KPU Bukan Pengemis, Pemerintah Harus Transparan soal Anggaran

Dalam hal pengadaan kantor, Hasyim menjelaskan, sedikit kantor-kantor KPU di daerah yang bukan milik sendiri melainkan sewa atau pinjam pakai dari pemerintah setempat. Pun, tidak seluruhnya dianggap memadai untuk menunjang kerja-kerja KPU.

"Teman-teman bisa mengecek, ada juga beberapa tempat, sehabis pilkada lalu incumbent-nya kalah, kantornya ditarik. Situasi seperti ini kita harus mengantisipasi," ucap Hasyim.

"Belum lagi kalau karena situasi geografis kita, musim penghujan, angin, beberapa tempat misalkan sering kebanjiran, kemudian runtuh, kalau kita tidak ada kesediaan dana untuk ini, terus kita mau noleh ke mana? Padahal sumber biayanya itu dari APBN," jelasnya.

Baca juga: Eks Komisioner Audiensi dengan KPU, Bahas Ancaman Intervensi Jelang Pemilu 2024

"Seperti mengemis"

Mantan Ketua KPU RI Ramlan Surbakti meminta pemerintah tak menunda-nunda pencairan anggaran untuk KPU di tahun ini.

Ramlan menganggap bahwa KPU kini seolah-olah dibiarkan "mengemis" kepada pemerintah.

"Kalau KPU sudah mengusulkan program anggaran, disetujui oleh DPR dan pemerintah, maka pemerintah harus men-drop anggaran itu ke rekening KPU," kata Ramlan kepada wartawan selepas audiensi dengan para komisioner KPU, Rabu.

"Tidak seperti sekarang dicicil-cicil, itu sepertinya KPU ngemis gitu," ungkapnya.

Baca juga: Cak Imin Sebut PKB dan Gerindra Akan Daftar Bareng ke KPU 8 Agustus

Pekerjaan KPU, kata Ramlan, tidak bisa disamakan dengan kementerian. Sebagai contoh, kementerian bisa memangkas target program seandainya anggaran yang tersedia tidak mencukupi.

"Tapi KPU enggak bisa, enggak bisa mengatakan wah anggaran kami cuma sekian makanya pemilih yang menggunakan hak pilih hanya separuhnya saja, yang lainnya pemilu yang akan datang. Itu enggak bisa, harus sekarang," tutur Ketua KPU RI 2004-2027 itu.

Senada, Ketua KPU RI 2021-2022 Ilham Saputra mengatakan bahwa seharusnya tidak perlu ada tarik-menarik politik yang begitu tegang antara KPU dengan pemerintah soal anggaran ini.

Penundaan cairnya anggaran ini dianggap bisa menjadi pintu masuk bagi intervensi terhadap kemandirian dan kinerja KPU.

Baca juga: Temui KPU, Partai Buruh Keluhkan Mekanisme Sipol

"Tentu saja pengeluaran anggaran ini harus disesuaikan dengan kerjaan KPU sesungguhnya, (baik) di masa 2022 seperti apa, 2023 seperti apa, dan 2024 seperti apa," ungkap Ilham dalam kesempatan yang sama.

Sementara itu, Ketua KPU RI 2017-2021 Arief Budiman menuntut transparansi pemerintah soal ketersediaan anggaran bagi KPU.

Dana untuk pemilu seharusnya bukan jadi masalah berarti karena penyelenggaraannya sudah terjadwal 5 tahun sekali. Negara seharusnya sudah menyiapkannya.

"Pemerintah juga harus terbuka, misalnya, pemerintah sebenarnya punya duit atau tidak sih sekarang? Ini pemilu sudah masuk (tahapan) lho, duitnya ada atau tidak? Kalau ada berapa? Bisa dicairkan kapan?" ungkapnya.

Baca juga: Jelang Pemilu 2024, Dukcapil-KPU Koordinasi Selesaikan Persoalan E-KTP Warga Papua yang Belum Selesai

Sementara itu, Kementerian Keuangan sebelumnya hanya menjanjikan anggaran yang diperlukan KPU bakal disiapkan.

"Kebutuhan setiap tahap akan siap pada waktunya," ujar Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata kepada Kompas.com pada Kamis (21/7/2022).