Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Awardee LPDP Tolak Kembali ke Indonesia, Politisi PKS: Itu Hak Asasi

Kompas.com - 01/08/2022, 18:49 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi X dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abdul Fikri Faqih mengatakan tak bijak apabila penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang tak mau pulang ke Indonesia dibatasi keinginannya.

Menurut dia, keinginan para 'awardee' LPDP yang ingin berkarya lebih lama di luar negeri merupakan hak asasi manusia (HAM).

"Kalau membatasi mereka untuk berkarya dan berpengalaman kerja di LN (luar negeri), saya kira juga tidak bijaksana. Karena itu HAM, dan kita berkomitmen untuk menjunjung tinggi HAM," ujar Fikri saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Senin (1/8/2022).

Baca juga: Tanggapi Unggahan Viral Awardee Ogah Pulang, LPDP Tegaskan Sanksi Kembalikan Dana

Fikri menjelaskan, Indonesia sudah ikut meratifikasi kesepakatan-kesepakatan internasional.

Sehingga, tidak hanya tenaga kerja Indonesia yang pergi ke luar negeri, tetapi tenaga asing juga bisa masuk ke Indonesia.

"Tapi memang mesti ada ketentuan agar mereka juga mau kembali ke Indonesia," ucapnya.

Fikri menyebutkan, sebenarnya persoalan mahasiswa peraih beasiswa LPDP tidak mau pulang ke Indonesia sudah ada sejak dulu.

Baca juga: Kemenag dan LPDP Sediakan 10.000 Kuota Beasiswa PPG 2022, Cek di Sini

Akibatnya, Indonesia jadi tidak mendapatkan manfaat maksimal dari SDM unggul yang dipunyai.

"Sehingga jiwa nasionalisme ini lah yang perlu ditanamkan kepada generasi muda kita, sejak dini," kata Fikri.

Fikri menyarankan agar peraih beasiswa LPDP ditanamkan semangat membangun negeri.

Dia mengatakan kejadian awardee' LPDP ogah pulang ini menjadi evaluasi bagi kurikulum pendidikan Indonesia.

"Di samping itu, secara teknis mungkin LPDP perlu bikin juga kesepakatan dengan mereka para calon penerima beasiswa. Agar pada akhirnya semua pengalaman, baik belajar maupun kerja, di LN itu pada akhirnya untuk kepentingan membangun bangsa dan negara Indonesia," imbuhnya.

Sebelumnya, kisah soal penerima beasiswa LPDP tidak pulang ke Indonesia menjadi viral di media sosial.

Dalam twit yang diunggah pada 28 Juli 2022 tersebut, pengunggah menyertakan tangkapan layar percakapan pribadinya.

Dalam unggahan tersebut, tertulis bahwa ada penerima beasiswa LPDP di Inggris yang tidak mau pulang ke Tanah Air.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com