Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 02/08/2022, 11:28 WIB
Vitorio Mantalean,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Buruh memuji pelayanan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) KPU RI yang dianggap akomodatif terhadap masukan partai politik.

Sipol merupakan alat bantu untuk partai politik menghimpun data keanggotaan dan berkas persyaratan secara daring menuju pendaftaran Pemilu 2024.

Baca juga: Merasa Terbantu Sipol, PBB Harap KPU Hasilkan Calon Anggota Legislatif Andal

Sebelum Sipol dikembangkan hingga mapan seperti sekarang, setiap partai politik perlu membawa berjilid-jilid dokumen fisik ke kantor KPU. Akibatnya, pemeriksaan berkas pun sangat lama karena bersifat manual.

"Dulu sempat muncul gangguan teknis yang membuat kami mengalami kendala untuk mengakses Sipol dan memasukan data. Tetapi setelahnya saya pantau KPU cepat menangani masalah yang terjadi," ujar Sekretaris Jenderal Partai Buruh, Ferri Nuzarli, dalam keterangan tertulis, Selasa (2/8/2022).

Ia menilai bahwa Sipol dapat mempercepat proses pengumpulan data partai politik. Hal tersebut sesuai dengan semangat keberadaan Sipol yaitu memodernisasi partai politik.

Baca juga: Jelang Pendaftaran Peserta Pemilu 2024, 47 Parpol Sudah Terima Akses Sipol KPU

Apalagi, akses Sipol dibuka jauh dari hari pendaftaran.

KPU pun telah melakukan beberapa sosialisasi serta bimbingan kepada partai politik dalam memanfaatkan aplikasi ini.

Tetapi, Ferri menilai masih tersisa sejumlah ruang perbaikan bagi Sipol.

Ia memberi contoh, seharusnya aplikasi ini dapat mengakomodasi migrasi data dari sistem milik partai politik.

"Seandainya semua data dan dokumen Partai Buruh bisa langsung ditransfer atau dimigrasi dari sipol Partai Buruh ke sipol KPU, maka prosesnya bisa lebih cepat," kata dia.

"Kedua, proses pengiriman data dan dokumen ke sipol KPU tidak sepenuhnya dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Sebagian data terpaksa kami siapkan dalam bentuk data excel yang pengirimannya tidak bisa langsung ke Sipol KPU, melainkan harus dikirim melalui hardisk. Data itu kemudian dikopi dan dimasukan ke dalam Sipol oleh petugas KPU," jelas Ferri.

Baca juga: Tinjau Helpdesk Sipol KPU, Bawaslu Tak Temui Banyak Kendala Teknis

Hingga sekarang, sudah 39 partai politik nasional dan 8 partai politik lokal Aceh yang memiliki akses Sipol. Sebanyak 19 partai telah mengonfirmasi bakal mendaftarkan diri sebagai calon peserta Pemilu 2024 pada masa pendaftaran 1-14 Agustus 2022.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Resmi Mulai Rekapitulasi Suara Tingkat Nasional, tapi Langsung Diskors

KPU Resmi Mulai Rekapitulasi Suara Tingkat Nasional, tapi Langsung Diskors

Nasional
Jokowi Dilibatkan Susun Pemerintahan Prabowo, Pengamat: Ini Kabinet Lanjutan

Jokowi Dilibatkan Susun Pemerintahan Prabowo, Pengamat: Ini Kabinet Lanjutan

Nasional
Jokowi Tegaskan Tak Ada Pembicaraan Spesifik soal Makan Siang Gratis Bareng Menteri di Sidang Kabinet

Jokowi Tegaskan Tak Ada Pembicaraan Spesifik soal Makan Siang Gratis Bareng Menteri di Sidang Kabinet

Nasional
Sambil Pegang Bintang 4 di Pundaknya, Prabowo: Kayaknya Berat Ya...

Sambil Pegang Bintang 4 di Pundaknya, Prabowo: Kayaknya Berat Ya...

Nasional
Jokowi Sebut Panglima TNI yang Usulkan Prabowo Dapat Gelar Jenderal Kehormatan

Jokowi Sebut Panglima TNI yang Usulkan Prabowo Dapat Gelar Jenderal Kehormatan

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kapolri Janji TNI-Polri Akan Tingkatkan Sinergi dan Soliditas

Di Hadapan Jokowi, Kapolri Janji TNI-Polri Akan Tingkatkan Sinergi dan Soliditas

Nasional
Komisioner KPU Izin Datang Terlambat, Sidang Dugaan Kebocoran DPT Diskors

Komisioner KPU Izin Datang Terlambat, Sidang Dugaan Kebocoran DPT Diskors

Nasional
Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan, Jokowi: Untuk Berbakti Penuh bagi Bangsa dan Negara

Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan, Jokowi: Untuk Berbakti Penuh bagi Bangsa dan Negara

Nasional
Pengamat Militer Sebut Penganugerahan Pangkat Istimewa TNI untuk Prabowo Telah Sesuai UU

Pengamat Militer Sebut Penganugerahan Pangkat Istimewa TNI untuk Prabowo Telah Sesuai UU

Nasional
Program Makan Gratis Prabowo Dibahas Kabinet, Pengamat: Tak Patut, Intervensi Jokowi Sangat Besar

Program Makan Gratis Prabowo Dibahas Kabinet, Pengamat: Tak Patut, Intervensi Jokowi Sangat Besar

Nasional
Jokowi: Terima Kasih TNI-Polri Telah Menjamin Keamanan Selama Pemilu

Jokowi: Terima Kasih TNI-Polri Telah Menjamin Keamanan Selama Pemilu

Nasional
Jokowi Sematkan Pangkat Jenderal Kehormatan kepada Prabowo

Jokowi Sematkan Pangkat Jenderal Kehormatan kepada Prabowo

Nasional
Jokowi Hadiri Rapim TNI-Polri 2024

Jokowi Hadiri Rapim TNI-Polri 2024

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Bertemu Wakil PM Selandia Baru, Bahas Kerja Sama 2 Negara

Wapres Ma'ruf Amin Bertemu Wakil PM Selandia Baru, Bahas Kerja Sama 2 Negara

Nasional
Deretan Jenderal Kehormatan Selain Prabowo, dari Luhut hingga SBY

Deretan Jenderal Kehormatan Selain Prabowo, dari Luhut hingga SBY

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com