Kompas.com - 23/08/2022, 10:59 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen dan alat elektronik dari Gedung Rektorat Universitas Lampung (Unila).

Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, sejumlah dokumen dan barang elektronik itu diamankan dalam upaya paksa penggeledahan di Unila kemarin, Senin (22/8/2022).

“Diduga dapat mengungkap terkait peran para tersangka,” kata Ali dalam pesan tertulisnya kepada wartawan, Selasa (23/8/2022).

Ali mengatakan, tim penyidik akan segera melakukan analisis dan penyitaan terhadap barang bukti yang diamankan.

Baca juga: Kasus Suap Rektor Unila Dianggap Corruption by Greed

Barang-barang tersebut akan melengkapi berkas perkara para tersangka dugaan suap penerimaan mahasiswa baru Unila.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Rektor Unila Karomani dan sejumlah pejabat Unila lainnya di Bandung dan Lampung.

Karomani diduga memasang tarif Rp 100 juta hingga Rp 350 juta untuk meluluskan calon mahasiswa yang masuk melalui jalur mandiri.

Pada tahun 2022, kampus negeri di lampung itu kembali menggelar Seleksi Mandiri masuk Unila (Simanila). Sebagai rektor, Karomani memiliki wewenang mengatur mekanisme seleksi tersebut.

Ia kemudian memerintahkan bawahannya untuk melakukan seleksi secara personal terhadap orang tua mahasiswa yang mampu membayar ‘tarif’ masuk Unila. Biaya ini di luar pembayaran resmi yang ditetapkan kampus.

Baca juga: Ralat Pernyataan, Unila Tak Akan Beri Bantuan Hukum kepada Rektor dan Pejabat yang Ditangkap KPK

Karomani memerintahkan Wakil Rektor I Bidang Akademik Heryandi, Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat Budi Sutomo untuk melakukan seleksi tersebut. Ketua Senat Unila Muhammad Basri juga terlibat dalam operasi ini.

Selain itu, Karomani juga memerintahkan seorang dosen bernama Mualimin untuk mengumpulkan uang dari orangtua peserta Simanila yang telah diluluskan Karomani.

Melalui Mualimin, Karomani menerima suap Rp 603 juta. Sementara, melalui Budi Sutomo dan Heryandi ia menerima suap hingga Rp 4,4 miliar.

"Uang tersebut telah dialih bentuk menjadi tabungan deposito, emas batangan dan juga masih tersimpan dalam bentuk uang tunai dengan total seluruhnya sekitar Rp 4,4 Miliar,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi pers, Minggu (21/8/2022).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anies Naik 'Private Jet' ke Sumbar, Nasdem: Kita Enggak Maksud Mewah-mewahan...

Anies Naik "Private Jet" ke Sumbar, Nasdem: Kita Enggak Maksud Mewah-mewahan...

Nasional
Menpora Upayakan Cabor Pencak Silat Masuk dalam Olimpiade

Menpora Upayakan Cabor Pencak Silat Masuk dalam Olimpiade

Nasional
Sosialisasikan Penggunaan Motor Listrik, Menteri ESDM Pimpin Konvoi 200 Motor Listrik di Bandung

Sosialisasikan Penggunaan Motor Listrik, Menteri ESDM Pimpin Konvoi 200 Motor Listrik di Bandung

Nasional
Kompetisi Liga 1 Kembali Bergulir, Menpora: Dibutuhkan Timnas

Kompetisi Liga 1 Kembali Bergulir, Menpora: Dibutuhkan Timnas

Nasional
Eks KSAU Agus Supriatna Tak Hadir Lagi pada Sidang Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101

Eks KSAU Agus Supriatna Tak Hadir Lagi pada Sidang Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101

Nasional
Kuat Ma'ruf Kejar Yosua Bawa Pisau, Hakim ke Ricky Rizal: Apakah Anggota Satlantas Tak Punya Naluri?

Kuat Ma'ruf Kejar Yosua Bawa Pisau, Hakim ke Ricky Rizal: Apakah Anggota Satlantas Tak Punya Naluri?

Nasional
Perjanjian Ekstradisi Singapura-RI Bakal Disahkan Jadi UU, Kapan FIR? Ini Kata Menkumham

Perjanjian Ekstradisi Singapura-RI Bakal Disahkan Jadi UU, Kapan FIR? Ini Kata Menkumham

Nasional
Liga 1 Dilanjutkan, Mahfud Pastikan Rekomendasi TGIPF soal Tragedi Kanjuruhan Dijalankan

Liga 1 Dilanjutkan, Mahfud Pastikan Rekomendasi TGIPF soal Tragedi Kanjuruhan Dijalankan

Nasional
Soal Status Hukum Ismail Bolong, Kapolri: Secara Teknis Akan Dijelaskan Saat Dia Kita Bawa

Soal Status Hukum Ismail Bolong, Kapolri: Secara Teknis Akan Dijelaskan Saat Dia Kita Bawa

Nasional
Ketua Jokowi Mania soal Relawan Terbelah: Tadinya 'Volunteer' Sekarang Avonturir

Ketua Jokowi Mania soal Relawan Terbelah: Tadinya "Volunteer" Sekarang Avonturir

Nasional
KPU Undi Nomor Urut Semua Parpol pada 14 Desember jika Perppu Pemilu Belum Diundangkan

KPU Undi Nomor Urut Semua Parpol pada 14 Desember jika Perppu Pemilu Belum Diundangkan

Nasional
Pemerintah Umumkan Liga 1 Dilanjutkan Tanpa Penonton

Pemerintah Umumkan Liga 1 Dilanjutkan Tanpa Penonton

Nasional
Wapres: Tinggalkan Pola Kerja Lama yang Mengakar di Birokrasi Kita

Wapres: Tinggalkan Pola Kerja Lama yang Mengakar di Birokrasi Kita

Nasional
RKUHP Disahkan Besok, Menkumham: Malu Kita Pakai Hukum Belanda

RKUHP Disahkan Besok, Menkumham: Malu Kita Pakai Hukum Belanda

Nasional
Mendagri Sebut Perppu Pemilu Akan Terbit Usai UU Papua Barat Daya Resmi secara De Facto

Mendagri Sebut Perppu Pemilu Akan Terbit Usai UU Papua Barat Daya Resmi secara De Facto

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.