Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banyak Aksi Peretasan, Anggota Komisi II Minta Bawaslu Lindungi Data Pemilu

Kompas.com - 12/09/2022, 14:36 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PPP Syamsurizal meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengantisipasi kebocoran data yang belakangan marak terjadi, termasuk data pemilih untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Data tentang pemilih kita bisa di-hack (diretas) oleh mereka, asalnya, tempatnya, segala macam yang kita lakukan semacam pemutakhiran data pemilih, dan data itu dimutakhirkan oleh Bjorka yang berpihak pada satu pihak tertentu," kata dia saat Rapat Dengan Pendapat (RDP) dengan KPU, Bawaslu, dan DKPP di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (12/9/2022).

"Barangkali ini patut diantisipasi sampai sejauh mana bisa kita siapkan pengamanannya," sambung Syamsurizal.

Baca juga: KPU Akan Syaratkan SKCK untuk Pendaftaran Calon Anggota DPR Pemilu 2024

Syamsurizal menyampaikan, pemilu membutuhkan pengamanan data yang ketat. Sebab ajang yang memakan dana besar itu bisa saja dimanfaatkan peretas untuk menjual data pribadi, termasuk data dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

Selain mengganggu dan melanggar privasi, kebocoran data pemilih berpotensi merusak hasil pemilu. Dia mengaku khawatir jika hacker meretas data pemilih yang dimutakhirkan setiap waktu.

"Kita khawatir ini menjadi semacam alat yang membuat hasil penyelenggaraan pemilu kita jadi tercela," ucapnya.

Singgung ulah hacker di Pemilu 2014

Syamsurizal lantas menyinggung ulah peretas di kontestasi pemilu pada tahun 2014. Kala itu dia mendengar kabar bahwa sekitar 250 peretas dari China yang mengacak-acak data pemilu.

Menurutnya, informasi tersebut sempat mencemari penyelenggaraan pemilu di Indonesia, terlepas informasinya benar atau tidak.

"Dikatakan 250 (hacker) yang hack data-data, yang membuat salah satu pasangan menang dan salah satu pasangan menjadi kalah. Nah, benar atau tidaknya berita ini yang patut kita jadikan sebagai pedoman kita menyusun dan mengemas peraturan Bawaslu," sebutnya.

Baca juga: 105 Juta Data KPU Diduga Bocor, Ada NIK, Nomor KK, dan Alamat Warga RI

Karena kejadian itu, dia ingin Bawaslu menyiapkan pengamanan data yang mumpuni, mengingat masih ada waktu sekitar 1,5 tahun sebelum pelaksanaan pemilu.

"Ini yang patut kita cemaskan, bagaimana pihak Bawaslu mengantisipasi. Ke depan menimbulkan semacam kepercayaan masyarakat kita, bahwa yakin Bjorka tidak akan masuk, mengubah, dan melakukan hacking ke data kita khususnya data pemilu," pinta Syamsurizal.

Kabar Data KPU Bocor

Diberitakan sebelumnya, pada Selasa (6/9/2022), ditemukan sebanyak 105 juta data penduduk Indonesia yang diduga milik KPU dibagikan di forum online “Breached Forums”.

Menanggapi dugaan data KPU bocor ini, Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU RI, Betty Epsilon membantah bahwa data yang diunggah Bjorka di Breached Forums bersumber dari mereka.

Setelah kami analisis, koding yang dilakukan dalam situs yang dimaksud bukan merupakan data yang dimiliki KPU,” ujar Betty Epsilon, kepada Kompas.com, Selasa (6/9/2022) malam.

“Sejauh ini koordinasi kami kepada tim satgas keamanan cyber KPU, semua sistem informasi masih kondusif kondisi keamanannya,” imbuhnya.

Baca juga: 105 Juta Data KPU Diduga Bocor dan Dijual Online, Pengamat Sebut Datanya Valid

Diberitakan sebelumnya, tak hanya kasus kebocoran data KPU, sejumlah kasus kebocoran data terjadi di Indonesia. Kebocoran data ini dikaitkan dengan Bjorka. Bjorka menjadi pembicaraan di timeline akun media sosial dalam beberapa hari terakhir. Sebab, Bjorka mengeklaim telah meretas dan membocorkan data-data mulai dari data kartu SIM, BIN hingga dokumen rahasia Presiden Jokowi.

