Kompas.com - 03/08/2022, 16:31 WIB
|


JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Buruh mempertanyakan mekanisme kerja sistem informasi partai politik (Sipol) Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sebab, data yang diinput tidak sesuai dengan data yang ditampilkan pada Sipol KPU.

Ketua Tim Khusus Pemenangan Partai Buruh, Said Salahudin mengatakan, pihaknya sudah menginput data kepengurusan pada 34 provinsi, tapi jumlah itu tak sama dengan yang ditampilkan di Sipol.

“Tapi kami cek tadi malam yang baru tampil 12 provinsi, kenapa ini bisa terjadi?” ungkap Said ditemui di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (3/8/2022).

Baca juga: Temui KPU, Partai Buruh Keluhkan Mekanisme Sipol

Ia mengungkapkan telah melakukan pertemuan dengan Komisioner KPU dan tim helpdesk KPU terkait persoalan tersebut.

Said menyampaikan, KPU menerapkan sistem bertahap untuk dapat ditampilkan dalam Sipol.

“Jadi KPU mendesain begini, (data) anggota beres dulu, baru bisa masuk (data) kepengurusan dan kantor,” ucapnya.

“Jadi pemenuhan syarat anggota menjadi syarat bisa atau tidaknya (data) kepengurusan dan kantor tampil di Sipol,” sambung dia.

Baca juga: Partai Buruh Puji Pelayanan Sipol KPU

Said menegaskan, tak bisa menerima mekanisme tersebut. Pasalnya, tidak ada undang-undang yang menjadi dasar hukum penerapan mekanisme tersebut.

“Saya ngerti enggak ada peraturan mana pun yang meminta syarat anggota rapi dulu baru (data) yang lain,” tandasnya.

Adapun proses pendaftaran peserta Pemilu 2024 berlangsung sejak 1 hingga 14 Agustus.

Sampai saat ini, KPU telah menerima pendaftaran dari 11 partai politik (parpol).

Baca juga: Partai Buruh Keluhkan Sulitnya Proses Pendaftaran Pemilu 2024

KPU menyampaikan 7 parpol sudah memenuhi berkas pendaftaran yaitu PDI Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Nasdem, Partai Perindo, Partai Keadilan Persatuan (PKP), Partai Bulan Bintang (PBB) serta Partai Kebangkitan Nusantara (PKN).

Sedangkan parpol yang dinyatakan berkas persyaratannya belum lengkap adalah Partai Reformasi, Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) dan Partai Negeri Daulat Indonesia (Pandai).

Sedangkan satu parpol yaitu Partai Garuda baru saja membawa berkas pendaftaran Rabu siang. Dengan begitu, saat ini KPU tengah memeriksa berkas persyaratannya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pancasila sebagai Identitas Nasional

Pancasila sebagai Identitas Nasional

Nasional
UPDATE 4 Desember 2022: Kasus Covid-19 Bertambah 2.548, Jakarta Sumbang 1.056

UPDATE 4 Desember 2022: Kasus Covid-19 Bertambah 2.548, Jakarta Sumbang 1.056

Nasional
Cak Imin Kenang Doktrin Sang Ayah, agar Selalu Peduli pada Sesama

Cak Imin Kenang Doktrin Sang Ayah, agar Selalu Peduli pada Sesama

Nasional
Kepulauan Widi Dikabarkan Dilelang, Pemerintah Akan Evaluasi Izin PT LII

Kepulauan Widi Dikabarkan Dilelang, Pemerintah Akan Evaluasi Izin PT LII

Nasional
Kritik Pasal Penghinaan Pemerintah di RKUHP, Pakar: Akan Buat Nyaman Presiden dan Semua Lembaga Negara

Kritik Pasal Penghinaan Pemerintah di RKUHP, Pakar: Akan Buat Nyaman Presiden dan Semua Lembaga Negara

Nasional
Gunung Semeru Erupsi, Megawati Instruksikan Kader PDI-P Tanggap Darurat Bencana dan Bantu Korban Terdampak

Gunung Semeru Erupsi, Megawati Instruksikan Kader PDI-P Tanggap Darurat Bencana dan Bantu Korban Terdampak

Nasional
RKUHP Segera Disahkan, Pakar Hukum Tata Negara: Banyak yang Masih Kacau

RKUHP Segera Disahkan, Pakar Hukum Tata Negara: Banyak yang Masih Kacau

Nasional
Dukung Anies Capres, Laskar AMAN Bakal Awasi dan Tolak Kampanye Hitam di Pilpres 2024

Dukung Anies Capres, Laskar AMAN Bakal Awasi dan Tolak Kampanye Hitam di Pilpres 2024

Nasional
PKB Klaim Tak Tahu Siapa yang Minta Cak Imin Mundur dari Capres 2024

PKB Klaim Tak Tahu Siapa yang Minta Cak Imin Mundur dari Capres 2024

Nasional
Laskar AMAN Ungkap Pesan Anies ke Relawan: Jangan Buat Permusuhan, Tetap Satu meski Dihujat

Laskar AMAN Ungkap Pesan Anies ke Relawan: Jangan Buat Permusuhan, Tetap Satu meski Dihujat

Nasional
BNPB Sebut 1.979 Warga Mengungsi akibat Guguran Awan Panas Semeru hingga Minggu Sore

BNPB Sebut 1.979 Warga Mengungsi akibat Guguran Awan Panas Semeru hingga Minggu Sore

Nasional
Deklarasi Dukung Anies Capres, Laskar AMAN: Sangat Layak Pimpin Indonesia

Deklarasi Dukung Anies Capres, Laskar AMAN: Sangat Layak Pimpin Indonesia

Nasional
Laskar AMAN Dibentuk untuk Dukung Anies Capres, Ketua: Bukan Dorongan Pihak Tertentu

Laskar AMAN Dibentuk untuk Dukung Anies Capres, Ketua: Bukan Dorongan Pihak Tertentu

Nasional
Jelang Tahun Politik, Gerindra: Para Pemimpin Politik Tak Boleh Lupa Pikirkan Rakyat

Jelang Tahun Politik, Gerindra: Para Pemimpin Politik Tak Boleh Lupa Pikirkan Rakyat

Nasional
Ketua Joman: Relawan Jokowi Terbelah Beberapa Faksi, Ada yang Cari Uang dan Incar Kursi Menteri

Ketua Joman: Relawan Jokowi Terbelah Beberapa Faksi, Ada yang Cari Uang dan Incar Kursi Menteri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.