Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Bakal Bertemu Gerindra, PKB Ingin Partai Papan Atas Bikin Blok Politik Sendiri

Kompas.com - 01/09/2022, 14:52 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda menilai, lebih baik partai politik (parpol) papan atas membentuk koalisi sendiri dengan melibatkan parpol papan tengah atau bawah.

Hal itu disampaikan menyusul rencana PDI Perjuangan bertemu Partai Gerindra, Minggu (4/9/2022).

“Semangat kita sebenarnya ingin minimal tiga pasangan. Tiga pasangan itu sebenarnya sesuai dengan konfigurasi partai papan atas yang ada tiga,” tutur Huda ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (1/9/2022).

Baca juga: Koalisi PKB-Gerindra Fokus Ajak Parpol Papan Tengah dan Bawah untuk Bergabung

Adapun tiga parpol papan atas yang dimaksudnya yakni PDI Perjuangan, Partai Gerindra, dan Partai Golkar.

Menurut Huda, jika parpol besar membentuk poros masing-masing, kemungkinan besar Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 bakal diikuti tiga pasangan calon (paslon).

Kondisi itu menurutnya cukup untuk menghilangkan polarisasi atau keterbelahan di masyarakat.

“Artinya masyarakat ada opsi di luar dua pasangan. Kalau dua pasangan, potensi untuk terjadi polarisasi itu pasti akan kuat,” ucap dia.

“Nah dengan partai papan atas bikin blok sendiri saya kira akan lebih bagus ya,” kata dia.

Di sisi lain, Huda melihat ada cukup tantangan jika PDI Perjuangan hendak berkoalisi dengan Partai Gerindra.

Sebab, perolehan suara Gerindra dalam Pemilu 2019 berada di bawah PDI Perjuangan.

Baca juga: Bertemu Golkar-Gerindra Akhir Pekan Ini, PDI-P: Politik Perlu Dialog

Di sisi lain, Prabowo Subianto masih memiliki keinginan untuk menjadi capres.

“Masih butuh diskusi panjang, saat yang sama Pak Prabowo ingin jadi capres, kalau yang logis ya mengajak partai menengah,” ujar dia.

Partai Gerindra membentuk koalisi dengan PKB untuk menghadapi Pemilu 2024.

Kedua parpol telah menandatangani piagam deklarasi yang berisi lima poin kesepakatan, salah satunya kerja sama dengan parpol lain bakal dirembukan bersama kedua belah pihak.

Kemudian, penentuan capres-cawapres koalisi menjadi keputusan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Nasional
Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Nasional
Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Nasional
Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Nasional
Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Nasional
Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Nasional
Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com