Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partai Buruh Pertanyakan Data yang Diinput Tak Semuanya Tampil di Sipol

Kompas.com - 03/08/2022, 16:31 WIB
Tatang Guritno,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Buruh mempertanyakan mekanisme kerja sistem informasi partai politik (Sipol) Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sebab, data yang diinput tidak sesuai dengan data yang ditampilkan pada Sipol KPU.

Ketua Tim Khusus Pemenangan Partai Buruh, Said Salahudin mengatakan, pihaknya sudah menginput data kepengurusan pada 34 provinsi, tapi jumlah itu tak sama dengan yang ditampilkan di Sipol.

“Tapi kami cek tadi malam yang baru tampil 12 provinsi, kenapa ini bisa terjadi?” ungkap Said ditemui di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (3/8/2022).

Baca juga: Temui KPU, Partai Buruh Keluhkan Mekanisme Sipol

Ia mengungkapkan telah melakukan pertemuan dengan Komisioner KPU dan tim helpdesk KPU terkait persoalan tersebut.

Said menyampaikan, KPU menerapkan sistem bertahap untuk dapat ditampilkan dalam Sipol.

“Jadi KPU mendesain begini, (data) anggota beres dulu, baru bisa masuk (data) kepengurusan dan kantor,” ucapnya.

“Jadi pemenuhan syarat anggota menjadi syarat bisa atau tidaknya (data) kepengurusan dan kantor tampil di Sipol,” sambung dia.

Baca juga: Partai Buruh Puji Pelayanan Sipol KPU

Said menegaskan, tak bisa menerima mekanisme tersebut. Pasalnya, tidak ada undang-undang yang menjadi dasar hukum penerapan mekanisme tersebut.

“Saya ngerti enggak ada peraturan mana pun yang meminta syarat anggota rapi dulu baru (data) yang lain,” tandasnya.

Adapun proses pendaftaran peserta Pemilu 2024 berlangsung sejak 1 hingga 14 Agustus.

Sampai saat ini, KPU telah menerima pendaftaran dari 11 partai politik (parpol).

Baca juga: Partai Buruh Keluhkan Sulitnya Proses Pendaftaran Pemilu 2024

KPU menyampaikan 7 parpol sudah memenuhi berkas pendaftaran yaitu PDI Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Nasdem, Partai Perindo, Partai Keadilan Persatuan (PKP), Partai Bulan Bintang (PBB) serta Partai Kebangkitan Nusantara (PKN).

Sedangkan parpol yang dinyatakan berkas persyaratannya belum lengkap adalah Partai Reformasi, Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) dan Partai Negeri Daulat Indonesia (Pandai).

Sedangkan satu parpol yaitu Partai Garuda baru saja membawa berkas pendaftaran Rabu siang. Dengan begitu, saat ini KPU tengah memeriksa berkas persyaratannya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com