Pada akhir pekan lalu, Bjorka mengumbar data pribadi sejumlah pejabat yakni Ketua DPR Puan Maharani, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, serta Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan.

Selain itu, dalam unggahannya, hacker tersebut menjelaskan bahwa telah mengunggah total 679.180 dokumen berukuran 40 Mega Byte (MB) dalam bentuk data terkompres.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berkaca Kasus Persis Solo, Kapolri Akan Evaluasi Pengawalan Pemain Sepak Bola

Berkaca Kasus Persis Solo, Kapolri Akan Evaluasi Pengawalan Pemain Sepak Bola

Nasional
Cak Imin Usul Jabatan Gubernur Dihapus, Pakar: Rumit, Harus Ubah Konstitusi

Cak Imin Usul Jabatan Gubernur Dihapus, Pakar: Rumit, Harus Ubah Konstitusi

Nasional
PAN Minta Keluarga Mahasiswa UI yang Tewas Tertabrak Dilibatkan Bersama TPF

PAN Minta Keluarga Mahasiswa UI yang Tewas Tertabrak Dilibatkan Bersama TPF

Nasional
Dalam Sidang, Surya Darmadi Sebut HGU Terbit jika Sawit Lebih Dulu Ditanam

Dalam Sidang, Surya Darmadi Sebut HGU Terbit jika Sawit Lebih Dulu Ditanam

Nasional
Bivitri Ungkap Otoritarianisme Berbungkus Hukum, Legal tapi Bisa Berbahaya

Bivitri Ungkap Otoritarianisme Berbungkus Hukum, Legal tapi Bisa Berbahaya

Nasional
Seorang Lansia Curi Mobil di Tebet untuk Dikendarai ke Makam Istri

Seorang Lansia Curi Mobil di Tebet untuk Dikendarai ke Makam Istri

Nasional
Buka Pintu Penjajakan dengan Nasdem, Airlangga: Kami Sambut Surya Paloh Pulang ke Rumah

Buka Pintu Penjajakan dengan Nasdem, Airlangga: Kami Sambut Surya Paloh Pulang ke Rumah

Nasional
Soroti Ria Ricis Ajak Bayi Naik Jetski, KemenPPPA: Mari Jaga dan Awasi Anak-anak Kita

Soroti Ria Ricis Ajak Bayi Naik Jetski, KemenPPPA: Mari Jaga dan Awasi Anak-anak Kita

Nasional
Hasil Musra Relawan Jokowi di Yogyakarta, Prabowo Capres Paling Dipilih, Mahfud MD Cawapres

Hasil Musra Relawan Jokowi di Yogyakarta, Prabowo Capres Paling Dipilih, Mahfud MD Cawapres

Nasional
KPK Periksa 3 Staf Hakim Agung Gazalba Saleh

KPK Periksa 3 Staf Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Lukas Enembe Tulis Surat untuk Firli Bahuri, Tagih Janji Saat di Papua

Lukas Enembe Tulis Surat untuk Firli Bahuri, Tagih Janji Saat di Papua

Nasional
Kasus Omicron XBB 1.5 atau Kraken Bertambah, Ditemukan di Pamulang Tangsel

Kasus Omicron XBB 1.5 atau Kraken Bertambah, Ditemukan di Pamulang Tangsel

Nasional
Lebih Pilih Ketemu Golkar ketimbang PKS-Demokrat, Surya Paloh: Prioritas, Ada Romantisme

Lebih Pilih Ketemu Golkar ketimbang PKS-Demokrat, Surya Paloh: Prioritas, Ada Romantisme

Nasional
Calonkan Diri Jadi Ketum PSSI, Erick Thohir: Kalau Enggak Terpilih, Fokus Lagi ke BUMN

Calonkan Diri Jadi Ketum PSSI, Erick Thohir: Kalau Enggak Terpilih, Fokus Lagi ke BUMN

Nasional
Cak Imin Usul Jabatan Gubernur Dihapus, Pimpinan Komisi II DPR: Apa Provinsinya Dihapus?

Cak Imin Usul Jabatan Gubernur Dihapus, Pimpinan Komisi II DPR: Apa Provinsinya Dihapus?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.