Kompas.com - 21/09/2022, 13:18 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua relawan Ganjar Pranowo Mania (GP Mania) Immanuel Ebenezer atau Noel menyampaikan bahwa pihaknya akan membentuk Dewan Kopral untuk menandingi Dewan Kolonel bentukan sejumlah kelompok dari Fraksi PDI-P DPR.

Noel meyakini, Dewan Kopral bisa bersaing dengan Dewan Kolonel yang dibuat untuk meningkatkan citra Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDI-P Puan Maharani.

Adapun Dewan Kopral dibentuk untuk menyiapkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 sebagai calon presiden.

"Kita bakal membentuk juga namanya dewan kopral. Iya dong, kalau elite bisa bentuk dewan kolonel, kita akan bentuk dewan kopral," kata Noel saat dihubungi Kompas.com, Rabu (21/9/2022).

Baca juga: Terungkapnya Dewan Kolonel, Kuda-kuda Puan Menuju Capres 2024

Noel menegaskan, pihaknya tak main-main dalam membentuk dewan kopral tersebut.

Sebab, menurut dia, Dewan Kopral justru lebih banyak anggotanya. Di sisi lain, Dewan Kopral disebut bakal berisikan elemen masyarakat, bukan elite politik.

"Seluruh komponen pendukung, relawan mas Ganjar. Entah itu dari kiai, mahasiswa, buruh, tani, kita akan membentuk dewan kopral," ungkapnya.

Dia menilai, dalam konteks alam demokrasi, yang menjadi penentu kemenangan Pemilu adalah suara rakyat.

Baca juga: Johan Budi Tegaskan Dewan Kolonel Tak Takut Bersaing dengan Barisan Pendukung Ganjar

Sehingga, menurut Noel, suara elite yang diakomodasi melalui Dewan Kolonel pasti kalah.

"Karena biar nagaimanapun, kolonel dan kopral, lebih banyak kopral. Nah suara buat pemilu dalam konteks demokrasi, itu ditentukan oleh quantity, nah quantity ini lebih banyak kopral dibanding kolonel kan," kata dia.

"Perwira itu dibanding kopral kan banyakan kopral lah," sambungnya.

Lebih lanjut, Noel menyatakan bahwa Dewan Kopral akan diresmikan dalam waktu dekat.

Deklarasi Dewan Kopral, kata dia, bakal digelar di seluruh Indonesia.

"Ya nanti ada, kita akan sampaikan strukrurnya dewan kopral itu," pungkasnya.

Baca juga: Sepanjang PDI-P Belum Umumkan Capres 2024, Ganjar Dinilai Bakal Terus Dianggap Anak Tiri

Sebelumnya diberitakan, sejumlah anggota Fraksi PDI-P DPR membentuk Dewan Kolonel dalam rangka mendukung Puan Maharani maju sebagai calon presiden.

Salah satu pencetus Dewan Kolonel, Johan Budi, mengatakan bahwa kelompok ini bertugas mempersiapkan segala sesuatu untuk Puan dalam menghadapi Pilpres 2024.

"Jadi begini, begini, begini. Di fraksi PDI-P itu, waktu itu saya lupa 2-3 bulan yang lalu lah. Gimana nih kita yang mendukung mbak Puan, gimana kalau kita bikin tim," kata Budi ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2022).

Menurut Budi, pembentukan Dewan Kolonel ini tidak ada kaitannya dengan DPP PDI-P.

Namun, ia mengatakan bahwa terbentuknya Dewan Kolonel merupakan keinginan sekelompok anggota Fraksi PDI-P.

Di sisi lain, Budi menegaskan bahwa kelompok ini tetap menunggu keputusan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri terkait pencapresan.

