Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cegah Polarisasi di Pemilu 2024, Polri Akan Bentuk Satgas Nusantara

Kompas.com - 19/06/2022, 14:11 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, pihaknya belajar dari pengalaman Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 untuk mempersiapkan pengamanan di Pemilu 2024 mendatang.

Dedi mengakui polarisasi, hoaks, hingga ujaran kebencian selama kontestasi pemilu sulit dicegah.

"Berangkat dari pengalaman Pemilu 2019, tentunya kita tidak bisa menghindari polarisasi, politik identitas, hoaks, ujaran kebencian. Itu tidak bisa kita hindari," ujar Dedi kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Minggu (19/6/2022).

Namun, Dedi menyebut Polri akan mencegah hal-hal seperti itu agar tak terulang di Pemilu 2024.

Baca juga: Jokowi: Jangan Lagi Ada yang Terprovokasi Isu Politik Identitas di Pemilu 2024

Polri, kata Dedi, menyiapkan Satgas Nusantara untuk mengantisipasi polarisasi.

"Satgas Nusantara sebagai bentuk cooling system," ucapnya.

Dedi turut membeberkan sejumlah tugas dari Satgas Nusantara.

Satgas Nusantara akan melakukan kegiatan literasi, sosialisasi, dan pengingat kepada masyarakat.

Apabila ada masyarakat atau kelompok tertentu yang menyebarkan dan memviralkan konten-konten yang bersifat polarisasi, politik identitas, hingga hoaks, maka Satgas Nusantara akan bergerak untuk mengingatkan.

"Apabila diingatkan sekali, dua kali, masih melakukan tindakan yang sama, maka upaya penegakan hukum harus dilakukan," tutur Dedi.

Baca juga: Pemilu 2024 Diprediksi Masih Diwarnai Politik Identitas

Lebih jauh, Dedi menekankan Satgas Nusantara dibentuk demi mencegah kejadian yang berpotensi memecah belah persatuan.

"Pak Kapolri selalu mengingatkan, mari kita menjaga persatuan dan kesatuan, merawat kebhinekaan dalam bingkai NKRI," imbuhnya.

Adapun Dedi belum bisa memastikan kapan Satgas Nusantara ini terbentuk. Saat ini, konsep pembentukan Satgas Nusantara masih digodok.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Nasional
Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Nasional
MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

Nasional
Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Nasional
Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com