Ancaman Degradasi Suara pada 2024 Bayangi Kisruh Internal Partai "Kabah"

JAKARTA, KOMPAS.com - Kisruh internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang ditandai dengan penggantian ketua umumnya, dari Suharso Monoarfa oleh Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Mardiono, berpotensi membuat dukungan masyarakat terhadap partai ini kian merosot pada 2024.

Bila tak segera disudahi, bukan tidak menutup kemungkinan partai berlambang Kabah itu akan terdepak dari Parlemen. Sebab, pada saat ini saja jumlah politisi PPP yang duduk di kursi DPR tidak lebih dari 19 orang. Dari sembilan partai yang berhasil mendudukan perwakilan di DPR, PPP menjadi yang paling buncit.

“Ancaman degradasi parliamentary threshold (PT) 4 persen akan membayangi PPP. Jangan sampai Pemilu 2024 menjadi pemilu perpisahan bagi PPP dari jajaran elit partai Senayan,” terang Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam, Senin (5/9/2022).

Baca juga: Suharso Monoarfa Dicopot, Ini Daftar Ketua Umum PPP

Pemberhentian Suharso diketahui terjadi lewat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP di Serang, Banten, Minggu (4/9/2022). Ketidakpuasan kader atas kinerja ketua umum disebut menjadi alasan pelengseran Suharso.

Mardiono mengungkapkan, kader ingin agar ketua umum dapat bekerja lebih maksimal untuk menghadapi Pemilu 2024. Namun, dengan posisi Suharso yang saat ini menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, hal itu dinilai sulit terwujud.

"Sehingga kader berpikir harus mencari solusi cepat yaitu membagi tugas," kata Mardiono kepada Kompas.com, Senin.

Melansir Kompas.id, pemberhentian Suharso secara resmi tertuang dalam surat yang ditandatangani tiga ketua majelis partai, yaitu Majelis Syariah, Majelis Kehormatan, dan Majelis Pertimbangan pada 30 Agustus 2022. Dalam surat itu disebutkan majelis telah melayangkan dua surat permintaan pengunduran diri Suharso pada 22 dan 24 Agustus. 

Baca juga: Panas di Acara PPP Usai Pencopotan Suharso Monoarfa, Waketum Beri Penjelasan

Tindakan dan ucapan Suharso disebut memantik respons negatif publik terhadap partai ini, sehingga menjadi alasan permintaan pengunduran diri. Adapun tindakan dan ucapan itu di antaranya pernyataan Suharso di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal amplop kiai, yang dianggap sebagai penghinaan terhadap ulama dan pesantren.

Selanjutnya adanya unjuk rasa di kantor DPP PPP yang meminta Suharso mundur. Serta adanya sejumlah laporan gratifikasi atas penggunaan pesawat jet pribadi dan kontroversi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Saat dijumpai di Kompleks Parlemen pada 29 Agustus lalu, Suharso mengaku belum menerima surat permintaan pengunduran diri dari majelis. Sehingga, ia merasa tidak perlu merespons adanya desakan agar ia meninggalkan kursi orang nomor satu di tubuh PPP kala itu.

"Enggak perlu saya respons. Saya enggak terima suratnya," ujar Suharso saat itu.

Baca juga: Teriakan Capek, Bohong, Turun Penuhi Acara PPP yang Tak Dihadiri Suharso dan Plt Ketum

Kubu Suharso melawan

Ketua DPP PPP Saifullah Tamliha saat dihubungi menyatakan bahwa pemberhentian Suharso tidak sah dan tidak sesuai dengan ketentuan AD/ART partai.

Menurut dia, kader PPP hanya bisa memilih ketua umum melalui mekanisme Muktamar, bukan Mukernas.

“Enggak ada yang bisa mencopot Ketum PPP, sebab yang dipilih oleh muktamarin hanyalah ketua umum dan formatur untuk membantu ketum terpilih untuk menyusun pengurus DPP PPP,” tutur Tamliha pada wartawan, Senin.

“Mukernas-nya menyimpang dari proses yang diatur AD/ART,” sambungnya.