Kompas.com - 03/08/2022, 05:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro mengatakan, kedekatan Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang semakin erat dalam beberapa waktu terakhir menguatkan kemungkinan terbentuknya koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) tinggal menunggu hitungan hari.

Agung menyebutkan, jika berdasarkan pernyataan elite kedua belah pihak, KIR akan dideklarasikan resmi sebelum perayaan kemerdekaan 17 Agustus, atau setelah Rapimnas Gerindra pada 13 Agustus.

Adapun agenda utama dalam rapimnas itu untuk menanyakan kesediaan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto maju kembali sebagai calon presiden (capres).

"Tentu realitas politik ini semakin membuat dinamika koalisi yang cair, semakin mengerucut setelah sebelumnya Golkar, PAN, dan PPP resmi menggagas Koalisi Indonesia Bersatu (KIB)," ujar Agung dalam keterangannya, Selasa (2/8/2022).

Baca juga: KPU Ungkap PPP-PAN-Golkar Akan Daftar Pemilu Bersama, PKB Bareng Gerindra

Kemudian, Agung mencoba menebak nasib poros Gondangdia yang digagas Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), serta potensi bergabungnya PDI-P ke KIB.

Jika kemungkinan itu terjadi, ada tiga poros pada Pemilu 2024, yakni KIB, KIR, dan poros Gondangdia.

"Artinya, besar kemungkinan poros atau paket capres-cawapres yang bakal berlaga di arena pilpres minimal tiga koalisi jika PDI-P tak melangkah sendiri dengan paket capres-cawapresnya," tuturnya.

Namun, skenario itu buyar jika PDI-P memilih maju sendiri.

Sehingga, Pemilu 2024 berpotensi terbentuk empat koalisi atau empat pasang capres-cawapres.

Baca juga: PKB Siap Cak Imin jadi Cawapres jika Berkoalisi dengan Gerindra

"Skema tadi berlaku jika poros Gondangdia, PDI-P, KIB, dan KIR sampai akhir masa pendaftaran di KPU tak melakukan manuver zig-zag yang bisa mengubah peta jalan koalisi yang sebelumnya sudah eksis," kata Agung.

Agung mengatakan, saat ini prospek KIR yang digagas Gerindra-PKB lebih menarik untuk dicermati dibanding KIB atau poros lain.

Pasalnya, KIR berani mengajukan nama Prabowo sebagai capres. Sementara Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mulai didaulat sebagai kandidat cawapres.

Setelahnya, KIR harus memformulasikan pasangan Prabowo-Cak Imin agar membahas visi, misi, program, dan inovasi kebijakan secara terstruktur, sistematis, dan masif supaya publik bisa terlibat dan tercerdaskan dalam memahami persoalan bangsa.

"Pada bagian lain mengemukanya pasangan Prabowo-Cak Imin ini bisa menghadirkan tren presidensialisasi partai di tengah koalisi, di mana ketua umum atau orang kuat di partai sebagai pemilik tiket, maju menjadi kandidat capres-cawapres atau minimal menentukan kader pilihannya maju ke arena pilpres," ucap Agung

.Baca juga: Gerindra-PKB Segera Umumkan Koalisi, Akan Usung Prabowo-Muhaimin?

Jika hal tersebut terjadi, lantas bagaimana nasib Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan capres pilihan publik lainnya yang bukan ketua umum, orang kuat di partai, ataupun kader partai?

Menurut Agung, tarikan antara aspirasi publik dan kepentingan elite perihal capres ini menghadirkan dinamika politik di level partai maupun koalisi.

Ini pula yang menjelaskan mengapa sampai sekarang baik PDI-P, KIB, poros Gondangdia mengulur waktu untuk menentukan capres-cawapresnya.

"Padahal nalar ini hanya tepat bagi PDI-P yang memang sedari awal sudah memenuhi presidential threshold. Sehingga KIB maupun poros Gondangdia perlu bergegas sebagaimana KIR agar tak kehilangan momentum atau sekadar jadi pelengkap koalisi, karena masih banyak pekerjaan rumah setelah nama capres-cawapres diumumkan," ucap Agung.

Baca juga: Koalisi Gerindra-PKB, Siapa Pikat Prabowo buat Jadi Cawapres pada 2024?

Lebih jauh, dia mengungkapkan internal PDI-P yang sementara ini menguat nama Puan Maharani sebagai capres, di saat Ganjar juga moncer di publik.

Selain itu, untuk di KIB maupun poros Gondagdia, para ketum sedang berebut tiket pilpres sambil mencari titik tengah melalui figur-figur alternatif atau skema mutualisme lainnya sehingga diskursus soal ini tak sampai berlarut-larut menganggu soliditas koalisi.

Di saat inilah ada 3 hal yang menurut Agung perlu diperhatikan agar Pemilu 2024 bisa menjadi sarana efektif untuk memastikan konsolidasi maupun substansi demokrasi bisa terealisasi.

"Pertama, skema 3 poros mesti menjadi konvensi tak tertulis dalam Pilpres 2024 bagi partai-partai peserta, agar polarisasi yang selama ini terjadi dalam 2 pemilu sebelumnya tak terulang kembali," ucap Agung.

"Walaupun tetap diperlukan revisi aturan agar pilpres besok hanya berlangsung 1 putaran saja atau kandidat capres-cawapres suara terbanyak langsung ditetapkan sebagai pemenang agar aspirasi persatuan dan kesatuan nasional ini terwadahi dalam aturan yang solid," sambungnya.

