AHY: Berapa Pun Jumlah Poros Bisa Menimbulkan Polarisasi

Ia mengatakan keterbelahan hanya bisa diatasi jika semua pihak memahami/sumber persoalannya.

“Karena pada akhirnya kalau kita tidak melihat sumber masalah, maka berapa pun jumlah poros, siapapun yang mengikuti pemilu, bisa menimbulkan prahara sekaligus polarisasi,” tutur AHY dalam keterangannya, Rabu (3/8/2022).

Ia menyebut ada tiga persoalan demokrasi di Indonesia yang berpotensi menimbulkan keterbelahan.

Pertama, money politic atau politik uang. Dalam pandangannya eksploitasi politik dengan mengucurkan sejumlah besar dana untuk guna membeli suara menyebabkan negara dikuasai hanya oleh pemilik modal.

“Karena hanya mereka yang memiliki uang akhirnya yang bisa menguasai politik dan pada akhirnya mengawaki negara kita,” paparnya.

Masalah kedua, lanjut AHY, politik identitas. Eksploitasi besar-besaran yang bersumber pada latar belakang suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) dinilainya sebagai tindakan yang berbahaya.

“Ini hanya menimbulkan perpecahan di antara kita dan sentimen itu akan diteruskan ke generasi selanjutnya, anak, cucu kita. Cost (dampaknya) nya terlalu tinggi,” sebutnya.

AHY menyampaikan persoalan terakhir adalah politik fitnah yang memakai hoaks, berita palsu, dan black campaign.

“Jangan dibiarkan bangsa kita dihancurkan buzzer-buzzer yang ingin meruntuhkan persatuan di antara kita,” jelasnya.

Terakhir AHY meminta semua pihak baik pemerintah, partai politik hingga masyarakat untuk bekerja sama menuntaskan tiga persoalan itu.

“Kalau kita berkomitmen semua itu, dua pasang, tiga pasang, empat pasang atau berapapun (paslon di Pemilu 2024), Indonesia tidak akan pecah, dan pemilu kita berkualitas,” imbuhnya.

Diketahui AHY menjadi salah satu figur yang digadang-gadang turut serta dalam Pilpres 2024.

Banyak pihak menilai AHY sangat mungkin menjadi kandidat calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Pasalnya saat ini Partai Nasdem yang mengusung Anies sebagai salah satu kandidat capresnya kian mesra dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).