Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 24/08/2022, 14:25 WIB

KOMPAS.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Puan Maharani mengusulkan pembentukan Bilateral Investment Treaty atau Perjanjian Bilateral di Bidang Investasi antara Indonesia dengan Timor Leste.

“Saya mendorong kedua negara untuk segera membentuk Bilateral Investment Treaty untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan mendorong lebih banyak lagi investasi Indonesia ke Timor Leste,” kata Puan, dikutip dari keterangan persnya, Rabu (24/8/2022).

Dia mengatakan itu saat dalam pertemuan bilateral dengan Ketua Parlemen Republik Timor Leste, Aniceto Guterres Lopes di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/8/2022).

Puan mengatakan, usulan tersebut diawali dengan data bahwa nilai investasi Indonesia di Timor Leste saat ini mencapai 818 juta dollar Amerika Serikat (AS), terutama di sektor perbankan, minyak dan gas (migas), dan telekomunikasi.

“Saya juga ingin mengapresiasi kepercayaan Timor Leste terhadap perusahaan Indonesia untuk kerja sama investasi dan infrastruktur di Timor-Leste,” ujarnya.

Baca juga: Komisi X DPR Minta Pemerintah Hapus Jalur Mandiri PTN

Selain perjanjian investasi, Puan juga mendorong kerja sama antarkomunitas bisnis kedua negara yang turut merasakan dampak pandemi Covid-19.

Hal tersebut dilakukan mengingat badan usaha yang dimiliki pengusaha warga negara Indonesia (WNI) di Timor Leste menurun akibat pandemi.

“Untuk itu kemudahan perdagangan harus kita lakukan bersama termasuk dengan mendorong misi bisnis dan promosi antara dua negara dan mendorong kemudahan perdagangan di perbatasan,” ujarnya.

Selain bidang ekonomi, Puan juga membahas sejumlah hal dalam topik kerja sama regional dan kerja sama antarparlemen.

Untuk diketahui, DPR RI dan Parlemen Timor Leste selama ini telah berinteraksi dalam sejumlah forum parlemen, seperti Inter-Parliamentary Union (IPU).

Baca juga: DPR Minta Kapolri Jelaskan soal Kasus Ferdy Sambo agar Spekulasi Tak Semakin Liar

“DPR RI memandang penting diplomasi parlemen baik secara bilateral, regional, dan global. Diplomasi Parlemen perlu dilakukan untuk melengkapi diplomasi antar Pemerintah,” katanya.

Adapun Puan terakhir kali bertemu Guterres Lopes pada Inter-Parliamentary Union (IPU) General Assembly ke-144 di Bali pada Maret 2022.

Dalam pertemuan yang akrab dan bersahabat itu, Puan merasa senang atas kunjungan Guterres Lopes mengingat 2022 merupakan peringatan 20 tahun hubungan diplomatik Indonesia dengan Timor-Leste yang dibangun sejak 2 Juli 2002.

“Saya senang mendengar kunjungan Presiden Ramos-Horta pada 19 Juli 2022 ke Indonesia yang telah menghasilkan berbagai kesepakatan penting bagi kedua negara,” katanya yang mengundang Guterres Lopes pada jamuan makan malam setelah pertemuan tersebut.

Sementara itu, Guterres Lopes juga menyampaikan undangan kepada Puan untuk berkunjung ke Timor Leste.

Baca juga: Genjot Pemulihan Ekonomi Nasional, Puan Minta Pemerintah Pertajam Insentif Pajak

“Kami berharap ke depan ada kerja sama antarparlemen, termasuk antarsekretariat DPR RI dan Parlemen Timor Leste,” kata Guterres Lopes tentang salah satu poin yang terdapat dalam nota kesepahaman (MoU).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sanksi Pidana Pungli dalam Pembuatan Dokumen Kependudukan

Sanksi Pidana Pungli dalam Pembuatan Dokumen Kependudukan

Nasional
Aturan KTP-el untuk Warga Negara Asing

Aturan KTP-el untuk Warga Negara Asing

Nasional
Tanggal 11 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 11 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Muhaimin Usul Hapus Jabatan Gubernur karena Biaya Politik Tinggi, Ketua Komisi II: Dari Mananya?

Muhaimin Usul Hapus Jabatan Gubernur karena Biaya Politik Tinggi, Ketua Komisi II: Dari Mananya?

Nasional
GKI Sidoarjo Sediakan Tempat Istirahat dan 'Nobar' Puncak Resepsi Satu Abad NU

GKI Sidoarjo Sediakan Tempat Istirahat dan "Nobar" Puncak Resepsi Satu Abad NU

Nasional
KPK Koordinasi dengan Komnas HAM, Pastikan Pemenuhan Hak Lukas Enembe

KPK Koordinasi dengan Komnas HAM, Pastikan Pemenuhan Hak Lukas Enembe

Nasional
Dengarkan Tuntutan Jaksa, Surya Darmadi: Saya Gila, Saya Setengah Gila

Dengarkan Tuntutan Jaksa, Surya Darmadi: Saya Gila, Saya Setengah Gila

Nasional
Dewan Pers: Presiden Jokowi Berkomitmen Terbitkan Perpres 'Media Sustainability'

Dewan Pers: Presiden Jokowi Berkomitmen Terbitkan Perpres "Media Sustainability"

Nasional
Ketua Komisi II: Belum Ada Kondisi yang Haruskan Menunda Pemilu

Ketua Komisi II: Belum Ada Kondisi yang Haruskan Menunda Pemilu

Nasional
Dituntut Seumur Hidup, Surya Darmadi: Kalau Megakoruptor, Saya Enggak Pulang dari Taiwan

Dituntut Seumur Hidup, Surya Darmadi: Kalau Megakoruptor, Saya Enggak Pulang dari Taiwan

Nasional
UPDATE 6 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 169 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.731.304

UPDATE 6 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 169 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.731.304

Nasional
Skema Power Wheeling RUU EBET Tuai Kritik, Komisi VII Sebut Punya Jalan Tengahnya

Skema Power Wheeling RUU EBET Tuai Kritik, Komisi VII Sebut Punya Jalan Tengahnya

Nasional
Saat Muhammadiyah Siapkan 2.000 Nasi Bungkus, 3.000 Bakso, dan Layanan Gratis untuk Satu Abad NU

Saat Muhammadiyah Siapkan 2.000 Nasi Bungkus, 3.000 Bakso, dan Layanan Gratis untuk Satu Abad NU

Nasional
Alat Pendeteksi Tsunami Disebut Mati, Wapres: Penting untuk Diperbaiki

Alat Pendeteksi Tsunami Disebut Mati, Wapres: Penting untuk Diperbaiki

Nasional
Komisi II Heran Muhaimin Ingin Hapus Jabatan Gubernur tapi PKB Setuju 4 Provinsi Baru Papua

Komisi II Heran Muhaimin Ingin Hapus Jabatan Gubernur tapi PKB Setuju 4 Provinsi Baru Papua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.