Pemerintah Diminta Terapkan Protokol Kebocoran Data dan Terbuka ke Publik

Data yang dibocorkan mulai dari nama lengkap, nomor induk kependudukan (NIK), nomor kartu keluarga (KK), alamat lengkap, tempat dan tanggal lahir, usia, jenis kelamin, bahkan keterangan soal disabilitas.

Lalu, Bjorka kembali muncul dan menjual data yang ia klaim sebagai transaksi surat dan dokumen rahasia Presiden Republik Indonesia pada Sabtu (10/9/2022).

Menanggapi hal tersebut, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono menegaskan tidak ada surat dan dokumen untuk Presiden Jokowi yang bocor di internet.

Pada Minggu (11/9/2022), Bjorka menyebarkan data pribadi pejabat negara, di antaranya Menkominfo Johnny G. Plate, Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan, dan Ketua DPR Puan Maharani.

Akun peretas itu pun sempat dinonaktifkan di media sosial Twitter dan Telegram, akan tetapi ia terus muncul menggunakan akun baru dan mengatakan tidak akan berhenti membocorkan data.

Menkominfo Johnny Plate menyatakan pemerintah membentuk tim khusus yang terdiri dari Kemenkominfo, BSSN, Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk melakukan asesmen terkait kebocoran data itu.

"Juga untuk menjaga kepercayaan publik. Jadi akan ada 'emergency response team' dari BSSN, Kominfo, Polri dan BIN untuk melakukan asesmen-asesmen berikutnya," kata Johnny usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/9/2022).