Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Duga Pemilu 2024 Bakal Tidak Jujur, PKB: Bukan Pernyataan Main-main

Kompas.com - 19/09/2022, 15:19 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menilai, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak main-main saat menyatakan soal dugaan Pemilu 2024 akan diatur oleh pihak-pihak tertentu.

Kendati demikian, diakuinya bahwa PKB belum melihat kecenderungan Pemilu 2024 akan diatur sedemikian rupa sebagaimana pernyataan SBY.

Adapun SBY mengaku mendengar kabar ada tanda-tanda bahwa Pemilu 2024 akan diselenggarakan dengan tidak jujur dan adil.

"Saya yakin ini bukan statement yang main-main. Namun, kami belum melihat indikator-indikator itu. Belum melihat ada skenario yang nanti terjadi pemilu yang tidak jujur atau pemilu yang tidak adil," kata Jazilul saat dihubungi, Senin (19/9/2022).

"Dan semua partai yang saya tahu tidak ingin pemilu itu tidak jujur dan tidak adil," kata dia.

Baca juga: PKB Sarankan SBY Bongkar Aktor yang Ingin Buat Pemilu 2024 Tidak Jujur dan Adil

Jazilul menegaskan, PKB juga merasa tidak tertuduh atas pernyataan SBY.

Menurut dia, PKB tidak mungkin menjadi pihak yang ingin pemilu berlangsung tidak adil dan tidak jujur.

"Tapi statement itu adalah statement yang serius yang disampaikan oleh Pak SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat maupun mantan Presiden," ujar dia.

Oleh sebab itu, Jazilul menyarankan SBY mengungkap siapa aktor di balik dugaan Pemilu 2024 akan berjalan tidak adil.

Menurut dia, harus diungkap apakah aktor tersebut berasal dari partai maupun non-partai.

"Karena setahu saya, partai-partai politik ingin agar pemilu berjalan dengan jurdil (jujur adil)," ujar dia.

Di sisi lain, Jazilul tidak mempersoalkan dugaan SBY bahwa hanya akan ada dua pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024.

Menurut dia, tidak ada larangan yang mengatur untuk memutuskan jumlah paslon pada pilpres.

"Yang tidak boleh adalah terlaksananya pemilu yang tidak jujur dan tidak adil. Itu tidak boleh," imbuh Wakil Ketua MPR itu.

Baca juga: Klaim Pemilu 2024 Bakal Curang, SBY Dianggap Ingin Panaskan Mesin Partai

Sebelumnya diberitakan, SBY mengaku mendengar kabar ada tanda-tanda bahwa Pemilu 2024 akan diselenggarakan dengan tidak jujur dan adil.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com