Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 03/08/2022, 17:17 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Para eks komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendatangi kantor KPU RI pada Rabu (3/8/2022).

Mereka melakukan audiensi dengan komisioner KPU periode 2022-2027, membahas berbagai hal termasuk persoalan yang dihadapi KPU jelang Pemilu 2024.

Salah satu isu yang disinggung yakni soal ancaman intervensi KPU yang bekerja melalui struktur kekuasaan.

Ketua KPU RI 2004-2007, Ramlan Surbakti, menyampaikan celah-celah proses politik yang bergulir di DPR yang berpotensi mengancam kemandirian KPU, salah satunya rapat konsultasi dengan DPR RI.

Baca juga: Temui KPU, Partai Buruh Keluhkan Mekanisme Sipol

"(Rapat) konsultasi (dengan DPR sebelum KPU menerbitkan peraturan) itu wajib, tapi jadwalnya jangan ditunda-tunda. Penundaan jadwal konsultasi maupun anggaran itu bisa mengancam kemandirian," ujar Ramlan kepada Kompas.com, Rabu.

KPU sebetulnya memiliki otoritas untuk menerbitkan peraturan terkait penyelenggaraan pemilu.

Dalam menerbitkan itu, KPU meminta konsultasi kepada pemerintah dan DPR dalam rapat Komisi II.

Forum semacam ini dikhawatirkan menjadi jalan untuk memengaruhi kemandirian KPU.

Masa kampanye 75 hari, misalnya, mulanya merupakan ide DPR yang didukung pemerintah dan akhirnya disepakati KPU. Padahal, menurutnya, masa kampanye yang sangat pendek ini justru membuat kerja KPU lebih berat.

Selain itu, jadwal rapat konsultasi yang diundur-undur, seperti rapat terakhir soal pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu, dianggap membuat gerak KPU tak leluasa.

"Mandiri itu adalah ketika mengambil keputusan mengenai peraturan KPU atau menyusun program anggaran, itu juga KPU harus memutuskan sendiri," kata Ramlan.

Ramlan juga menanggapi soal anggaran KPU yang belum cair sepenuhnya. Hingga saat ini pemerintah belum mencairkan 54,13 persen usulan anggaran tahapan Pemilu untuk KPU, yang sudah disepakati dengan DPR RI dan dibahas bersama Kementerian Keuangan.

Tahun ini, dari kebutuhan Rp 8,06 triliun, baru Rp 3,69 triliun yang sudah diterima KPU.

Baca juga: Cak Imin Sebut PKB dan Gerindra Akan Daftar Bareng ke KPU 8 Agustus

"Kalau KPU sudah mengusulkan program anggaran, disetujui oleh DPR dan pemerintah, maka pemerintah harus men-drop anggaran itu ke rekening KPU. Toh nanti ada pertanggungjawaban, akan diaudit oleh BPK. Tidak seperti sekarang dicicil-cicil, itu sepertinya KPU ngemis gitu," ungkap Ramlan.

Audiensi tadi dihadiri oleh seluruh komisioner KPU RI dan merupakan inisiatif dari para eks komisioner.

Para eks komisioner yang terpantau hadir di antaranya, selain Ramlan, adalah Ketua KPU RI 2017-2021 Arief Budiman dan Ketua KPU RI 2021-2022 Ilham Saputra serta komisioner KPU RI 2012-2017 Hadar Nafis Gumay.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PKB Sebut Belum Ada Nama Capres Cawapres Selain Prabowo dan Cak Imin

PKB Sebut Belum Ada Nama Capres Cawapres Selain Prabowo dan Cak Imin

Nasional
PPP Ungkap Ada Satu Parpol Lagi yang Gabung KIB, Peluangnya 95 Persen

PPP Ungkap Ada Satu Parpol Lagi yang Gabung KIB, Peluangnya 95 Persen

Nasional
Sekjen PDI-P Sebut Proporsional Tertutup Banyak Korupsi, Netgrit: Kembali Lagi ke Parpolnya...

Sekjen PDI-P Sebut Proporsional Tertutup Banyak Korupsi, Netgrit: Kembali Lagi ke Parpolnya...

Nasional
Belum Ada Capres, KIB Mengaku Tak Mau Calonnya Senasib Anies Jadi Sasaran Tembak

Belum Ada Capres, KIB Mengaku Tak Mau Calonnya Senasib Anies Jadi Sasaran Tembak

Nasional
Arsul Sani Sebut Sandiaga Masih Datangi Acara PPP, Peluang Bergabung Masih Terbuka

Arsul Sani Sebut Sandiaga Masih Datangi Acara PPP, Peluang Bergabung Masih Terbuka

Nasional
Erwin Aksa Sebut Jusuf Kalla yang Usulkan Perjanjian Anies-Sandi

Erwin Aksa Sebut Jusuf Kalla yang Usulkan Perjanjian Anies-Sandi

Nasional
Reshuffle Diprediksi Akan Tetap Terjadi karena Komunikasi Nasdem-PDI-P Sudah Rusak

Reshuffle Diprediksi Akan Tetap Terjadi karena Komunikasi Nasdem-PDI-P Sudah Rusak

Nasional
Arsul Sani: Sejauh Ini, Parpol Tak Ada yang Bicara Penundaan Pemilu 2024

Arsul Sani: Sejauh Ini, Parpol Tak Ada yang Bicara Penundaan Pemilu 2024

Nasional
Ma'ruf Amin Kunker ke Jatim, Hadiri Peringatan Satu Abad NU hingga Beri Kuliah Umum

Ma'ruf Amin Kunker ke Jatim, Hadiri Peringatan Satu Abad NU hingga Beri Kuliah Umum

Nasional
Anggota Komisi III Minta Purnawirawan Polri AKBP Eko Setia Minta Maaf ke Keluarga Hasya

Anggota Komisi III Minta Purnawirawan Polri AKBP Eko Setia Minta Maaf ke Keluarga Hasya

Nasional
Soal Kasus Polisi Peras Polisi, Anggota DPR: Praktik Itu Memang Masih Ada

Soal Kasus Polisi Peras Polisi, Anggota DPR: Praktik Itu Memang Masih Ada

Nasional
Soal Kemungkinan Nasdem Gabung KIB, Arsul Sani: Koalisi Masih Dinamis, apalagi Partai Terbesar Belum Umumkan Capres

Soal Kemungkinan Nasdem Gabung KIB, Arsul Sani: Koalisi Masih Dinamis, apalagi Partai Terbesar Belum Umumkan Capres

Nasional
Kampanye Terselubung Menyimpan Hasrat Politik

Kampanye Terselubung Menyimpan Hasrat Politik

Nasional
Said Abdullah jadi Plt Ketua PDI-P Jatim, Gantikan Kusnadi yang Mengundurkan Diri

Said Abdullah jadi Plt Ketua PDI-P Jatim, Gantikan Kusnadi yang Mengundurkan Diri

Nasional
Nasdem Anggap Sekjen PDI-P Salah Alamat Soal Surya Paloh Beri Kode ke Megawati

Nasdem Anggap Sekjen PDI-P Salah Alamat Soal Surya Paloh Beri Kode ke Megawati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.