"Tentu kita masih nunggu keputusan ibu ketua umum siapa yang (dipilih). Tapi, kita sudah prepare duluan kalau misalnya nanti mbak Puan yang ditunjuk, tim ini sudah siap," ucap dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ada Jual Beli Perkara, Terpidana yang Dipenjarakan Gazalba Saleh Bisa Ajukan PK

Ada Jual Beli Perkara, Terpidana yang Dipenjarakan Gazalba Saleh Bisa Ajukan PK

Nasional
Jokowi: Saya Minta Percepat Realisasi Belanja APBN dan APBD

Jokowi: Saya Minta Percepat Realisasi Belanja APBN dan APBD

Nasional
Safari Politik Anies Terhalang, Sekjen Nasdem Minta Pemda Bantu Kelancaran Demokrasi

Safari Politik Anies Terhalang, Sekjen Nasdem Minta Pemda Bantu Kelancaran Demokrasi

Nasional
Bicara Urgensi RUU Larangan Minuman Beralkohol, Fahira Idris Minta Pemerintah Lindungi Generasi Muda

Bicara Urgensi RUU Larangan Minuman Beralkohol, Fahira Idris Minta Pemerintah Lindungi Generasi Muda

Nasional
Senin Depan, Jokowi Serahkan Langsung Ganti Rugi Rumah Rusak di Cianjur

Senin Depan, Jokowi Serahkan Langsung Ganti Rugi Rumah Rusak di Cianjur

Nasional
Belanja Negara 2023 Capai Rp 3.061,2 Triliun, Pemerintah Klaim Pendidikan dan Kesehatan Dapat Alokasi Terbesar

Belanja Negara 2023 Capai Rp 3.061,2 Triliun, Pemerintah Klaim Pendidikan dan Kesehatan Dapat Alokasi Terbesar

Nasional
Tak Lolos Verifikasi Administrasi, Parsindo Gugat KPU ke PTUN

Tak Lolos Verifikasi Administrasi, Parsindo Gugat KPU ke PTUN

Nasional
Partai Republiku Resmi Gugat KPU ke PTUN Usai Dinyatakan Tak Lolos Verifikasi Administrasi

Partai Republiku Resmi Gugat KPU ke PTUN Usai Dinyatakan Tak Lolos Verifikasi Administrasi

Nasional
BPH Migas Kembali Luncurkan 34 Penyalur BBM Satu Harga di 3 Kota

BPH Migas Kembali Luncurkan 34 Penyalur BBM Satu Harga di 3 Kota

Nasional
Pemerintah Targetkan Pendapatan Negara Rp 2.463 Triliun pada 2023

Pemerintah Targetkan Pendapatan Negara Rp 2.463 Triliun pada 2023

Nasional
Bawaslu Sebut Butuh Kolaborasi untuk Tindak Hoaks Pemilu

Bawaslu Sebut Butuh Kolaborasi untuk Tindak Hoaks Pemilu

Nasional
Menkeu: 3 Tahun ini Pemerintah Berhasil Menangani Pandemi, Melindungi Masyarakat dan Ekonomi

Menkeu: 3 Tahun ini Pemerintah Berhasil Menangani Pandemi, Melindungi Masyarakat dan Ekonomi

Nasional
Pimpin Covax, Menlu: Negara Berkembang Harus Jadi Bagian Integral Rantai Pasok Kesehatan Global

Pimpin Covax, Menlu: Negara Berkembang Harus Jadi Bagian Integral Rantai Pasok Kesehatan Global

Nasional
Pemerintah Siapkan Daerah Relokasi untuk Warga Korban Gempa Cianjur, Luasnya 16 Hektar

Pemerintah Siapkan Daerah Relokasi untuk Warga Korban Gempa Cianjur, Luasnya 16 Hektar

Nasional
Pemerintah Beri Bantuan Pendidikan dan Pendampingan Psikososial Bagi Anak Pasca Gempa Cianjur

Pemerintah Beri Bantuan Pendidikan dan Pendampingan Psikososial Bagi Anak Pasca Gempa Cianjur

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.