Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Benny K Harman: Saya Dengar Ada Genderuwo, "Invisible Hand" yang Jegal Anies Jadi Capres

Kompas.com - 16/09/2022, 19:41 WIB
Fika Nurul Ulya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Demokrat Benny K Harman mengaku mendengar informasi mengenai sejumlah pihak yang menjegal Anies Baswedan maju sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024.

Hal ini diungkapkan Benny selepas Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat Tahun 2022 di JCC, Senayan, Jakarta, Jumat (16/9/2022).

"Saya hanya dengar. Ada genderuwo, genderuwo ini kan suara yang tak jelas asal usulnya. Yang tidak menghendaki Anies jadi capres. Ada invisible hand, ingin menjegal," kata Benny.

Baca juga: Siap Maju Capres 2024, Anies Baswedan Dinilai Bakal Hadapi Dilema soal Basis Massa

Adapun Partai Demokrat selesai menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada Jumat (16/9/2022).

Hingga penutupan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak menyebut siapa nama capres dan cawapres yang diusung Demokrat nanti.

AHY hanya mengungkap, Demokrat akan mengusung kader utama dalam Pilpres 2024.

Dalam pidatonya, ia berharap niat baik dan tanggung jawab konstitusional partai tidak diganggu oleh kekuatan pihak mana pun.

Sementara itu, Benny mengatakan, ada pihak yang tidak ingin terbentuk koalisi di luar yang dikehendaki penguasa saat ini.

"Ya, itu tadi ada invisible power yang mengganggu, yang tidak ingin ada koalisi di luar yang dikehendaki oleh penguasa sekarang ini. Kan sudah jelas ada kan? Makanya kita menyampaikan sinyal itu," ucap Benny.

Ia menilai, kekuatan tidak terlihat itu ingin mengganggu dan melanggengkan kekuasaan dengan cara yang tidak sehat dan tidak adil.

Baca juga: Setelah Masa Jabatan Gubernur Berakhir, Anies Yakin Program Strategis Tetap Berjalan

Padahal, kata dia, demokrasi adalah persaingan yang sehat. Artinya, setiap partai tidak boleh meraih kemenangan dengan cara mematikan persaingan.

"Tidak boleh menggunakan posisi kekuasaan, posisi dominan dalam kekuasaan untuk mematikan persaingan, untuk mematikan munculnya calon potensial dan menghambat munculnya persekutuan politik baru, untuk mengusung tokoh-tokoh baru dalam kontestasi pemilu," ucap Benny.

Hingga kini, Partai Demokrat masih melakukan komunikasi intens dengan dua partai, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Nasdem.

Baca juga: Demokrat Pertimbangkan Usung Anies Baswedan di Pilpres 2024, Ini Alasannya

Partai itu mesti berkoalisi dengan parpol lain jika ingin mengusung capres-cawapres pada Pilpres 2024.

Sebab, Partai Demokrat tidak memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) yakni memiliki 20 persen kursi di Parlemen atau 25 persen suara sah nasional.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Ungkap Indikasi Pencucian Uang Lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Jokowi Ungkap Indikasi Pencucian Uang Lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Pertemuan Jokowi-Megawati yang Seolah Rencana Kosong

Pertemuan Jokowi-Megawati yang Seolah Rencana Kosong

Nasional
Beragam Respons Kubu Prabowo-Gibran soal 'Amicus Curiae' Megawati dan Sejumlah Tokoh Lain

Beragam Respons Kubu Prabowo-Gibran soal "Amicus Curiae" Megawati dan Sejumlah Tokoh Lain

Nasional
Yusril Harap Formasi Kabinet Prabowo-Gibran Tak Hanya Pertimbangkan Kekuatan di DPR

Yusril Harap Formasi Kabinet Prabowo-Gibran Tak Hanya Pertimbangkan Kekuatan di DPR

Nasional
Eks Ajudan Ungkap Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL

Eks Ajudan Ungkap Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL

Nasional
Yusril Bilang KIM Belum Pernah Gelar Pertemuan Formal Bahas Kabinet Prabowo

Yusril Bilang KIM Belum Pernah Gelar Pertemuan Formal Bahas Kabinet Prabowo

Nasional
Yusril Nilai Tak Semua Partai Harus Ditarik ke Kabinet Prabowo Kelak

Yusril Nilai Tak Semua Partai Harus Ditarik ke Kabinet Prabowo Kelak

Nasional
Cara Urus Surat Pindah Domisili

Cara Urus Surat Pindah Domisili

Nasional
Tanggal 20 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 20 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TKN Klaim 10.000 Pendukung Prabowo-Gibran Akan Ajukan Diri Jadi 'Amicus Curiae' di MK

TKN Klaim 10.000 Pendukung Prabowo-Gibran Akan Ajukan Diri Jadi "Amicus Curiae" di MK

Nasional
Tepis Tudingan Terima Bansos, 100.000 Pendukung Prabowo-Gibran Gelar Aksi di Depan MK Jumat

Tepis Tudingan Terima Bansos, 100.000 Pendukung Prabowo-Gibran Gelar Aksi di Depan MK Jumat

Nasional
Jaksa KPK Sentil Stafsus SYL Karena Ikut Urusi Ultah Nasdem

Jaksa KPK Sentil Stafsus SYL Karena Ikut Urusi Ultah Nasdem

Nasional
PAN Minta 'Amicus Curiae' Megawati Dihormati: Semua Paslon Ingin Putusan yang Adil

PAN Minta "Amicus Curiae" Megawati Dihormati: Semua Paslon Ingin Putusan yang Adil

Nasional
KPK Ultimatum.Pengusaha Sirajudin Machmud Hadiri Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

KPK Ultimatum.Pengusaha Sirajudin Machmud Hadiri Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
KSAU Pimpin Sertijab 8 Pejabat Utama TNI AU, Kolonel Ardi Syahri Jadi Kadispenau

KSAU Pimpin Sertijab 8 Pejabat Utama TNI AU, Kolonel Ardi Syahri Jadi Kadispenau

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com