Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AHY Janji Angkat 500.000 Tenaga Honorer jadi PNS Jika Demokrat Menang Pemilu 2024

Kompas.com - 15/09/2022, 15:56 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berjanji bakal mengangkat tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS), apabila Demokrat memenangkan Pemilu 2024.

“500.000 tenaga honorer hari ini nasibnya tidak menentu. Sehingga (saya) sampaikan kalau Partai Demokrat naik kembali ke pemerintahan, maka mereka akan menjadi PNS,” tutur AHY dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Kamis (15/9/2022).

Baca juga: AHY Klaim Masyarakat Rindu Pemerintahan SBY dan Partai Demokrat

Ia menyampaikan Partai Demokrat punya sejarah memikirkan nasib pegawai honorer dan para PNS.

Di depan sekitar 3.000 kadernya, AHY memaparkan data capaian pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ia mengklaim periode 2004-2014, di zaman SBY ada 1 juta lebih tenaga honorer yang diangkat menjadi PNS.

Baca juga: AHY Buka Rapimnas Partai Demokrat di JCC Senayan Hari Ini

Sedangkan, sejak Jokowi memimpin memimpin pada 2014 hingga kini, masih ada 500.000 tenaga honorer yang belum diangkat menjadi PNS.

“Kita enggak perlu melebih-lebihkan, ini data. Tapi kita tersenyum miris saat ada yang mengatakan seolah-olah baru sekarang. Padahal ini pekerjaan semua, pekerjaan lintas generasi,” ucapnya.

“Ada kekurangannya? Ada. Tapi jangan seolah-olah (pekerjaan presiden terdahulu) dinegasikan,” imbuhnya.

Diketahui Partai Demokrat tengah menggelar Rapimnas yang berlangsung hingga Jumat (16/9/2022).

Baca juga: Teriakan AHY Presiden Menggema dalam Rapimnas Partai Demokrat

Ada tiga agenda besar yang dibahas yakni soal kondisi masyarakat, masukan penentuan koalisi dan figur capres-cawapres, dan strategi pemenangan Pemilu 2024.

Sebelumnya Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyampaikan AHY ingin mendengar langsung usulan dari perwakilan kader Partai Demokrat di Tanah Air.

Ia juga mengungkapkan usulan itu termasuk pengusungan figur capres-cawapres.

Baca juga: Jubir: AHY Selalu Ingatkan Kader bahwa Demokrat Perlu Berkoalisi

Dalam pandangan Herzaky sangat mungkin dua nama diusulkan menjadi capres atau cawapres Partai Demokrat yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan AHY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com