Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 15/09/2022, 17:46 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyinggung pembangunan infrastruktur di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang selalu diklaim sangat pesat.

Padahal, menurutnya, pembangunan infrastruktur di era Jokowi sudah direncanakan dan dialokasikan anggarannya sejak zaman ayahnya, Susilo Bambang Yudhoyono, menjadi presiden.

AHY mengatakan, Jokowi hanya tinggal meresmikan secara simbolis dengan menggunting pita.

Oleh karena itu, ia tidak setuju apabila ada pihak yang mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur di zaman SBY sangat minim.

Baca juga: Klaim-klaim AHY Soal Keberhasilan SBY Dibandingkan Jokowi

"Nyatanya banyak (di zaman SBY). Drencanakan, dipersiapkan, dialokasikan anggarannya, dan dimulai dibangun sehingga banyak yang tinggal dan sudah 70 persen, bahkan tinggal 90 persen tinggal gunting pita. Setahun gunting pita kira-kira masuk akal enggak?" ucap AHY dalam Rapimnas Partai Demokrat di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (15/9/2022).

Ia mengatakan, klaim-klaim sepihak oleh pemerintahan saat ini membuatnya tidak bisa berkata-kata.

Di sisi lain, AHY mengaku tidak perlu apresiasi atas kerja-kerja SBY di masa lalu.

"Kita enggak perlu juga diapresiasi tapi jangan mengatakan, 'Ini kehebatan kita, satu tahun gunting pita'. Kadang-kadang saya speechless juga, tapi kenapa sih, tidak mengatakan 'terima kasih telah diletakan landasan, telah dibangun 70 persen, 80 persen, sehingga kami tinggal 10 persen, tinggal gunting pita'," ujar AHY.

Baca juga: Kepada Kader Demokrat, AHY: Jangan Kita Biarkan Isu Presiden Tiga Periode

Lebih lanjut, AHY menyinggung soal pembangunan infrastruktur di era Presiden Jokowi yang tidak terlalu penting, terutama saat kapasitas fiskal semakin terbatas.

Menurutnya, alih-alih membangun infrastruktur, rakyat lebih membutuhkan harga-harga pangan yang terjangkau.

Kendati begitu, AHY mengatakan, bukan berarti infrastruktur tidak penting. Ia hanya ingin pemerintahan yang akan datang mengkaji waktu yang tepat untuk membangun infrastruktur.

"Apa urgensi dan kebutuhan rakyat hari ini, Bapak Ibu sekalian? Apa? Perut ya? Urusan perut? Makan. Harga-harga yang melambung tinggi. Jadi jangan sampai kita membiarkan terjadi kesalahan dalam memprioritaskan pembangunan kita, termasuk mengalokasikan anggaran yang memang terbatas," kata AHY.

Baca juga: AHY Janji Angkat 500.000 Tenaga Honorer jadi PNS Jika Demokrat Menang Pemilu 2024


Sebagai informasi, Partai Demokrat menggelar Rapimnas yang berlangsung hingga Jumat (16/9/2022).

Ada tiga agenda besar yang dibahas dalam Rampinas kali ini, yakni soal kondisi masyarakat, masukan penentuan koalisi dan figur capres-cawapres, dan strategi pemenangan Pemilu 2024.

Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Putra Mahendra mengatakan, Rapimnas adalah rapat aspirasi.

Oleh karenanya, semua keputusan maupun aspirasi yang tertuang dalam Rapimnas bakal dibawa ke Majelis Tinggi Partai (MTP), termasuk nama-nama yang bakal diusung Partai Demokrat di konstestasi politik 2024.

"Rapimnas ini perlu karena Ketua Umum ingin tahu masukan pimpinan partai di seluruh Inonesia. Lalu, akan dibawa ke MTP. Sebab, kita belum tahu siapa yang mau kita usung, partai mana kita akan koalisi," kata Herzaky di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (15/9/2022).

Baca juga: AHY Buka Rapimnas Partai Demokrat di JCC Senayan Hari Ini

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke