Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Daftar Jadi Peserta Pemilu, Perindo Sebut Terlalu Pagi Bicara Koalisi Sekarang

Kompas.com - 01/08/2022, 14:03 WIB
Tatang Guritno,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo menyebut, partainya sedang menjajaki pembentukan koalisi dengan semua partai politik (parpol).

Tetapi, ia tak ingin terburu-buru menentukan langkah kerja sama atau koalisi antar parpol untuk menghadapi Pemilu 2024.

“Kalau koalisi terlalu pagi bicara sekarang. Kita lewati ini (pendaftaran peserta pemilu) dululah,” tutur Hary pada wartawan di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (1/8/2022).

Baca juga: Daftar Jadi Peserta Pemilu 2024, Perindo Target Peroleh 60 Kursi

Ditanya soal Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), Hary mengatakan, pihaknya membuka kemungkinan bekerja sama dengan siapa pun, termasuk dengan KIB.

“Semua dijajaki. KIS, koalisi Indonesia semua,” katanya.

Lebih jauh, ia mengungkapkan, wacana koalisi parpol non-parlemen masih dalam tahap pembahasan.

“Koalisi non-parlemen beda lagi, dalam rangka keterkaitan pencapresan semua masih berproses,” sebut Hary.

Baca juga: Mantan Aktivis ICW, Tama S Langkun Gabung ke Partai Perindo

Adapun pertengahan Februari 2022, Partai Perindo dan enam parpol non-parlemen sempat mewacanakan pembentukan koalisi.

Keenamnya adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Hanura, Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Garuda.

Wacana itu digaungkan untuk dapat memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.

Di sisi lain, saat ini ambang batas pencalonan presiden tengah digugat uji materi oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca juga: Eks Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah Gabung ke Partai Perindo

Namun, Hary menegaskan, pihaknya tak akan melakukan langkah serupa.

Dalam pandangannya upaya itu membuang banyak waktu, dan ia ingin fokus mencapai target Partai Perindo dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

“Jadi target Perindo tahun 2024 memperoleh kursi DPR minimal 60 kursi, jadi sudah double digit ya,” ujarnya.

Baca juga: Survei SPIN: Elektabilitas PDI-P Tertinggi, Perindo Ungguli PAN dan PPP

Hingga siang ini, terdapat 8 parpol yang telah menyerahkan berkas dan melakukan verifikasi ke KPU.

Adapun berbagai parpol itu adalah PDI Perjuangan, PKS, Partai Nasdem, Prima, Partai Reformasi, Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Perindo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

Nasional
Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

Nasional
KPU Sindir Anies-Muhaimin Baru Persoalkan Pencalonan Gibran setelah Hasil Pilpres Keluar

KPU Sindir Anies-Muhaimin Baru Persoalkan Pencalonan Gibran setelah Hasil Pilpres Keluar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com