Kompas.com - 12/09/2022, 14:36 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PPP Syamsurizal meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengantisipasi kebocoran data yang belakangan marak terjadi, termasuk data pemilih untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Data tentang pemilih kita bisa di-hack (diretas) oleh mereka, asalnya, tempatnya, segala macam yang kita lakukan semacam pemutakhiran data pemilih, dan data itu dimutakhirkan oleh Bjorka yang berpihak pada satu pihak tertentu," kata dia saat Rapat Dengan Pendapat (RDP) dengan KPU, Bawaslu, dan DKPP di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (12/9/2022).

"Barangkali ini patut diantisipasi sampai sejauh mana bisa kita siapkan pengamanannya," sambung Syamsurizal.

Baca juga: KPU Akan Syaratkan SKCK untuk Pendaftaran Calon Anggota DPR Pemilu 2024

Syamsurizal menyampaikan, pemilu membutuhkan pengamanan data yang ketat. Sebab ajang yang memakan dana besar itu bisa saja dimanfaatkan peretas untuk menjual data pribadi, termasuk data dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

Selain mengganggu dan melanggar privasi, kebocoran data pemilih berpotensi merusak hasil pemilu. Dia mengaku khawatir jika hacker meretas data pemilih yang dimutakhirkan setiap waktu.

"Kita khawatir ini menjadi semacam alat yang membuat hasil penyelenggaraan pemilu kita jadi tercela," ucapnya.

Singgung ulah hacker di Pemilu 2014

Syamsurizal lantas menyinggung ulah peretas di kontestasi pemilu pada tahun 2014. Kala itu dia mendengar kabar bahwa sekitar 250 peretas dari China yang mengacak-acak data pemilu.

Menurutnya, informasi tersebut sempat mencemari penyelenggaraan pemilu di Indonesia, terlepas informasinya benar atau tidak.

"Dikatakan 250 (hacker) yang hack data-data, yang membuat salah satu pasangan menang dan salah satu pasangan menjadi kalah. Nah, benar atau tidaknya berita ini yang patut kita jadikan sebagai pedoman kita menyusun dan mengemas peraturan Bawaslu," sebutnya.

Baca juga: 105 Juta Data KPU Diduga Bocor, Ada NIK, Nomor KK, dan Alamat Warga RI

Karena kejadian itu, dia ingin Bawaslu menyiapkan pengamanan data yang mumpuni, mengingat masih ada waktu sekitar 1,5 tahun sebelum pelaksanaan pemilu.

"Ini yang patut kita cemaskan, bagaimana pihak Bawaslu mengantisipasi. Ke depan menimbulkan semacam kepercayaan masyarakat kita, bahwa yakin Bjorka tidak akan masuk, mengubah, dan melakukan hacking ke data kita khususnya data pemilu," pinta Syamsurizal.

Kabar Data KPU Bocor

Diberitakan sebelumnya, pada Selasa (6/9/2022), ditemukan sebanyak 105 juta data penduduk Indonesia yang diduga milik KPU dibagikan di forum online “Breached Forums”.

Menanggapi dugaan data KPU bocor ini, Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU RI, Betty Epsilon membantah bahwa data yang diunggah Bjorka di Breached Forums bersumber dari mereka.

Setelah kami analisis, koding yang dilakukan dalam situs yang dimaksud bukan merupakan data yang dimiliki KPU,” ujar Betty Epsilon, kepada Kompas.com, Selasa (6/9/2022) malam.

“Sejauh ini koordinasi kami kepada tim satgas keamanan cyber KPU, semua sistem informasi masih kondusif kondisi keamanannya,” imbuhnya.

Baca juga: 105 Juta Data KPU Diduga Bocor dan Dijual Online, Pengamat Sebut Datanya Valid

Diberitakan sebelumnya, tak hanya kasus kebocoran data KPU, sejumlah kasus kebocoran data terjadi di Indonesia. Kebocoran data ini dikaitkan dengan Bjorka. Bjorka menjadi pembicaraan di timeline akun media sosial dalam beberapa hari terakhir. Sebab, Bjorka mengeklaim telah meretas dan membocorkan data-data mulai dari data kartu SIM, BIN hingga dokumen rahasia Presiden Jokowi.

