Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Siap Maju Capres 2024, Anies Harap Dinilai dari Rekam Jejak di Jakarta

Kompas.com - 16/09/2022, 20:09 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang berniat maju sebagai kandidat Presiden Republik Indonesia pada 2024 meminta masyarakat untuk menilainya dari rekam jejak saat menduduki jabatan itu.

Anies, yang sebetulnya mendukung keberagamaan moderat, terkesan tidak berbuat banyak memperbaiki perpecahan berlandas agama yang melebar di Indonesia, negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia.

Anies juga banyak dikritik terkait keterpilihannya di DKI Jakarta pada Pilgub 2017, di mana ia dibantu oleh kelompok garis keras yang berbulan-bulan menghasut pesaingnya sekaligus gubernur sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, yang kemudian dipenjara karena divonis bersalah menistakan agama.

Baca juga: Benny K Harman: Saya Dengar Ada Genderuwo, Invisible Hand yang Jegal Anies Jadi Capres

Anies menampik anggapan tak berbuat apa-apa tersebut. Dia menyatakan bahwa kebijakan-kebijakannya di Jakarta sebagai gubernur sejauh ini ini telah "mempersatukan rakyat Jakarta".

"Sebelumnya, orang-orang berasumsi tentang saya, tentang pandangan saya, dan atas apa yang akan saya lakukan ketika menjabat," kata Anies dalam wawancara dengan Reuters di Singapura, seperti dikutip Kompas.com, Jumat (16/9/2022).

"Sekarang, saya telah mengabdi 5 tahun, silakan menilai saya berdasarkan kenyataan dan rekam jejak," sambung Anies.

Walau menyatakan siap maju sebagai Presiden RI pada 2024, Anies sampai saat ini belum mendapatkan dukungan dari partai politik mana pun.

Dengan masa jabatan yang bakal habis pada bulan depan, nama Anies juga kerap muncul dalam berbagai jajak pendapat lembaga survei independen sebagai kandidat terkuat yang bakal meramaikan bursa pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Baca juga: Demokrat Pertimbangkan Usung Anies Baswedan di Pilpres 2024, Ini Alasannya

"Saya siap maju sebagai presiden seandainya ada partai politik mencalonkan," kata Anies.

Untuk maju sebagai calon presiden, Anies wajib diusung oleh partai politik.

Akan tetapi, menurut Anies justru dengan tidak menjadi kader partai politik membuatnya "leluasa berkomunikasi dengan seluruh faksi".

"Survei-survei independen ini dilakukan sebelum saya bahkan berkampanye. Menurut saya, mereka memberi saya kredibilitas lebih," ungkap eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut.

Beberapa kandidat yang bakal maju dalam Pilpres 2024 adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang telah dua kali maju Pilpres. Kandidat lainnya yang digadang-gadang bakal bersaing dalam Pilpres 2024 adalah politikus PDI-P yang menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Baca juga: Siap Maju Capres 2024, Anies Baswedan Dinilai Bakal Hadapi Dilema soal Basis Massa

Sedangkan petahana, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), sudah berkuasa selama 2 periode dan tidak dapat maju kembali.

Para analis berpendapat Anies kemungkinan jadi kandidat terdepan, jika dilihat dari popularitasnya sebagai orang nomor 1 di salah satu kota terbesar se-Asia Tenggara.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com