Ini Kata KPU Setelah Bawaslu Menolak Seluruh Laporan Pelanggaran Administrasi Parpol Tak Lolos Pendaftaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyambut baik putusan-putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI yang menolak 9 laporan partai politik yang gagal lolos pendaftaran Pemilu 2024 karena ketidaklengkapan berkas.

Kesembilan parpol itu adalah Partai Indonesia Bangkit Bersatu (IBU), Pelita, Partai Kedaulatan Rakyat (PKR), Partai Bhineka Indonesia (PBI), Partai Negeri Daulat Indonesia (Pandai), Partai Pandu Bangsa, Partai Masyumi, Partai Kedaulatan, dan Partai Reformasi.

Baca juga: Bawaslu Nilai KPU Tak Langgar Administrasi Pendaftaran Pemilu soal Laporan Partai Kedaulatan

"Artinya sudah benar apa yang dilakukan oleh KPU dalam proses pendaftaran kemarin. Gitu saja," kata Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI, Mochamad Afifuddin, kepada wartawan pada Selasa (13/9/2022).

Pria yang akrab disapa Afif itu menuturkan bahwa KPU RI siap meladeni perlawanan berikutnya yang mungkin dilancarkan partai-partai tersebut.

Mekanisme yang ada memungkinkan partai-partai tersebut untuk menggugat hal yang sama ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Baca juga: Bawaslu Tak Kabulkan Laporan Partai Reformasi soal Dugaan Pelanggaran Administrasi KPU Saat Pendaftaran Pemilu

Afif yakin bahwa KPU RI telah bekerja sesuai prosedur dalam pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2024 pada 1-14 Agustus lalu sehingga mengaku siap menghadapi risiko digugat kembali ke PTUN

"Mau enggak mau kan, harus kita siap hadapi. Semua risiko itu harus dihadapi," ujarnya.

"Yang pasti dari 9 kasus yang naik ke persidangan paling tidak majelis sudah memutuskan tidak ada pelanggaran administrasi sama sekali yang dilakukan KPU. Dan semoga proses ke depannya semakin baik," ungkap mantan komisioner Bawaslu RI itu.