Komnas HAM Paparkan Pentingnya "Obstruction of Justice" dalam Kasus Brigadir J

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bidang Penyelidikan Muhammad Choirul Anam menekankan pentingnya pengungkapan obstruction of justice atau tindakan menghalangi penegakan hukum dalam kasus pembunuhan Brigadir Novriansyah Yosua Hutabarat.

Hal itu dia ungkapkan saat konferensi pers laporan hasil penyelidikan Komnas HAM terhadap kasus pembunuhan Brigadir J di Kantor Komnas HAM, Kamis (1/9/2022).

Baca juga: 5 Temuan Komnas HAM soal Kasus Brigadir J: Extrajudicial Killing hingga Dugaan Pelecehan Istri Ferdy Sambo

Mengapa hal tersebut menjadi penting? Menurut Anam, tindakan obstruction of justice inilah yang membuat peristiwa pembunuhan Brigadir J sulit terungkap.

Hal itu tampak dari beberapa hal, antara lain, tempat kejadian perkara dirusak, serta bukti dihilangkan. Sehingga, yang bersisa hanyalah kesaksian-kesaksian para tersangka dan orang terdekat korban saja.

"Jadi ini menjadi refleksi kita bersama, ini enggak bisa terjadi (diungkap) maksimal, kebutuhan-kebutuhan (pengungkapan) itu enggak bisa terjadi maksimal, karena ada apa? Obstruction of justice!" kata Anam.

Unsur obstruction of justice yang paling terlihat di kasus Brigadir J adalah pengaruh jabatan dari pelaku utama, yaitu Irjen Pol Ferdy Sambo, yang saat itu menjabat sebagai Kadiv Propam Polri.

Baca juga: Muslihat Para Polisi Rekayasa Kasus Brigadir J yang Diungkap Komnas HAM

Jabatan Ferdy Sambo itu memungkinkan adanya pembuatan skenario pembunuhan untuk menutupi para pelaku.

Sambo disebut bisa menggerakkan aparat kepolisian, menghilangkan barang bukti dengan mudah, memerintahkan para pelaku lain yang juga anggota kepolisian.

"Jadi kalau ada pengaruh jabatan ya semuanya membuat skenario jadi lancar, mengubah TKP juga lancar, mengonsolidasi saksi juga lancar," imbuh Anam.

Akan tetapi, alasan yang lebih penting lagi, kata Anam, bila obstruction of justice dalam kasus Brigadir J tidak diungkap secara serius, bisa jadi peristiwa seperti ini terulang kembali di masa depan.

Sebab, potensi pelaku yang memiliki kekuasaan dan jabatan sangat berpotensi mengulangi perbuatan Ferdy Sambo.

"Tidak boleh (lagi) orang yang saat itu punya kekuasaan besar, merusak semuanya menghalangi orang untuk mencari keadilan, menghalangi orang untuk mendapat kepastian hukum," kata Anam.

Baca juga: Komnas HAM Ungkap Rekaman CCTV yang Hilang Dalam Pengusutan Kasus Kematian Brigadir J

Dari 130 halaman rekomendasi Komnas HAM yang diberikan kepada Polri, Anam menyebut hampir sebagian besar berkaitan dengan penuntasan obstruction of justice.

Beragam bukti yang membuktikan obstuction of justice

Komnas HAM mengungkapkan, ada beragam bukti yang mempertontonkan aksi obstruction of justice, yang dilakukan Sambo CS dalam kejahatan pembunuhan Brigadir J.

Tidak hanya melalui perusakan, tapi juga adanya pemotongan video CCTV yang diberikan kepolisian kepada Komnas HAM. Pemotongan video ini bahkan mengubah isi substansi penyelidikan.

"Akhirnya ini kan ketemu videonya (yang utuh)," kata Anam.

Selain itu, Sambo diduga menggerakkan kurang lebih 97 personel kepolisian untuk merusak atau menghilangkan bukti, memuluskan skenario hingga mengonsolidasi saksi dalam kasus kematian Brigadir J.

Istri Sambo, Putri Candrawathi juga tak luput menjadi salah satu pelaku obstruction of justice, dengan mengubah keterangan lokasi dugaan pelecehan seksual dari Magelang, Jawa Tengah ke Duren Tiga, Jakarta Selatan.

Bukti lain adanya upaya obstruction of justice adalah penggantian ponsel para tersangka, ponsel orang terdekat Sambo hingga ponsel korban Brigadir J.

Serta, lanjut Anam, ada perintah dari Ferdy Sambo untuk mencuci baju para tersangka guna menghilangkan jejak gunshot resudue (GSR) setelah proses penembakan Brigadir J.

"Ada perintah bajunya dicuci untuk menghilangkan GSR," tutur Anam.

Baca juga: Polri Tindak Lanjuti Rekomendasi Komnas HAM soal Dugaan Pelecehan Putri Candrawathi

Bukti obstruction of justice yang ditemukan itu, kata Anam, harus menjadi refleksi aparat penegakan hukum khususnya Polri dalam menuntaskan kasus penembakan Brigadir J.

Dia juga mengajak agar semua pihak melawan pelaku obstruction of justice.

"Ayo kita lawan siapapun yang melakukan obstruction of justice, karena itu menghambat setiap orang untuk mencari keadilan.

Pidanakan para pelaku obstruction of justice

Rekomendasi Komnas HAM terkait obstruction of justice adalah agar Polri tidak pandang bulu dalam penuntasannya, termasuk yang melibatkan anggota Polri.

Hal tersebut terdapat pada poin empat rekomendasi yang diserahkan Komnas HAM. Rekomendasi itu meminta Inspektorat Khusus Polri menjatuhkan sanksi kepada anggota polisi yang terbukti melakukan obstruction of justice dalam penanganan kematian Brigadir J.

Ada tingkatan sanksi yang direkomendasikan. 

"Pertama, sanksi pidana dan pemecatan kepada semua anggota Polri yang terbukti bertanggungjawab, memerintahkan berdasarkan kewenangan membuat skenario, mengonsolidasi personil kepolisian dan merusak serta menghilangkan barang bukti terkait peristiwa kematian J," kata Komisioner Komnas HAM bidang Penyuluhan Beka Ulung Hapsara di tempat yang sama.

Baca juga: Komnas HAM Ungkap Detail Upaya Obstruction of Justice Kasus Brigadir J

Sanksi kedua, menjatuhkan sanksi etik berat kepada semua anggota Polri yang terbukti berkontribusi dan mengetahui terjadinya obstruction of justice terkait peristiwa kematian Brigadir J.

Ketiga, sanksi etik ringan bagi semua anggota kepolisian yang menjalankan perintah atasan tanpa mengetahui adanya substansi peristiwa atau obstruction of justice.