5 Terdakwa Kasus Dugaan Korupsi Ekspor Minyak Ajukan Eksepsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Lima terdakwa kasus dugaan korupsi terkait izin ekspor minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) bakal mengajukan eksepsi atau jawaban atas dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Jakarta Pusat.

Adapun kelima terdakwa tersebut adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indra Sari Wisnu Wardhana dan tim asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei.

Baca juga: Jaksa Sebut Korupsi Ekspor CPO Buat Negara Kucurkan BLT Rp 6,1 T

Kemudian, Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group Stanley MA, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor, dan General Manager bagian General Affairs PT Musim Mas Pierre Togar Sitanggang.

Kelimanya, mengajukan eksepsi setelah hakim ketua yang memimpin persidangan, Liliek Prisbawono menanyakan satu per satu terdakwa usai jaksa membacakan dakwaannya.

"Penasihat hukum Wisnu apakah akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan ini?," tanya hakim dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu (31/8/2022).

"Terima kasih Yang Mulia, kami akan ajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan yang dibacakan penuntut umum tadi," jawab penasihat hukum Wisnu, Kresna Hutauruk.

"Saudara penasihat hukum Master Parulian ajukan eksepsi atau tidak?," lanjut hakim.

"Terima kasih majelis, setelah kami mencermati surat dakwaan kami juga akan mengajukan keberatan maupun eksepsi majelis," jawab kuasa hukum Master.

"Saudara Lin Che Wei apakah akan mengajukan keberatan atau eksepsi?," tanya hakim.

Baca juga: Sidang Korupsi Minyak Goreng, Eks Dirjen Kemendag Didakwa Rugikan Negara Rp 18,3 Triliun

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kuasa hukum Lin Che Wai, Maqdir Ismail sempat mempertanyakan sejumlah hal kepada majelis hakim.

Maqdir menilai, surat dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum tidak lengkap. Selain itu, pihak Lie Chi Wei juga protes adanya saksi yang tidak ada berita acara pemeriksaan (BAP)-nya.

“Sebelum kami menjawab pertanyaan itu Yang Mulia, kami mohon terlebih dahulu ada dua hal yang akan kami sampaikan, berkas perkara ini yang kami terima tidak lengkap, ada dua orang saksi yang tidak ada BAP-nya, yang kami terima,” kata Maqdir.

“Iya nanti kita minta JPU melengkapi,” kata hakim.

Tak hanya itu, Maqdir juga protes soal kerugian negara yang disampaikan jaksa. Pihaknya tidak memahami bagaimana perhitungan kerugian tersebut didapatkan oleh jaksa.

Namun, hakim enggan menanggapi dan meminta kuasa hukum untuk menyampaikan apakah pihaknya akan mengajukan keberatan atas dakwaan yang disampaikan jaksa tersebut.