Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 31/08/2022, 21:34 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus dugaan korupsi ekspor minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya disebut mengakibatkan negara harus mengeluarkan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) khusus minyak goreng sebesar Rp 6.194.850.000.000 atau Rp 6,1 triliun.

Hal itu diungkapkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) saat membacakan surat dakwaan pejabat Kementerian Perdagangan (Kemendag) Indra Sari Wisnu Wardhana, di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (31/8/2022).

Baca juga: Sidang Korupsi Minyak Goreng, Eks Dirjen Kemendag Didakwa Rugikan Negara Rp 18,3 Triliun

Surat dakwaan Indra dibacakan dalam sidang perdana kasus dugaan korupsi ekspor CPO. Perkara itu juga menjerat empat terdakwa lain.

Saat membacakan surat dakwaan, Jaksa mengatakan, hal itu bermula saat masyarakat sedang menghadapi kelangkaan minyak goreng.

Farah Chaerunniza Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengungkap percakapan telepon mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto terkait Weibinanto Halimdjati atau Lin Che Wei.


Kemendag kemudian menyusun skenario menghadapi masalah kelangkaan minyak goreng. Salah satunya dengan membatasi ekspor CPO.

Perusahan yang hendak mengekspor CPO diwajibkan mengalokasikan 20 persen CPO dan atau refined, bleached and deodorized palm olein dari volume ekspor untuk kebutuhan dalam negeri.

Alokasi 20 persen CPO ini disebut sebagai kebijakan domestic market obligation (DMO).

Hal ini sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri.

“Sebagai turunan dari Kebijakan pemenuhan distribusi dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO) yang diatur dalam Permendag No. 08 Tahun 2022, selanjutnya ditegaskan persentase pemenuhan DMO bagi pelaku usaha yang melakukan ekspor,” kata Jaksa.

Baca juga: Dugaan Korupsi Minyak Goreng, Jaksa Duga Grup Wilmar Raup Keuntungan Ilegal Rp 1,6 Triliun

Akan tetapi, lanjut jaksa, pada kenyataannya sejumlah perusahaan yang melakukan ekspor CPO tidak memenuhi kewajiban DMO sebagaimana telah ditentukan.

Sejumlah eksportir dan Indra sebagai Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag diduga memanipulasi persyaratan tersebut.

“Dengan tidak disalurkannya DMO dan negara harus mengeluarkan dana BLT dalam rangka mengurangi beban rakyat selaku konsumen,” ujar Jaksa.

Jaksa mengatakan pemerintah pada akhirnya terpaksa menanggung dana BLT guna meminimalisir beban 20,5 juta rumah tangga tidak mampu yang terdampak kelangkaan minyak.

Sebagaimana diketahui, dalam menghadapi kelangkaan dan mahalnya minyak goreng Kementerian Sosial atas arahan Presiden Joko Widodo mengeluarkan program Bantuan Sembako Periode April, Mei, dan Juni Tahun 2022.

Baca juga: Dalam Sidang, Terungkap Mantan Mendag M Lutfi Komunikasi dengan Airlangga Hartarto soal Lin Che Wei

Bantuan tersebut berupa uang tunai Rp 100 ribu per bulan.

Jaksa menaksir akibat korupsi ekspor CPO ini, negara mengalami kerugian total Rp 18,3 triliun, dengan rincian kerugian keuangan negara Rp 6.047.645.700.000 dan kerugian perekonomian negara Rp 12.312.053.298.925.

Dalam perkara ini, Jaksa mendakwa lima orang dalam kasus korupsi ekspor CPO yang telah ditetapkan Kejaksaan Agung.

Mereka diduga menyalahgunakan wewenang dan memperkaya korporasi atau orang lain.

Mereka yang didakwa adalah mantan Indra Sari Wisnu Wardhana dan tim asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei.

Kemudian, Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group Stanley MA, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor, dan General Manager bagian General Affairs PT Musim Mas Pierre Togar Sitanggang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

3 Rekomendasi Buat Jokowi Soal Skor Indeks Korupsi RI yang Menurun

3 Rekomendasi Buat Jokowi Soal Skor Indeks Korupsi RI yang Menurun

Nasional
Pakar Sentil Cak Imin soal Usul Jabatan Gubernur Dihapus: Mungkin Enggak Baca Undang-undang

Pakar Sentil Cak Imin soal Usul Jabatan Gubernur Dihapus: Mungkin Enggak Baca Undang-undang

Nasional
Berkaca dari Kasus Wowon dkk, Kemen PPPA: Hati-hati, Jangan Mudah Diiming-imingi

Berkaca dari Kasus Wowon dkk, Kemen PPPA: Hati-hati, Jangan Mudah Diiming-imingi

Nasional
KPK Jebloskan Hakim Itong ke Lapas Surabaya

KPK Jebloskan Hakim Itong ke Lapas Surabaya

Nasional
Skor Indeks Persepsi Korupsi Merosot ke 34 Poin, ICW Sebut Indonesia Layak Dikategorikan Negara Korup

Skor Indeks Persepsi Korupsi Merosot ke 34 Poin, ICW Sebut Indonesia Layak Dikategorikan Negara Korup

Nasional
Komisi I DPR Selesai Gelar 'Fit and Proper Test' 13 Calon Dubes, Hasilnya Rahasia

Komisi I DPR Selesai Gelar "Fit and Proper Test" 13 Calon Dubes, Hasilnya Rahasia

Nasional
Temui Mahasiswa di Turkiye, Prabowo Minta Mereka Bangga Bawa Nama Indonesia

Temui Mahasiswa di Turkiye, Prabowo Minta Mereka Bangga Bawa Nama Indonesia

Nasional
Golkar Klaim Tak Bahas soal 'Reshuffle' dengan Surya Paloh

Golkar Klaim Tak Bahas soal "Reshuffle" dengan Surya Paloh

Nasional
Manuver Nasdem ke Golkar Dinilai untuk Jaga Hubungan dengan Istana

Manuver Nasdem ke Golkar Dinilai untuk Jaga Hubungan dengan Istana

Nasional
Surya Paloh Temui Ketum Golkar, Demokrat Sebut Itu Arti Keterbukaan Koalisi Perubahan

Surya Paloh Temui Ketum Golkar, Demokrat Sebut Itu Arti Keterbukaan Koalisi Perubahan

Nasional
KPK Sebut Benturan Kepentingan Pengusaha-Pejabat Jadi Faktor Tingginya Korupsi Politik

KPK Sebut Benturan Kepentingan Pengusaha-Pejabat Jadi Faktor Tingginya Korupsi Politik

Nasional
Jika Jabatan Gubernur Dihapus, Beban Pemerintah Pusat Dikhawatirkan Membengkak, Pengawasan Melemah

Jika Jabatan Gubernur Dihapus, Beban Pemerintah Pusat Dikhawatirkan Membengkak, Pengawasan Melemah

Nasional
Golkar: Tak Ada Pembahasan Pasangkan Airlangga-Anies dalam Pertemuan dengan Surya Paloh

Golkar: Tak Ada Pembahasan Pasangkan Airlangga-Anies dalam Pertemuan dengan Surya Paloh

Nasional
Korupsi Politik Tinggi Bakal Buat Investor Enggan Melirik Indonesia

Korupsi Politik Tinggi Bakal Buat Investor Enggan Melirik Indonesia

Nasional
Belum Ada 'Reshuffle' Kabinet Hari Ini, Golkar: Presiden Tak Ingin Ada Kegaduhan

Belum Ada "Reshuffle" Kabinet Hari Ini, Golkar: Presiden Tak Ingin Ada Kegaduhan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.