Indonesia Pastikan Tetap Tak Akui Pemerintahan Taliban di Afghanistan

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Teuku Faizasyah menyatakan Indonesia masih tetap tidak mengakui pemerintahan Taliban di Afghanistan, meski sudah setahun berkuasa.

Dia menuturkan, Indonesia hanya memiliki misi bantuan kemanusiaan di negara tersebut, dengan fokus utamanya adalah memberikan bantuan untuk masyarakat yang mengalami berbagai tekanan ekonomi, kesehatan, serta memberikan bantuan kekonsuleran.

"Mengenai Afghanistan, sejauh dari kebijakan Indonesia belum banyak mengalami perubahan, sekalipun kita sudah memiliki misi kemanusiaan Indonesia di Afghanistan," kata Teuku Faizasyah dalam media briefing di Jakarta, Kamis (25/8/2022).

Baca juga: Setahun Taliban Kuasai Afghanistan, Upaya Memulihkan Ekonomi Belum Berhasil

Pria yang karib disapa Faiza ini menjelaskan, ada beberapa parameter yang menjadi rujukan Indonesia dalam memberi pengakuan. Parameter ini disepakati menjadi rujukan dalam melihat pelaksanaan pengelolaan suatu negara atau pemerintahan.

Parameter yang dimaksud adalah pembentukan pemerintahan inklusif yang melibatkan elemen masyarakat, adanya penghormatan terhadap HAM termasuk kelompok minoritas dan perempuan, serta tidak dijadikannya wilayah Afghanistan sebagai tempat bagi tumbuh kembangnya aktivitas terorisme.

Namun, kata Faiza, belum ada perkembangan apapun selama setahun terakhir dari pemerintahan Taliban di Afghanistan terkait tiga parameter itu.

Baca juga: Di Bawah “Apartheid” ala Taliban: Sebelumnya Saya Polisi Wanita, Sekarang Saya Mengemis di Jalan

"Dalam setahun ini memang kita belum bisa memberikan satu penilaian adanya kemajuan yang signifikan atas 3 parameter tersebut, sehingga masih diperlukan waktu untuk kita mengubah posisi yang sudah kita garisbawahi sejak tahun lalu," tutur Faiza.

Dengan tidak terpenuhinya 3 parameter, tak heran status pemerintahan Taliban di Afghanistan di mata Indonesia masih sama.

Saat ini Kemenlu hanya fokus memberikan bantuan kemanusiaan dan memberikan update terbaru kepada pemerintah. Begitu pun memberikan masukan kepada pemerintah pusat terkait berbagai perkembangan yang perlu dicermati.

Baca juga: Siapa Taliban dan Apa Tujuannya?

"Status belum berubah, yang kita lakukan adalah lebih pada fokus pada memberikan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat," jelas Faiza.

Sebagai informasi, banyak hak perempuan yang direnggut selama satu tahun Taliban berkuasa.

Usai kekuasaan Afganistan beralih dari Amerika Serikat (AS) ke Taliban pada 15 Agustus 2021, banyak perempuan takut pemerintahan yang baru akan berdampak terhadap kehidupan mereka. Banyak dari ketakutan itu kini menjadi kenyataan.

Serangkaian keputusan dan panduan resmi dibuat sebagai bentuk pembatasan ketat secara formal, meskipun cara penerapan dan penegakannya tidak merata di satu daerah dan daerah lainnya.

Baca juga: Mantan Presiden Afghanistan Sebut Kesepakatan Trump dan Taliban adalah Bencana

Salah satu kebebasan perempuan yang direnggut yakni wajibnya pembawa acara perempuan di televisi untuk siaran dengan wajah tertutup. Presenter TV Tolo, Yalda Ali, mengunggah video di media sosial, sehari setelah pengumuman.

Dia berkata, semua rekan laki-lakinya juga mengenakan penutup wajah saat siaran, sebagai bentuk protes atas instruksi Taliban.

"Secara tidak langsung mereka menekan kami agar kami berhenti tampil di TV," kata seorang jurnalis yang bekerja di Kabul, dikutip dari BBC.

Di sisi ekonomi, warga Afghanistan hampir miskin secara universal. Kelompok 32 Afghanistan dan organisasi non-pemerintah internasional (LSM) menyatakan, 95 persen populasi Afghanistan tidak memiliki cukup makanan untuk dimakan.

Terlebih lagi wanita dan anak perempuan Afghanistan menderita secara tidak proporsional. LSM di lapangan melaporkan bahwa keluarga dipaksa untuk membuat pilihan yang mustahil untuk bertahan hidup.

"Dalam 12 bulan terakhir, jutaan warga Afghanistan telah mengalami gelombang kesulitan baru, dengan kelaparan yang meluas, pengangguran, dan kemiskinan yang hampir universal,” kata kelompok tersebut dalam pernyataan yang mewakili sebagian besar lembaga besar yang beroperasi di negara itu.