Mendagri Minta Pemda Segera Lapor jika Terjadi Kenaikan Drastis Harga Bahan Pokok

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) segera melaporkan kenaikan harga bahan pokok yang terjadi secara signifikan.

Selain itu, Tito juga meminta pemda untuk mencari penyebab dari kenaikan tersebut.

"Apabila dalam pemantauan menemukan adanya kenaikan harga yang signifikan, pemda diimbau segera melapor dan mengecek penyebab kenaikan tersebut. Jika kenaikan itu akibat kurangnya suplai barang, pemda dapat memetakan penanganan," ujar Tito sebagaimana dilansir dari siaran pers Kemendagri pada Rabu (10/8/2022).

Baca juga: Tito Karnavian Buka Suara soal 4 Pulau di Aceh yang Beralih Jadi Wilayah Sumut

"Misalnya suplai yang menyangkut komoditas produksi dalam negeri, maka Pemda perlu mencari cara, termasuk bekerja sama dengan daerah lain yang ketersediaan barangnya melimpah," tuturnya.

Selain itu, Tito menyarankan pemda di Tanah Air membuat grup komunikasi atau WhatsApp grup yang dapat saling menginformasikan kondisi harga bahan pokok di daerah masing-masing.

Melalui grup tersebut, pemda dapat mengetahui harga suatu komoditas di daerah lain.

"Termasuk membandingkannya dengan produksi daerahnya sendiri. Dengan demikian, pemda dapat memiliki opsi cara pemenuhan kebutuhan barang saat terjadi kelangkaan," tuturnya.

Baca juga: Pimpinan DPR Sebut Sudah Tepat Mendagri Tito Karnavian Jadi Menpan-RB Ad Interim

"Kerja sama juga dapat dilakukan dengan pihak lainnya, saat pemda menghadapi penyebab inflasi akibat persoalan distribusi, misalnya karena adanya penimbunan. Kerja sama itu bisa dilakukan dengan aparat keamanan, penegak hukum, dan pihak lainnya," lanjutnya.

Akan tetapi, pemda juga dapat lebih dahulu melakukan pendekatan persuasif kepada pihak-pihak yang diduga melakukan penimbunan.

“Kalau seandainya persuasif enggak bisa, ya koersif, penegakan hukum,” tegasnya.

Lebih lanjut Tito juga memberikan pesan kepada para wali kota di seluruh Indonesia agar fokus mengendalikan inflasi di daerahnya masing-masing.

Baca juga: UU Provinsi Baru di Papua, Mendagri Lantik Penjabat Gubernur Paling Lambat 6 Bulan Lagi

Menurutnya, hal itu dapat dilakukan dengan menggerakkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Satgas Pangan di daerah.

"Saya minta wali kota fokus mengendalikan inflasi. Pasalnya, inflasi hanya bisa ditangani melalui kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah," ujar Tito.

“Pemerintah pusat tidak bisa bekerja sendiri,” tegasnya.

Baca juga: Mendag Zulhas: 3 Minggu Saya Menjabat, Harga Bahan Pokok Alami Tren Penurunan

Tito mengatakan, wali kota berperan penting dalam eda mengendalikan inflasi di daerah.

Sebab, sebagian besar masyakat bermukim di wilayah perkotaan.

Selain itu, jumlah kota di Indonesia juga terbilang banyak dengan total 98 kota.

"Karena itu, wali kota merupakan salah satu power yang dimiliki Indonesia, termasuk dalam mengendalikan inflasi," tegasnya.