Salin Artikel

Menakar Jumlah Capres-Cawapres pada Pemilu 2024 Usai Koalisi Gerindra-PKB Menguat

Agung menyebutkan, jika berdasarkan pernyataan elite kedua belah pihak, KIR akan dideklarasikan resmi sebelum perayaan kemerdekaan 17 Agustus, atau setelah Rapimnas Gerindra pada 13 Agustus.

Adapun agenda utama dalam rapimnas itu untuk menanyakan kesediaan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto maju kembali sebagai calon presiden (capres).

"Tentu realitas politik ini semakin membuat dinamika koalisi yang cair, semakin mengerucut setelah sebelumnya Golkar, PAN, dan PPP resmi menggagas Koalisi Indonesia Bersatu (KIB)," ujar Agung dalam keterangannya, Selasa (2/8/2022).

Kemudian, Agung mencoba menebak nasib poros Gondangdia yang digagas Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), serta potensi bergabungnya PDI-P ke KIB.

Jika kemungkinan itu terjadi, ada tiga poros pada Pemilu 2024, yakni KIB, KIR, dan poros Gondangdia.

"Artinya, besar kemungkinan poros atau paket capres-cawapres yang bakal berlaga di arena pilpres minimal tiga koalisi jika PDI-P tak melangkah sendiri dengan paket capres-cawapresnya," tuturnya.

Namun, skenario itu buyar jika PDI-P memilih maju sendiri.

Sehingga, Pemilu 2024 berpotensi terbentuk empat koalisi atau empat pasang capres-cawapres.

"Skema tadi berlaku jika poros Gondangdia, PDI-P, KIB, dan KIR sampai akhir masa pendaftaran di KPU tak melakukan manuver zig-zag yang bisa mengubah peta jalan koalisi yang sebelumnya sudah eksis," kata Agung.

Agung mengatakan, saat ini prospek KIR yang digagas Gerindra-PKB lebih menarik untuk dicermati dibanding KIB atau poros lain.

Pasalnya, KIR berani mengajukan nama Prabowo sebagai capres. Sementara Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mulai didaulat sebagai kandidat cawapres.


Setelahnya, KIR harus memformulasikan pasangan Prabowo-Cak Imin agar membahas visi, misi, program, dan inovasi kebijakan secara terstruktur, sistematis, dan masif supaya publik bisa terlibat dan tercerdaskan dalam memahami persoalan bangsa.

"Pada bagian lain mengemukanya pasangan Prabowo-Cak Imin ini bisa menghadirkan tren presidensialisasi partai di tengah koalisi, di mana ketua umum atau orang kuat di partai sebagai pemilik tiket, maju menjadi kandidat capres-cawapres atau minimal menentukan kader pilihannya maju ke arena pilpres," ucap Agung

Jika hal tersebut terjadi, lantas bagaimana nasib Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan capres pilihan publik lainnya yang bukan ketua umum, orang kuat di partai, ataupun kader partai?

Menurut Agung, tarikan antara aspirasi publik dan kepentingan elite perihal capres ini menghadirkan dinamika politik di level partai maupun koalisi.

Ini pula yang menjelaskan mengapa sampai sekarang baik PDI-P, KIB, poros Gondangdia mengulur waktu untuk menentukan capres-cawapresnya.

"Padahal nalar ini hanya tepat bagi PDI-P yang memang sedari awal sudah memenuhi presidential threshold. Sehingga KIB maupun poros Gondangdia perlu bergegas sebagaimana KIR agar tak kehilangan momentum atau sekadar jadi pelengkap koalisi, karena masih banyak pekerjaan rumah setelah nama capres-cawapres diumumkan," ucap Agung.

Lebih jauh, dia mengungkapkan internal PDI-P yang sementara ini menguat nama Puan Maharani sebagai capres, di saat Ganjar juga moncer di publik.

Selain itu, untuk di KIB maupun poros Gondagdia, para ketum sedang berebut tiket pilpres sambil mencari titik tengah melalui figur-figur alternatif atau skema mutualisme lainnya sehingga diskursus soal ini tak sampai berlarut-larut menganggu soliditas koalisi.

Di saat inilah ada 3 hal yang menurut Agung perlu diperhatikan agar Pemilu 2024 bisa menjadi sarana efektif untuk memastikan konsolidasi maupun substansi demokrasi bisa terealisasi.

"Pertama, skema 3 poros mesti menjadi konvensi tak tertulis dalam Pilpres 2024 bagi partai-partai peserta, agar polarisasi yang selama ini terjadi dalam 2 pemilu sebelumnya tak terulang kembali," ucap Agung.

"Walaupun tetap diperlukan revisi aturan agar pilpres besok hanya berlangsung 1 putaran saja atau kandidat capres-cawapres suara terbanyak langsung ditetapkan sebagai pemenang agar aspirasi persatuan dan kesatuan nasional ini terwadahi dalam aturan yang solid," sambungnya.

Kedua, lanjut Agung, baik partai maupun kandidat yang memiliki elektabilitas, masing-masing memiliki posisi yang bisa ditawarkan.

Bila partai dan koalisinya memiliki tiket pilpres, maka capres-cawapres yang elektabilitasnya tinggi, punya magnet figur untuk menghadirkan coattail effect bagi partai saat pileg nanti.

