Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AHY: Berapa Pun Jumlah Poros Bisa Menimbulkan Polarisasi

Kompas.com - 03/08/2022, 18:28 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai keterbelahan atau polarisasi tidak ditentukan oleh jumlah poros politik yang terbentuk untuk menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ia mengatakan keterbelahan hanya bisa diatasi jika semua pihak memahami/sumber persoalannya.

“Karena pada akhirnya kalau kita tidak melihat sumber masalah, maka berapa pun jumlah poros, siapapun yang mengikuti pemilu, bisa menimbulkan prahara sekaligus polarisasi,” tutur AHY dalam keterangannya, Rabu (3/8/2022).

Ia menyebut ada tiga persoalan demokrasi di Indonesia yang berpotensi menimbulkan keterbelahan.

Baca juga: Dilantik Jadi Wakil Ketua MPR, Yandri Susanto Ingin Jadi Bagian Akhiri Polarisasi

Pertama, money politic atau politik uang. Dalam pandangannya eksploitasi politik dengan mengucurkan sejumlah besar dana untuk guna membeli suara menyebabkan negara dikuasai hanya oleh pemilik modal.

“Karena hanya mereka yang memiliki uang akhirnya yang bisa menguasai politik dan pada akhirnya mengawaki negara kita,” paparnya.

Masalah kedua, lanjut AHY, politik identitas. Eksploitasi besar-besaran yang bersumber pada latar belakang suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) dinilainya sebagai tindakan yang berbahaya.

“Ini hanya menimbulkan perpecahan di antara kita dan sentimen itu akan diteruskan ke generasi selanjutnya, anak, cucu kita. Cost (dampaknya) nya terlalu tinggi,” sebutnya.

AHY menyampaikan persoalan terakhir adalah politik fitnah yang memakai hoaks, berita palsu, dan black campaign.

“Jangan dibiarkan bangsa kita dihancurkan buzzer-buzzer yang ingin meruntuhkan persatuan di antara kita,” jelasnya.

Terakhir AHY meminta semua pihak baik pemerintah, partai politik hingga masyarakat untuk bekerja sama menuntaskan tiga persoalan itu.

“Kalau kita berkomitmen semua itu, dua pasang, tiga pasang, empat pasang atau berapapun (paslon di Pemilu 2024), Indonesia tidak akan pecah, dan pemilu kita berkualitas,” imbuhnya.

Baca juga: Singgung Dampak Pemilu 2019, Kapolri: Polarisasi Tak Boleh Terjadi Lagi

Diketahui AHY menjadi salah satu figur yang digadang-gadang turut serta dalam Pilpres 2024.

Banyak pihak menilai AHY sangat mungkin menjadi kandidat calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Pasalnya saat ini Partai Nasdem yang mengusung Anies sebagai salah satu kandidat capresnya kian mesra dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nurul Ghufron Akan Bela Diri di Sidang Etik Dewas KPK Hari Ini

Nurul Ghufron Akan Bela Diri di Sidang Etik Dewas KPK Hari Ini

Nasional
Prabowo Nilai Gaya Militeristik Tak Relevan Lagi, PDI-P: Apa Mudah Seseorang Berubah Karakter?

Prabowo Nilai Gaya Militeristik Tak Relevan Lagi, PDI-P: Apa Mudah Seseorang Berubah Karakter?

Nasional
Hadir di Dekranas Expo 2024, Iriana Jokowi Beli Gelang dan Batik di UMKM Binaan Pertamina

Hadir di Dekranas Expo 2024, Iriana Jokowi Beli Gelang dan Batik di UMKM Binaan Pertamina

Nasional
Jokowi Ucapkan Selamat ke PM Baru Singapura Lawrence Wong

Jokowi Ucapkan Selamat ke PM Baru Singapura Lawrence Wong

Nasional
Seputar Penghapusan Kelas BPJS dan Penjelasan Menkes...

Seputar Penghapusan Kelas BPJS dan Penjelasan Menkes...

Nasional
Konflik Papua: Cinta Bertepuk Sebelah Tangan

Konflik Papua: Cinta Bertepuk Sebelah Tangan

Nasional
Para 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah serta Deretan Aset yang Disita

Para "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah serta Deretan Aset yang Disita

Nasional
Soal Kelas BPJS Dihapus, Menkes: Dulu 1 Kamar Isi 6-8 Orang, Sekarang 4

Soal Kelas BPJS Dihapus, Menkes: Dulu 1 Kamar Isi 6-8 Orang, Sekarang 4

Nasional
Babak Baru Kasus Vina Cirebon: Ciri-ciri 3 Buron Pembunuh Diungkap, Polri Turun Tangan

Babak Baru Kasus Vina Cirebon: Ciri-ciri 3 Buron Pembunuh Diungkap, Polri Turun Tangan

Nasional
Wacana Kabinet Gemuk: Kemunduran Reformasi Birokrasi?

Wacana Kabinet Gemuk: Kemunduran Reformasi Birokrasi?

Nasional
Gaya Pemerintahan Prabowo Diharap Tidak Satu Arah seperti Orde Baru

Gaya Pemerintahan Prabowo Diharap Tidak Satu Arah seperti Orde Baru

Nasional
Gaya Kepemimpinan Prabowo yang Asli

Gaya Kepemimpinan Prabowo yang Asli

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Anggap Pernyataan Prabowo Berbahaya | Ketua KPU Jelaskan Tudingan Gaya Hidup 'Jetset'

[POPULER NASIONAL] PDI-P Anggap Pernyataan Prabowo Berbahaya | Ketua KPU Jelaskan Tudingan Gaya Hidup "Jetset"

Nasional
Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, PKB Ingatkan 'Checks and Balances'

Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, PKB Ingatkan "Checks and Balances"

Nasional
Prabowo Yakin Pemerintahannya Lanjutkan Proyek IKN dengan APBN

Prabowo Yakin Pemerintahannya Lanjutkan Proyek IKN dengan APBN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com