Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantah Data 105 Juta Penduduk Bocor, KPU: Data Kami Aman!

Kompas.com - 06/09/2022, 21:57 WIB
Vitorio Mantalean,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.comKPU RI membantah kebocoran data sekitar 105 juta yang diunggah dan diperjualbelikan di sebuah forum online "Breached Forums" bersumber dari mereka.

Sejumlah komisioner mengeklaim bahwa data penduduk yang terhimpun di KPU RI dalam kondisi aman.

“Sejauh ini koordinasi kami kepada tim satgas keamanan cyber KPU, semua sistem informasi masih kondusif kondisi keamanannya,” ujar Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU RI, Betty Epsilon, kepada Kompas.com, Selasa (6/9/2022) malam.

Lebih jauh, Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI Idham Holik menerangkan bahwa pihaknya terus meng-update ihwal keamanan data ini dengan Gugus Tugas Keamanan Siber.

Baca juga: Adakah Cara agar Data Pribadi Kita Tidak Bocor dan Disalahgunakan?

Sebagai informasi, gugus tugas tersebut sudah dibentuk dalam menjamin keamanan siber Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) KPU RI yang digunakan untuk menghimpun identitas keanggotaan dalam pendaftaran partai politik.

Gugus tugas ini melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Bareskrim Polri, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Ketua Divisi Bidang Teknis Penyelenggaraan Pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Holik di Kantor KPU, Jakarta, Minggu (14/8/2022).KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYA Ketua Divisi Bidang Teknis Penyelenggaraan Pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Holik di Kantor KPU, Jakarta, Minggu (14/8/2022).

“Senin minggu lalu, kami rapat dengan Gugus Tugas Keamanan Siber aplikasi KPU RI. Dalam rapat tersebut, tidak didapati bahwa data keanggotaan partai yang ada dalam aplikasi Sipol bocor. Dan pada hari sebelumnya, juga kami komunikasi dengan pengembang Sipol yang menyatakan hal yang sama,” jelas Idham kepada Kompas.com, Selasa (6/9/2022) malam.

Baca juga: 1,3 Miliar Data Kartu SIM Diduga Bocor, Pengamat Sarankan Registrasi Pakai NIK Dihentikan

“Sampai saat ini tidak ada laporan apapun dari Gugus Tugas Kemanan Siber tentang data keanggotaan partai politik dalam Sipol diretas. Sampai saat ini aplikasi Sipol dalam kondisi aman,” tambahnya.

Idham menyebutkan bahwa dugaan kebocoran data ini tetap menjadi perhatian KPU RI, namun sekali lagi menegaskan bahwa data KPU RI aman.

“Ini tentu menjadi perhatian kami dan kami akan sampaikan di forum rapat pleno,” sebut Idham.

“Yang jelas ini bukan data dari KPU. Itu bukan data milik KPU. Data KPU tetap aman. Itu yang perlu kami tegaskan,” pungkasnya.

Novyana Nurmita Menanggapi adanya kebocoran data nomor kartu seluler pengguna asal Indonesia, Anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Golkar Dave Laksono meminta pemerintah bertindak tegas untuk bertanggung jawab soal perlindungan data masyarakat.

 

Baca juga: Data 105 Juta Penduduk Milik KPU Diduga Bocor, KPU Bantah

Sebelumnya diberitakan, data sekitar 105 juta penduduk Indonesia diduga bocor dan dijual di sebuah forum online "Breached Forums". Sumber kebocoran data diklaim berasal dari Komisi KPU RI.

Dugaan kebocoran data tersebut terungkap dari unggahan seorang anggota forum, Bjorka, pada 6 September 2022.

Bjorka sebelumnya juga mengungkap dugaan kebocoran data kartu SIM dari 1,3 miliar nomor ponsel Indonesia.

Baca juga: 105 Juta Data Kependudukan Warga Indonesia Diduga Bocor, Diklaim dari KPU

Dalam kebocoran data yang diklaim berasal dari KPU RI, Bjorka mengaku punya data 105.003.428 penduduk, meliputi data NIK, KK, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan usia.

Data disebut disimpan dalam file berukuran 20 GB atau 4 GB setelah dikompres.

Untuk membuktikan bahwa data itu asli, Bjorka memberikan sekitar dua juta sampel data gratis.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com