Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politikus Gerindra: Kita Di-"bully" Gara-gara Anggaran Kalender

Kompas.com - 29/08/2022, 16:58 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Habiburokhman menyampaikan bahwa anggaran pencetakan kalender DPR sebesar Rp 955 juta telah mempengaruhi nama baik dewan.

Ia pun meminta agar Sekretariat DPR segera menindaklanjuti sorotan masyarakat mengenai hal ini.

"Ini keluhan kami, sekjen MPR dan tadinya sekjen DPR, tapi sekjen DPR enggak dibahas di sini, mulai dari soal kalender, soal gorden, soal pengecatan gedung dan lain sebagainya," kata Habiburokhman dalam rapat kerja Komisi III, Senin (29/8/2022).

Baca juga: DPR RI Anggarkan Rp 955 Juta dari APBN untuk Cetak Kalender

"Maksud saya poinnya, kerja bapak-bapak itu memengaruhi kami, memengaruhi nama baik kami, mohon ditindaklajuti dengan maksimal," sambungnya.

Menanggapi keluhan politikus Partai Gerindra itu, Wakil Ketua Komisi III Adies Kadir meminta agar Habiburokhman menyampaikan hal itu kepada anggota Komisi III lainnya yang bertugas di Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR.

"Kalau DPR bisa titip kawan-kawan kita di BURT, ketuanya pak Agung (Agung Budi Santoso), wakilnya pak Dim (Achmad Dimyati Natakusumah)," ucap Adies.

Baca juga: Perwakilan Komisi V DPR Temui Massa Aksi, Barisan Pengemudi Ojol Membubarkan Diri

Habiburokhman pun kembali berbicara dan mengingatkan bahwa akibat perencanaan pengadaan kalender hingga gorden, anggota Dewan menjadi bahan bulan-bulanan masyarakat.

Padahal, menurut dia, hal tersebut tidak menjadi urusan dari anggota Dewan.

"Siap ketua, kita dibully gara-gara, sesuatu yang bukan urusan kita," tutur Waketum Gerindra itu.

Menanggapi masukan tersebut, Adies Kadir mengatakan hal itu akan ditindaklanjuti olehnya sebagai pimpinan Komisi III.

Baca juga: Setelah Pengemudi Ojol, Giliran Massa HMI Demo di Depan DPR/MPR, Tolak Kenaikan BBM

Ia menyarankan agar dilakukan rapat internal yang membahas perencanaan pengadaan kalender hingga gorden. Adapun rapat tersebut akan dilakukan oleh Komisi III dengan pimpinan BURT yang ada di Komisi III.

"Segala macam (BURT) kan di sini semua. Jangan sampai pak Habiburokhman kawan kita di komisi 3 itu dibully gara-gara gorden ya," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, DPR menganggarkan Rp 955 juta untuk mencetak kalender. Adapun anggaran itu berasal dari APBN 2022.

Dikutip dari situs lpse.dpr.go.id, Minggu (28/8/2022), nama dari tender ini adalah 'Pencetakan Kalender DPR RI'. Kode tendernya ialah 739087.

Baca juga: Ditemui Perwakilan Komisi V DPR RI, Pengemudi Ojol: Kami Butuh Bukti, Bukan Janji

Tender pencetakan kalender ini telah dibuat pada 23 Agustus 2022. Saat ini, tahap tender telah mencapai pengumuman pascakualifikasi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com