Kompas.com - 16/09/2022, 19:52 WIB
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI Johan Budi menyoroti bebasnya terpidana kasus suap dan gratifikasi pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) untuk Djoko Tjandra, Pinangki Sirna Malasari.

Johan menilai, Pinangki yang merupakan mantan jaksa seharusnya dihukum lebih berat.

"Seharusnya penegak hukum itu lebih dihukum lebih berat dari yang bukan penegak hukum dalam konteks pelaku korupsi," ujar Johan dalam program Satu Meja Kompas TV, Jumat (16/9/2022).

Baca juga: Pinangki dan 23 Napi Korupsi Lain Bebas Bersyarat, Kejagung: Kami Hormati

Johan mengatakan, hukuman bagi penegak hukum yang terlibat kasus korupsi harusnya diperberat sepertiga dari hukuman terhadap masyarakat umum.

Hal itu kerap ia sampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam berbagai pertemuan.

Johan juga menyampaikan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang merupakan lembaga khusus yang menangani kasus korupsi seharusnya dapat terlibat dalam kasus yang menjerat aparat penegak hukum.

Saat proses penyidikan kasus Pinangki, Kejaksaan Agung berjanji akan membuka ruang bagi KPK untuk terlibat.

Tak hanya itu, saat perkara akan ditingkatkan ke penuntutan, terbuka juga peluang gelar perkara yang melibatkan KPK.

Jaksa KPK dinilainya dapat menuntut aparat penegak hukum yang terlibat kasus korupsi dengan tuntutan yang berat.

"Sekarang makin ke sini saya lihat tidak ada bedanya lagi antara KPK dengan polisi dan kejaksaan," ujar politikus PDI-P itu.

Baca juga: Pinangki Boleh ke Luar Negeri Setelah Bebas Bersyarat, asal Dapat Izin Kemenkumham

Johan menilai, bebasnya terpidana korupsi melalui pembebasan bersyarat, termasuk Pinangki, harus menjadi memontum lembaga penegak hukum seperti KPK untuk dapat berbenah.

Menurut dia, lembaga antikorupsi sebesar KPK bisa menjadi garda terdepan melalui jaksa-jaksanya untuk menuntut para terdakwa kasus korupsi dengan tuntutan yang berat.

"Ada momentum untuk membenahi semuanya, termasuk kita mengembalikan lagi KPK, secara lembaga itu punya kewenangan yang extraordinary body, dia harus lebih," ujar Johan.

"KPK dilahirkan waktu itu, era reformasi karena harus ada lembaga yang lebih dari lembaga yang selama ini dianggap waktu itu tidak efektif," ucap mantan Juru Bicara KPK itu.

Adapun Pinangki divonis bersalah karena menerima suap dari buron kasus korupsi hak tagih Bank Bali Djoko Tjandra terkait pengurusan fatwa dari Mahkamah Agung (MA).

Baca juga: Publik Soroti Bebas Bersyarat Pinangki, Wamenkumham Sebut Sudah Sesuai Regulasi

Pada pengadilan tingkat pertama, Pinangki dihukum 10 tahun penjara denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan.

Hukuman tersebut dikurangi 60 persen atau 6 tahun berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Dengan demikian, Pinangki hanya dihukum penjara selama 4 tahun.

Namun, baru ditahan pada Agustus 2020, Pinangki bebas bersyarat pada Selasa (6/9/2022)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hakim Tolak Eksepsi 2 Petinggi ACT Ibnu Khajar dan Hariyana Hermain, Sidang Dilanjutkan

Hakim Tolak Eksepsi 2 Petinggi ACT Ibnu Khajar dan Hariyana Hermain, Sidang Dilanjutkan

Nasional
9 Saksi yang Hadir dalam Sidang Terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi

9 Saksi yang Hadir dalam Sidang Terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi

Nasional
Jokowi: Jangan Ada Gesekan di Tahun Politik, Negara Ini Harus Aman

Jokowi: Jangan Ada Gesekan di Tahun Politik, Negara Ini Harus Aman

Nasional
KPK Akan Terus Panggil Paksa Saksi Sidang Kasus Korupsi Pembelian Helikopter AW-101

KPK Akan Terus Panggil Paksa Saksi Sidang Kasus Korupsi Pembelian Helikopter AW-101

Nasional
Soal Foto Rambut Hitam Ganjar, Pengamat: Bukan Tak Enak ke PDI-P, Justru Manfaatkan Momen

Soal Foto Rambut Hitam Ganjar, Pengamat: Bukan Tak Enak ke PDI-P, Justru Manfaatkan Momen

Nasional
Ferdy Sambo Peluk dan Cium Kening Putri Candrawathi Saat Bertemu di Ruang Sidang

Ferdy Sambo Peluk dan Cium Kening Putri Candrawathi Saat Bertemu di Ruang Sidang

Nasional
Bantu Kebutuhan Psikologis Penyintas Gempa Cianjur, Dompet Dhuafa Gulirkan Layanan Psychological First Aid

Bantu Kebutuhan Psikologis Penyintas Gempa Cianjur, Dompet Dhuafa Gulirkan Layanan Psychological First Aid

Nasional
KPK Akan Kaji Permintaan Lukas Enembe Berobat ke Singapura

KPK Akan Kaji Permintaan Lukas Enembe Berobat ke Singapura

Nasional
Ferdy Sambo Bakal Beri Keterangan soal Ismail Bolong Usai Sidang

Ferdy Sambo Bakal Beri Keterangan soal Ismail Bolong Usai Sidang

Nasional
Mengenal AKBP Veronica Yulis, Perwira Polri Istri Yudo Margono Calon Panglima TNI

Mengenal AKBP Veronica Yulis, Perwira Polri Istri Yudo Margono Calon Panglima TNI

Nasional
Jokowi: Prinsip Bagi Siapapun Pemimpin Indonesia, Harus Menyadari Keberagaman

Jokowi: Prinsip Bagi Siapapun Pemimpin Indonesia, Harus Menyadari Keberagaman

Nasional
Helikopter Polri yang Hilang Kontak di Bangka Belitung Dinyatakan Jatuh Usai Ditemukan 1 Jenazah

Helikopter Polri yang Hilang Kontak di Bangka Belitung Dinyatakan Jatuh Usai Ditemukan 1 Jenazah

Nasional
Mensos Risma Pastikan Kemensos Layani Optimal Korban Gempa Cianjur

Mensos Risma Pastikan Kemensos Layani Optimal Korban Gempa Cianjur

Nasional
Sembuh dari Covid-19, Putri Candrawathi Hadiri Sidang di PN Jakarta Selatan

Sembuh dari Covid-19, Putri Candrawathi Hadiri Sidang di PN Jakarta Selatan

Nasional
Pesan BNPB untuk Korban Gempa Cianjur: Jangan Gunakan Air Kotor Selama Darurat Bencana

Pesan BNPB untuk Korban Gempa Cianjur: Jangan Gunakan Air Kotor Selama Darurat Bencana

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.