentukan sikap demi memperjelas peta dinamika Pemilu 2024.

Dia mengatakan PKB hingga saat ini masih dalam satu bingkai yang sama dengan PDI-P.

"Di 2024 tentu kami berharap bingkai ini dirangkai sampai ada pasangan. Kalau visi kan sudah sama nih, platform sama semua, tinggal Presiden dan Wapres-nya, sama enggak," tuturnya.

Baca juga: Puan: PDI-P dan PKB Sama-sama Partai Wong Sendal Jepit, Wong Cilik

Meski demikian, Jazilul mengingatkan hasil Muktamar PKB menyatakan bahwa Cak Imin yang akan menjadi capres dari PKB.

Dia berbicara mengenai pentingnya menjaga martabat PKB di tengah usulan capres dari masing-masing partai.

Misalnya Partai Gerindra yang saat ini berkoalisi dengan PKB, yang hendak mengusung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai Capres 2024.

Baca juga: Cak Imin: Minimal Saya jadi Wapres, PKB Kalah Gede Sama PDI-P

"Di situ seninya. Buat PKB dinamika seperti itu biasa. Karena kami menghormati kedaulatan partai masing-masing, tapi kita juga punya martabat. PKB martabat, punya misi. Di situ komprominya," jelas Jazilul.

"Nah seni komprominya menurut saya yang sedang dilakukan Gus Muhaimin selama ini, seni komunikasi. Saya pikir itu yang dilakukan oleh Gus Muhaimin, seni komunikasi membangun relasi, membuka pintu komunikasi dengan semuanya, tidak partai besar, tidak partai kecil," imbuhnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perushaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perushaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com