Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dana Kebutuhan Tahun 2022 Belum Cair Sepenuhnya, KPU: Kami Mohon Dukungan Pemerintah Agar Lebih Dioptimalkan

Kompas.com - 02/08/2022, 19:10 WIB
Tatang Guritno,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) berharap pemerintah bisa mengoptimalkan dana kebutuhan tahun 2022.

Adapun dana itu diperlukan KPU untuk menjalankan tahapan Pemilu 2024.

“Kami memohon dukungan pemerintah agar lebih dioptimalkan, toh semua sudah melalui persetujuan DPR, kemudian di Banggar (Badan Anggaran) dan berikutnya pemerintah,” sebut Komisioner KPU Yulianto Sudrajat pada konferensi pers di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (2/8/2022).

Ia menyebutkan, dana tambahan dari pemerintah senilai Rp 1,2 triliun tidak cukup untuk menutup semua kebutuhan KPU tahun ini.

Baca juga: KPU Butuh Dana Tambahan Persiapan Pemilu 2024 Guna Rehab Beberapa Kantor Wilayah

Terutama, soal perbaikan sarana dan prasaran seperti perbaikan kantor KPU di daerah dan keperluan teknologi dan informasi.

“Saat ini beberapa provinsi dan kabupaten/kota sangat membutuhkan perbaikan untuk dukungan sarana dan prasarana di dalam penyelenggaraan Pemilu 2024,” katanya.

“Nah, untuk sementara (dana kebutuhan itu) belum (sepenuhnya) disetujui,” ungkap Yulianto.

Yulianto berharap, pemerintah mau kembali memberikan tambahan dana untuk kebutuhan KPU tahun ini.

Sebab, dana yang tersedia akan berpengaruh pada kinerja KPU mempersiapkan pemilu mendatang.

“Kami berharap ini ada revisi (anggaran yang dicairkan) ya. Sehingga kami, postur KPU, performa KPU dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan tahapan (Pemilu) 2024 ini lebih baik,” pungkasnya.

Baca juga: Kemenkeu: Sisa Anggaran Rp 5,6 Triliun untuk KPU Tahun 2022 Sedang Diteliti

Diketahui KPU baru menerima dana kebutuhan 2022 senilai total Rp 3,69 triliun atau sebesar 45,87 persen dari total anggaran tahun ini.

Masih ada dana senilai Rp 4,36 triliun yang belum dicairkan.

Padahal untuk tahun ini, KPU telah mengusulkan DIPA (daftar isian prioritas anggaran) Rp 8,06 triliun.

Dari dana yang sudah dicairkan, KPU hanya menerima 17,21 persen dana untuk kebutuhan sarana dan prasarana.

Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Hukum, Politik, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menampik jika dana yang belum dicairkan pemerintah membuat tahapan pemilu tersendat.

Baca juga: Mahfud Bantah Persiapan Pemilu Tersendat karena Anggaran Belum Cair

Ia menyebut pemberian dana sudah melalui diskusi dengan KPU dan sejumlah stakeholder lain.

Mahfud menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menjamin pendanaan pemilu.

Pernyataan Mahfud seolah bertolak belakang dengan statemen Ketua KPU Hasyim Asy’ari pada 29 Juli 2022.

Hasyim menilai pencairan dana yang lambat membuat persiapan Pemilu 2024 tidak optimal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com