Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Kembali Panggil Anggota DPR Lasmi Indaryani Terkait Kasus TPPU Eks Bupati Banjarnegara

Kompas.com - 30/08/2022, 17:41 WIB
Syakirun Ni'am,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil anggota Komisi V DPR RI Lasmi Indaryani sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat eks Bupati Banjarnegara Budhi Sarrwono.

Lasmi juga diketahui menjabat sebagai Wakil Bendahara Umum (Wabendum) Partai Demokrat. Dia juga merupakan anak dari Budhi Sarwono

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan kasus dugaan TPPU itu terjadi di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjarnegara tahun 2017-2018.

“Pemeriksaan dilakukan Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi,” kata Ali dalam pesan tertulis kepada wartawan, Selasa (30/8/2022).

Baca juga: KPK Periksa Politisi Demokrat Sekaligus Anak Eks Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono

Lasmi tampak sudah tiba di lobi Gedung Merah Putih KPK sejak pukul 10.07 WIB. Ia mengenakan baju berwarna biru.

Hingga saat ini Ali belum menjelaskan lebih lanjut mengenai materi pemeriksaan yang didalami penyidik kepada Lasmi.

Sebelumnya KPK juga telah memanggil Lasmi pada 22 Juli lalu untuk menjalani pemeriksaan terkait perkara yang sama.

Saat itu, penyidik memanggil 6 saksi termasuk Lasmi dan Wakil Bupati Banjarnegara Syamsudin.

Namun, saat itu Lasmi absen sedang melaksanakan kegiatan lain.

Sebagai informasi, Budhi Sarwono tersandung tiga kasus dugaan korupsi. Pertama, dugaan suap dan gratifikasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-202018.

Baca juga: Wakil Bupati Banjarnegara Diperiksa KPK Terkait Dugaan Penyamaran Aset Budhi Sarwono

Kasus ini sudah bergulir di persidangan. Budho divonis 8 tahun penjara dan denda Rp 700 juta pada 9 Juni 2022.

Kemudian, Budhi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi pengadaan barang dan jasa di Pemkab Banjarnegara tahun 2019-2021.

Ketiga, KPK menetapkan Budhi sebagai tersangka TPPU di Pemkab Banjarnegara Tahun 2017-2018.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com