Kedua, lanjut Agung, baik partai maupun kandidat yang memiliki elektabilitas, masing-masing memiliki posisi yang bisa ditawarkan.

Bila partai dan koalisinya memiliki tiket pilpres, maka capres-cawapres yang elektabilitasnya tinggi, punya magnet figur untuk menghadirkan coattail effect bagi partai saat pileg nanti.

Itu artinya, masing-masing pihak, baik capres-cawapres maupun koalisi pengusung dituntut untuk aktif berkomunikasi sebelum sepakat berkolaborasi agar panggung pilpres memiliki legitimasi kokoh untuk meraih simpati elit dan publik.

"Jangan sampai muncul persepsi mempertentangkan atau meniadakan salah satunya. Karena bila tak cermat, akan berimbas bagi raihan elektoral," kata Agung.

Terakhir, Agung menyampaikan, bagi Prabowo, Cak Imin, dan ketum partai lainnya, ini menjadi waktu yang tepat untuk membuktikan kapasitas publiknya dengan beragam inovasi kebijakan.

Apalagi, hampir sebagian besar ketum partai saat ini memiliki jabatan publik.

Sementara untuk Anies, Ganjar atau sosok lain yang memiliki elektabilitas namun bukan kader partai atau orang kuat partai, maka ini adalah waktu yang tepat untuk menghadirkan gebrakan-gebrakan monumental.

Sehingga, jabatan publik yang dimiliki dapat menjadi panggung atraktif.

"Jangan sampai karena pilpres semakin dekat atau masa jabatan akan berakhir fokus teralihkan dengan selebrasi pencitraan yang berlebihan," imbuh dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Suara Korban Pencabulan: Vonis 7 Tahun untuk Bechi Tak Penuhi Rasa Keadilan

Suara Korban Pencabulan: Vonis 7 Tahun untuk Bechi Tak Penuhi Rasa Keadilan

Nasional
Takut Tolak Perintah Sambo Tembak Brigadir J, Bharada E: Pangkat Kami bagai Bumi dan Langit

Takut Tolak Perintah Sambo Tembak Brigadir J, Bharada E: Pangkat Kami bagai Bumi dan Langit

Nasional
Nadiem Beberkan Postur Anggaran Kemendikbudristek, Paling Banyak untuk KIP hingga Tunjangan Guru

Nadiem Beberkan Postur Anggaran Kemendikbudristek, Paling Banyak untuk KIP hingga Tunjangan Guru

Nasional
Pemerintah Anggarkan Rp 392,1 Triliun untuk Infrastruktur, Rp 316,9 Triliun untuk Hankam

Pemerintah Anggarkan Rp 392,1 Triliun untuk Infrastruktur, Rp 316,9 Triliun untuk Hankam

Nasional
Menangis, Korban Pencabulan Anak Kiai Jombang Mas Bechi: Jangan Takut Bersuara, walau Berat

Menangis, Korban Pencabulan Anak Kiai Jombang Mas Bechi: Jangan Takut Bersuara, walau Berat

Nasional
Hadiri AJK 2022, Menkominfo Sebut Jurnalistik dan Teknologi Digital Sukseskan Presidensi G20

Hadiri AJK 2022, Menkominfo Sebut Jurnalistik dan Teknologi Digital Sukseskan Presidensi G20

Nasional
Mas Bechi Divonis 7 Tahun, Korban Ceritakan Sulitnya Bongkar Aksi Cabul Anak Kiai Jombang

Mas Bechi Divonis 7 Tahun, Korban Ceritakan Sulitnya Bongkar Aksi Cabul Anak Kiai Jombang

Nasional
Menkeu: Defisit APBN 2023 2,84 Persen, Semakin Mengecil

Menkeu: Defisit APBN 2023 2,84 Persen, Semakin Mengecil

Nasional
Survei Indikator: Ridwan Kamil, AHY, dan Sandiaga Uno Jadi Cawapres Dengan Elektabilitas Tertinggi

Survei Indikator: Ridwan Kamil, AHY, dan Sandiaga Uno Jadi Cawapres Dengan Elektabilitas Tertinggi

Nasional
'Fit and Proper Test' Calon Panglima TNI Laksamana Yudo Digelar Besok

"Fit and Proper Test" Calon Panglima TNI Laksamana Yudo Digelar Besok

Nasional
Nyanyian Bharada E di Kasus Brigadir J: Ungkap Skenario Ferdy Sambo hingga Bisikan Putri Candrawathi

Nyanyian Bharada E di Kasus Brigadir J: Ungkap Skenario Ferdy Sambo hingga Bisikan Putri Candrawathi

Nasional
Ketua ITAGI: Lansia dengan Komorbid Harus Mendapat Vaksinasi Covid-19

Ketua ITAGI: Lansia dengan Komorbid Harus Mendapat Vaksinasi Covid-19

Nasional
Perempuan Menangis di Rumah Ferdy Sambo Bisa Jadi Petunjuk Ungkap Motif Tewasnya Brigadir J

Perempuan Menangis di Rumah Ferdy Sambo Bisa Jadi Petunjuk Ungkap Motif Tewasnya Brigadir J

Nasional
Saat Wapres Ma'ruf Amin Nge-Vlog Bareng Warga di Pantai Jokowi-Iriana Kaimana

Saat Wapres Ma'ruf Amin Nge-Vlog Bareng Warga di Pantai Jokowi-Iriana Kaimana

Nasional
Menkes: Kasus Covid-19 Sedang Naik, tetapi Sudah sampai Puncak

Menkes: Kasus Covid-19 Sedang Naik, tetapi Sudah sampai Puncak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.