Banyak Aksi Peretasan, Anggota Komisi II Minta Bawaslu Lindungi Data Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PPP Syamsurizal meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengantisipasi kebocoran data yang belakangan marak terjadi, termasuk data pemilih untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Data tentang pemilih kita bisa di-hack (diretas) oleh mereka, asalnya, tempatnya, segala macam yang kita lakukan semacam pemutakhiran data pemilih, dan data itu dimutakhirkan oleh Bjorka yang berpihak pada satu pihak tertentu," kata dia saat Rapat Dengan Pendapat (RDP) dengan KPU, Bawaslu, dan DKPP di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (12/9/2022).

"Barangkali ini patut diantisipasi sampai sejauh mana bisa kita siapkan pengamanannya," sambung Syamsurizal.

Syamsurizal menyampaikan, pemilu membutuhkan pengamanan data yang ketat. Sebab ajang yang memakan dana besar itu bisa saja dimanfaatkan peretas untuk menjual data pribadi, termasuk data dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

Selain mengganggu dan melanggar privasi, kebocoran data pemilih berpotensi merusak hasil pemilu. Dia mengaku khawatir jika hacker meretas data pemilih yang dimutakhirkan setiap waktu.

"Kita khawatir ini menjadi semacam alat yang membuat hasil penyelenggaraan pemilu kita jadi tercela," ucapnya.

Singgung ulah hacker di Pemilu 2014

Syamsurizal lantas menyinggung ulah peretas di kontestasi pemilu pada tahun 2014. Kala itu dia mendengar kabar bahwa sekitar 250 peretas dari China yang mengacak-acak data pemilu.

Menurutnya, informasi tersebut sempat mencemari penyelenggaraan pemilu di Indonesia, terlepas informasinya benar atau tidak.

"Dikatakan 250 (hacker) yang hack data-data, yang membuat salah satu pasangan menang dan salah satu pasangan menjadi kalah. Nah, benar atau tidaknya berita ini yang patut kita jadikan sebagai pedoman kita menyusun dan mengemas peraturan Bawaslu," sebutnya.

Karena kejadian itu, dia ingin Bawaslu menyiapkan pengamanan data yang mumpuni, mengingat masih ada waktu sekitar 1,5 tahun sebelum pelaksanaan pemilu.

"Ini yang patut kita cemaskan, bagaimana pihak Bawaslu mengantisipasi. Ke depan menimbulkan semacam kepercayaan masyarakat kita, bahwa yakin Bjorka tidak akan masuk, mengubah, dan melakukan hacking ke data kita khususnya data pemilu," pinta Syamsurizal.

Kabar Data KPU Bocor

Diberitakan sebelumnya, pada Selasa (6/9/2022), ditemukan sebanyak 105 juta data penduduk Indonesia yang diduga milik KPU dibagikan di forum online “Breached Forums”.

Menanggapi dugaan data KPU bocor ini, Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU RI, Betty Epsilon membantah bahwa data yang diunggah Bjorka di Breached Forums bersumber dari mereka.

Setelah kami analisis, koding yang dilakukan dalam situs yang dimaksud bukan merupakan data yang dimiliki KPU,” ujar Betty Epsilon, kepada Kompas.com, Selasa (6/9/2022) malam.

“Sejauh ini koordinasi kami kepada tim satgas keamanan cyber KPU, semua sistem informasi masih kondusif kondisi keamanannya,” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, tak hanya kasus kebocoran data KPU, sejumlah kasus kebocoran data terjadi di Indonesia. Kebocoran data ini dikaitkan dengan Bjorka. Bjorka menjadi pembicaraan di timeline akun media sosial dalam beberapa hari terakhir. Sebab, Bjorka mengeklaim telah meretas dan membocorkan data-data mulai dari data kartu SIM, BIN hingga dokumen rahasia Presiden Jokowi.

Pada akhir pekan lalu, Bjorka mengumbar data pribadi sejumlah pejabat yakni Ketua DPR Puan Maharani, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, serta Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan.

Selain itu, dalam unggahannya, hacker tersebut menjelaskan bahwa telah mengunggah total 679.180 dokumen berukuran 40 Mega Byte (MB) dalam bentuk data terkompres.