Menyoal "Lie Detector" dalam Penyidikan Tersangka Kasus Brigadir J

Bukan alat bukti

Sebanyak 2 ahli hukum pidana memaparkan pendapat mereka terkait posisi dan bobot deteksi kebohongan atau poligraf dalam proses penyidikan hingga peradilan tersangka kasus pidana.

Ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia Eva Achjani Zulfa mengatakan, pemeriksaan tersangka dan saksi kasus dugaan pembunuhan Brigadir J menggunakan perangkat pendeteksi kebohongan atau lie detector hanya sebatas instrumen dan bukan merupakan alat bukti utama untuk diajukan di persidangan.

"Lie detector merupakan instrumen yang bisa saja dipakai dalam proses investigasi. Hanya saja membaca hasilnya diperlukan seorang ahli," kata Eva saat dihubungi Kompas.com, Selasa (6/9/2022).

Menurut Eva, hasil pemeriksaan tersangka dan saksi oleh penyidik menggunakan perangkat lie detector atau poligraf mesti diterjemahkan oleh ahli jika diajukan dalam persidangan.

"Hasilnya merupakan suatu bentuk pendapat ahli yang dituangkan dalam suatu hasil pemeriksaan forensik yang bentuknya bisa berupa keterangan ahli atau alat bukti surat sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP," ujar Eva.

Sedangkan menurut ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar, hasil pemeriksaan alat pendeteksi kebohongan atau lie detector terhadap para tersangka dan saksi dalam kasus pembunuhan Brigadir J tidak serta merta membuatnya menjadi alat bukti tindak pidana.

Baca juga: Diduga Terkait Kasus Ferdy Sambo, Tiga Kapolda Belum Diperiksa Penyidik

"Alat itu dan hasilnya tidak termasuk alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)," kata Abdul saat dihubungi Kompas.com.

Abdul memaparkan, yang dimaksud alat bukti dalam Pasal 184 adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan tersangka, petunjuk (persesuaian 2 atau lebih alat bukti kecuali keterangan ahli), dan keterangan terdakwa.

Abdul mengatakan, bisa saja dalam persidangan penyidik dan jaksa memasukkan hasil pemeriksaan poligraf atau lie detector sebagai alat bukti keterangan ahli.

"Jika pun dimasukkan, itu alat bukti keterangan ahli, tetap bukan bukti terjadinya kejahatan," ujar Abdul.

"Artinya bukti apapun yang tidak berkaitan dengan kejahatannya tidak relevan," sambung Abdul.

(Penulis : Rahel Narda Chaterine | Editor : Sabrina Asril)