Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 31/08/2022, 17:57 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) Achmad Dimyati Natakusumah mengungkapkan, pihaknya meminta perencanaan pengadaan kalender 2023 oleh Sekretariat Jenderal senilai Rp 955 juta dikaji kembali.

BURT melihat pengadaan kalender menjadi salah satu kebutuhan rutin Setjen DPR.

"Kami meminta untuk dikaji ulang. Belum dihentikan total. Itu kan kebutuhan rutin ya, kebutuhan organisasi," kata Dimyati saat dihubungi, Rabu (31/8/2022).

Baca juga: Politikus Gerindra: Kita Di-bully Gara-gara Anggaran Kalender

Menurut dia, nantinya BURT akan melihat apakah usulan anggaran pengadaan yang diajukan terlalu tinggi atau tidak. Di samping itu, BURT juga akan melihat apakah kuantitas kalender yang dicetak sesuai dengan nilai anggaran atau tidak.

"Nanti kami akan lihat dan kaji, seperti apa pengaturannya supaya tidak membuat polemik, dianggap kemahalan, dianggap kelebihan. Kan itu kebutuhan rutin. Semua institusi dan lembaga pasti mencetak kalender," jelasnya.

Politisi PKS itu melanjutkan, berbagai masukan akan disampaikan BURT dalam rapat bersama pihak Setjen DPR, Kamis (1/9/2022) besok.

Baca juga: DPR RI Anggarkan Rp 955 Juta dari APBN untuk Cetak Kalender

"Akan saya tanyakan dan akan kami kaji, itu seperti apa supaya tidak ada polemik, tidak dianggap pemborosan, tidak dianggap tidak memiliki sense of crisis," tutur dia.

Sebagai informasi, belum ada keterangan lebih lanjut dari Indra Iskandar menanggapi hal ini. Kompas.com sudah berusaha menghubunginya, tetapi belum ada respons.

Sebelumnya, DPR menganggarkan Rp 955 juta untuk mencetak kalender. Adapun anggaran itu berasal dari APBN 2022.

Dikutip dari situs lpse.dpr.go.id, Minggu (28/8/2022), nama dari tender ini adalah 'Pencetakan Kalender DPR RI'. Kode tendernya ialah 739087.

Tender pencetakan kalender ini telah dibuat pada 23 Agustus 2022. Saat ini, tahap tender telah mencapai pengumuman pascakualifikasi.

Baca juga: Anggota Komisi II DPR Sarankan Presiden Terbitkan Perppu soal Pemilu Dampak DOB Papua

Adapun pengadaan barang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal DPR. Anggarannya tertulis mencapai Rp 955 juta.

"Tahun anggaran APBN 2022. Nilai pagu paket Rp 955.737.000. Nilai HPS paket Rp 901.875.000," tulis situs tersebut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.