Pada akhir pekan lalu, Bjorka mengumbar data pribadi sejumlah pejabat yakni Ketua DPR Puan Maharani, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, serta Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan.

Selain itu, dalam unggahannya, hacker tersebut menjelaskan bahwa telah mengunggah total 679.180 dokumen berukuran 40 Mega Byte (MB) dalam bentuk data terkompres.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Deretan Pengakuan Ferdy Sambo yang Buat Hakim Heran: Singgung Penembakan Yosua hingga Pelecehan Putri

Deretan Pengakuan Ferdy Sambo yang Buat Hakim Heran: Singgung Penembakan Yosua hingga Pelecehan Putri

Nasional
[POPULER NASIONAL] Hakim Heran Sambo Mengaku Tak Ingin Yosua Tewas | Kuat Ma'ruf Laporkan Hakim PN Jaksel

[POPULER NASIONAL] Hakim Heran Sambo Mengaku Tak Ingin Yosua Tewas | Kuat Ma'ruf Laporkan Hakim PN Jaksel

Nasional
Tanggal 13 Desember Hari Memperingati Apa?

Tanggal 13 Desember Hari Memperingati Apa?

Nasional
Tanggal 12 Desember Hari Memperingati Apa?

Tanggal 12 Desember Hari Memperingati Apa?

Nasional
Pasal Zina Disorot Media Asing, Dasco: Kalau Turis, Masa Keluarganya Mau Melapor ke Sini?

Pasal Zina Disorot Media Asing, Dasco: Kalau Turis, Masa Keluarganya Mau Melapor ke Sini?

Nasional
Aturan Perzinahan di KUHP Baru Disorot Media Asing, Pimpinan DPR: Perlu Sosialisasi ke Luar Negeri

Aturan Perzinahan di KUHP Baru Disorot Media Asing, Pimpinan DPR: Perlu Sosialisasi ke Luar Negeri

Nasional
BRSDM Kementerian KP Dorong Pembangunan SFV lewat Korporasi Digital

BRSDM Kementerian KP Dorong Pembangunan SFV lewat Korporasi Digital

Nasional
KPK Harap Praperadilan Hakim Agung Gazalba Saleh Ditolak

KPK Harap Praperadilan Hakim Agung Gazalba Saleh Ditolak

Nasional
Pengesahan RKUHP Tuai Kritik, Wapres Sebut Tak Mudah Bikin Semua Sepakat

Pengesahan RKUHP Tuai Kritik, Wapres Sebut Tak Mudah Bikin Semua Sepakat

Nasional
BNPB Targetkan Seluruh Rumah Rusak di Cianjur Selesai Perbaikannya Juli 2023

BNPB Targetkan Seluruh Rumah Rusak di Cianjur Selesai Perbaikannya Juli 2023

Nasional
Analogikan Indonesia Bak Jalan Berlubang, Bahlil: Kalau Dibawa Sopir Baru Belajar, Hati-hati!

Analogikan Indonesia Bak Jalan Berlubang, Bahlil: Kalau Dibawa Sopir Baru Belajar, Hati-hati!

Nasional
KPK Buka Peluang Usut 'Sunat' Hukuman Edhy Prabowo yang Diputus Gazalba Saleh

KPK Buka Peluang Usut 'Sunat' Hukuman Edhy Prabowo yang Diputus Gazalba Saleh

Nasional
Begini Cara Bupati Bangkalan Kumpulkan Uang Suap Hingga Rp 5,3 Miliar

Begini Cara Bupati Bangkalan Kumpulkan Uang Suap Hingga Rp 5,3 Miliar

Nasional
Selain Suap, Dugaan Gratifikasi Bupati Bangkalan Bakal Diusut KPK

Selain Suap, Dugaan Gratifikasi Bupati Bangkalan Bakal Diusut KPK

Nasional
Ma'ruf Amin Minta MUI Tak Ikut-ikutan soal Pencalonan Presiden

Ma'ruf Amin Minta MUI Tak Ikut-ikutan soal Pencalonan Presiden

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.