Itu artinya, masing-masing pihak, baik capres-cawapres maupun koalisi pengusung dituntut untuk aktif berkomunikasi sebelum sepakat berkolaborasi agar panggung pilpres memiliki legitimasi kokoh untuk meraih simpati elit dan publik.

"Jangan sampai muncul persepsi mempertentangkan atau meniadakan salah satunya. Karena bila tak cermat, akan berimbas bagi raihan elektoral," kata Agung.

Terakhir, Agung menyampaikan, bagi Prabowo, Cak Imin, dan ketum partai lainnya, ini menjadi waktu yang tepat untuk membuktikan kapasitas publiknya dengan beragam inovasi kebijakan.

Apalagi, hampir sebagian besar ketum partai saat ini memiliki jabatan publik.

Sementara untuk Anies, Ganjar atau sosok lain yang memiliki elektabilitas namun bukan kader partai atau orang kuat partai, maka ini adalah waktu yang tepat untuk menghadirkan gebrakan-gebrakan monumental.

Sehingga, jabatan publik yang dimiliki dapat menjadi panggung atraktif.

"Jangan sampai karena pilpres semakin dekat atau masa jabatan akan berakhir fokus teralihkan dengan selebrasi pencitraan yang berlebihan," imbuh dia.

https://nasional.kompas.com/read/2022/08/03/05060001/menakar-jumlah-capres-cawapres-pada-pemilu-2024-usai-koalisi-gerindra-pkb

Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

5 Calon Hakim Ad Hoc HAM Akan Ikuti Seleksi Wawancara di KY

5 Calon Hakim Ad Hoc HAM Akan Ikuti Seleksi Wawancara di KY

Nasional
Dituntut 1 Tahun, Ini 3 Hal yang Ringankan Arif Rahman Arifin di Kasus 'Obstruction of Justice'

Dituntut 1 Tahun, Ini 3 Hal yang Ringankan Arif Rahman Arifin di Kasus "Obstruction of Justice"

Nasional
Jaksa Bacakan Replik Atas Pleidoi 3 Terdakwa Pembunuhan Yosua, Ini Maksudnya

Jaksa Bacakan Replik Atas Pleidoi 3 Terdakwa Pembunuhan Yosua, Ini Maksudnya

Nasional
Hal yang Beratkan Tuntutan Arif Rahman: Perintahkan Hapus dan Rusak Bukti Yosua Masih Hidup

Hal yang Beratkan Tuntutan Arif Rahman: Perintahkan Hapus dan Rusak Bukti Yosua Masih Hidup

Nasional
Sidang Replik, Jaksa Minta Hakim Tolak Pembelaan Kuat Ma'ruf yang Memohon Dibebaskan

Sidang Replik, Jaksa Minta Hakim Tolak Pembelaan Kuat Ma'ruf yang Memohon Dibebaskan

Nasional
Menjaga Hak Pilih di Seluruh Negeri

Menjaga Hak Pilih di Seluruh Negeri

Nasional
Vonis Penjara Seumur Hidup Mayor Dakhi Diharapkan Jadi Acuan untuk Terdakwa Kasus Mutilasi Mimika Lainnya

Vonis Penjara Seumur Hidup Mayor Dakhi Diharapkan Jadi Acuan untuk Terdakwa Kasus Mutilasi Mimika Lainnya

Nasional
Jaksa Tuntut Arif Rahman Arifin 1 Tahun Penjara di Kasus 'Obstruction of Justice'

Jaksa Tuntut Arif Rahman Arifin 1 Tahun Penjara di Kasus "Obstruction of Justice"

Nasional
Mahfud Beri Atensi PMI Asal Cianjur yang Minta Pulang, Bareskrim Turun Tangan

Mahfud Beri Atensi PMI Asal Cianjur yang Minta Pulang, Bareskrim Turun Tangan

Nasional
Imigrasi Luncurkan 'Molina', Situs Web Permohonan Visa Berbasis 'Online' untuk WNA

Imigrasi Luncurkan "Molina", Situs Web Permohonan Visa Berbasis "Online" untuk WNA

Nasional
Usulkan Sekretariat Perubahan, AHY Dinilai Ingin Amankan Kursi Cawapres Pendamping Anies

Usulkan Sekretariat Perubahan, AHY Dinilai Ingin Amankan Kursi Cawapres Pendamping Anies

Nasional
Pemblokiran Rekening Penjual Burung Salah, KPK Sebut Nama Mirip Tersangka

Pemblokiran Rekening Penjual Burung Salah, KPK Sebut Nama Mirip Tersangka

Nasional
Jaksa Tanggapi Nota Pembelaan Ferdy Sambo, Ricky Rizal, dan Kuat Ma’ruf

Jaksa Tanggapi Nota Pembelaan Ferdy Sambo, Ricky Rizal, dan Kuat Ma’ruf

Nasional
Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Irfan Widyanto Siap Hadapi Tuntutan Jaksa

Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Irfan Widyanto Siap Hadapi Tuntutan Jaksa

Nasional
Perlawanan Kejagung Usai Bos KSP Indosurya Divonis Bebas

Perlawanan Kejagung Usai Bos KSP Indosurya Divonis Bebas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.