Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partai Buruh Pertanyakan Data yang Diinput Tak Semuanya Tampil di Sipol

Kompas.com - 03/08/2022, 16:31 WIB
Tatang Guritno,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Buruh mempertanyakan mekanisme kerja sistem informasi partai politik (Sipol) Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sebab, data yang diinput tidak sesuai dengan data yang ditampilkan pada Sipol KPU.

Ketua Tim Khusus Pemenangan Partai Buruh, Said Salahudin mengatakan, pihaknya sudah menginput data kepengurusan pada 34 provinsi, tapi jumlah itu tak sama dengan yang ditampilkan di Sipol.

“Tapi kami cek tadi malam yang baru tampil 12 provinsi, kenapa ini bisa terjadi?” ungkap Said ditemui di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (3/8/2022).

Baca juga: Temui KPU, Partai Buruh Keluhkan Mekanisme Sipol

Ia mengungkapkan telah melakukan pertemuan dengan Komisioner KPU dan tim helpdesk KPU terkait persoalan tersebut.

Said menyampaikan, KPU menerapkan sistem bertahap untuk dapat ditampilkan dalam Sipol.

“Jadi KPU mendesain begini, (data) anggota beres dulu, baru bisa masuk (data) kepengurusan dan kantor,” ucapnya.

“Jadi pemenuhan syarat anggota menjadi syarat bisa atau tidaknya (data) kepengurusan dan kantor tampil di Sipol,” sambung dia.

Baca juga: Partai Buruh Puji Pelayanan Sipol KPU

Said menegaskan, tak bisa menerima mekanisme tersebut. Pasalnya, tidak ada undang-undang yang menjadi dasar hukum penerapan mekanisme tersebut.

“Saya ngerti enggak ada peraturan mana pun yang meminta syarat anggota rapi dulu baru (data) yang lain,” tandasnya.

Adapun proses pendaftaran peserta Pemilu 2024 berlangsung sejak 1 hingga 14 Agustus.

Sampai saat ini, KPU telah menerima pendaftaran dari 11 partai politik (parpol).

Baca juga: Partai Buruh Keluhkan Sulitnya Proses Pendaftaran Pemilu 2024

KPU menyampaikan 7 parpol sudah memenuhi berkas pendaftaran yaitu PDI Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Nasdem, Partai Perindo, Partai Keadilan Persatuan (PKP), Partai Bulan Bintang (PBB) serta Partai Kebangkitan Nusantara (PKN).

Sedangkan parpol yang dinyatakan berkas persyaratannya belum lengkap adalah Partai Reformasi, Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) dan Partai Negeri Daulat Indonesia (Pandai).

Sedangkan satu parpol yaitu Partai Garuda baru saja membawa berkas pendaftaran Rabu siang. Dengan begitu, saat ini KPU tengah memeriksa berkas persyaratannya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Adam Deni Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

Adam Deni Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

Nasional
Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok 'E-mail' Bisnis

Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok "E-mail" Bisnis

Nasional
Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Nasional
Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok 'E-mail' Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok "E-mail" Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com